Baliview
Bertemu MAKN, Moeldoko Minta Waspadai Isu Intoleransi dan Radikalisme
Jakarta, Balinesia.id - Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko mengajak pengurus Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) untuk mewaspadai isu toleransi dan radikalisme.
Hal itu disampaikannya, saat menerima kedatangan pengurus Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (10/5/2022).
Masyarakat adat kerajaan nusantara memiliki kekuatan besar dalam membangun karakter bangsa, yang bisa menjadi modal besar untuk menangkal ajaran atau paham radikal.
- Konservasi Air di Hulu, Yayasan Puri Kauhan Gandeng TNI-Polri dan Komunitas Bersih-bersih Sumber Mata Air di Kawasan Batur
- Meroket Ribuan Persen, 14.620 Kunjungan Wisman Kunjungi Bali selama Maret 2022
- 343.104 Orang Hilir-Mudik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Selama Libur Lebaran
Semua harus ikut terlibat dalam menjaga ini (NKRI). Karena kemampuan pengetahuan saja tidak ada artinya jika semua sudah terjadi.
"Seperti yang terjadi di timur Tengah," kata Moeldoko mengingatkan.
Ia berharap, setidaknya semua bisa membangun kewaspadaan, kepedulian terhadap masyarakat. Karena ancaman itu (intoleransi dan radikalisme) memang ada.
- Dua Guru Besar Unud Masuk Top 100 Ilmuwan Hukum Indonesia 2022
- 23,48 Persen Penduduk Bali Bekerja pada Sektor Pertanian
- NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura Bali pada April 2022 Turun Lebih dari 2 Persen
Pihaknya optimistis, Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) mampu menjadi wadah untuk membangun karakter dan budaya bangsa Indonesia.
"Local wisdom masih menjadi arah untuk membangun karakter yang kuat," tandas Panglima TNI 2013-2015.
Ketua Umum MAKN Yang Mulia (YM) Dr Eddy Wirabhumi menyampaikan, masyarakat adat kerajaan nusantara komitmen menjunjung kebhinekaan sebagai upaya menjaga NKRI.
Pihaknya berkomitmen soal keutuhan NKRI, tidak akan ikut pada politik praktis, tapi ikut pada politik pemerintahan.
Bangsawan dari Keraton Kasunan Surakarta menegaskan harapannya agar Kantor Staf Presiden ikut mengawal janji-janji Presiden Joko Widodo kepada MAKN.
Diantaranya, soal revitalisasi keraton/istana kerajaan tidak lagi parsial dan penyelesaian atas tanah-tanah adat ulayat yang berada di bawah wilayah kerajaan.
"Dari beberapa yang dijanjikan Presiden masih ada yang belum direalisasikan, oleh karena itu kami hadir disini," ucap Eddy Wirabhumi. ***