KPPU Ungkap Perilaku Persaingan Tidak Sehat Antarpelaku Minyak Goreng di Tiga Provinsi

Jakarta, Balinesia.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan adanya praktek tidak sehat antarpelaku minyak goreng di tiga provinsi yakni Jawa Timur, Sumatra Utara dan DKI Jakarta.

Karena itulah, KPPU mengajak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk dapat berkoordinasi dan turut menyampaikan data dan informasi yang diperolehnya kepada KPPU terkait dugaan mafia minyak goreng.

Ketua KPPU, Ukay Karyadi menyebutkan ajakan ini, khususnya berhubungan dengan perilaku persaingan usaha tidak sehat antar pelaku minyak goreng, dalam mendukung proses penegakan hukum yang tengah berlangsung di KPPU.

• Abaikan Peringatan Bappebti, PT Rifan Financindo Berjangka Dibekukan
• Unhi Siapkan Riset Bernapas Agama dan Kebudayaan
• Tongkat Komando Dandim 1626/Bangli Beralih

Menurutnya, ajakan itu sebagai tindaklanjut informasi disampaikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada tanggal 17 Maret 2022.

Saat rapat tersebut, Muhamamd Lutfi mencurigai adanya oknum yang memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

“Diduga permasalahan tersebut terjadi di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta,” tutur Ukay Karyadi melalui keterangan pers Minggu, 20 Maret 2022.

• Presiden Jokowi Cabut Subsidi Minyak Goreng Kemasan, Jaga Keseimbangan Kepentingan Masyarakat dan Industri
• Telkomsel Hadirkan Hyper 5G di MotoGP Mandalika, Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital Nasional
• Edukasi Cinta Bangga dan Paham Rupiah Dukung Pemulihan Ekonomi Bali

Sebagai informasi, KPPU tengah melakukan penegakan hukum menghadapi permasalahan minyak goreng sejak 26 Januari 2022, dan telah melakukan pemanggilan berbagai produsen minyak goreng, distributor, asosiasi, dan pelaku ritel.

Saat ini, KPPU tengah mengolah berbagai data dan keterangan yang diperoleh untuk menentukan kelayakan minimal satu alat bukti guna menentukan tindakan selanjutnya.

Ukay Karyadi memandang data dan informasi yang dimiliki Kemendag tersebut penting bagi proses penegakan hukum. Khususnya apabila data tersebut berkaitan dengan potensi pelanggaran persaingan usaha yang merupakan kewenangan KPPU sesuai UU No. 5 Tahun 1999.

Pihaknya mengajak Kementerian Perdagangan dapat berkoordinasi lebih lanjut perihal temuannya. ***

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Drean Muhyil Ihsan pada 20 Mar 2022