Reaksi Pemangku Kepentingan Cepat Tangani Gempa Sumbar, Ekonomi Tetap Bergerak

Apresiasi patut diberikan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang bertindak cepat dalam menangani gempa bumi di wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. 

Di hari keempat pasca gempa bumi tersebut, bantuan terus berdatangan dari berbagai kelompok masyarakat dan relawan dari berbagai daerah di Indonesia. Tim gerak cepat penanganan bencana yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendahului datang ke lokasi bencana dan mendirikan poskonya. Yang lebih membuat kami bangga saat kunjungan ke lokasi gempa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2021, pasca gempa bumi perekonomian masyarakat di wilayah terdampak gempa tetap bergerak urat nadinya, tidak tampak raut wajah berduka terlalu dalam walaupun dalam suasana prihatin dan duka cita atas jatuhnya korban.

Sumatera Barat memang kembali dilanda gempa bumi dengan guncangan cukup besar  (setelah gempa Tahun 2009 dengan kekuatan 7,6 skala richter) persis di Hari Jum'at tanggal 26 Februari 2022 pukul 8.35 wib dengan kekuatan 5,2 skala richter dan disusul 5 menit kemudian sebesar 6,2 skala richter. 

• Menegaskan Keberpihakan, Menegakkan Konstitusi Ekonomi
• BI Bali Minta TPID Waspadai Minyak Goreng Dijual di Atas HET
• Ngusaba Kadasa Pura Ulun Danu Batur Berjalan 2 Minggu, Pangemong Minta Umat Taat Prokes

Adapun korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Pasaman  dan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bertambah menjadi 10 orang, per Sabtu 26 Februari 2022. Dari 10 orang yang wafat tersebut, 6 (enam) orang di antaranya korban meninggal di Kabupaten Pasaman dan 4 (empat)  lainnya di Kabupaten Pasaman Barat. Secara umum, korban yang meninggal dunia disebabkan oleh tertimpa bangunan ketika gempa terjadi dan karena tertimbun longsor pasca gempa.

Kondisi terkini wilayah dan korban pasca gempa bumi di wilayah Pasaman dan Pasaman Barat tidaklah terlalu mengkhawatirkan dan kerusakan juga tak terlalu luas yang dialami sebagaimana yang terjadi pada Tahun 2009 dulu. Kerusakan terberat hanya dialami oleh 2 (dua) wilayah yang masing-masing berada di Nagari Malampah,  Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dan Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, yang mana kurang lebih 700-800 penduduk atau sekitar 250 Kepala Keluarga/KK akibat rumahnya runtuh, rusak berat dan tidak dapat dihuni lagi.

Kekuatan Modal Sosial
 

Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan terhadap kemungkinan bencana alam yang dialami oleh suatu wilayah, tapi pemerintah wajib mempersiapkan pola pikir (mind set) warga negara dalam menghadapi musibah yang berada diuar kendali manusia. Belajar pada kasus gempa bumi yang terjadi berulang kali selama rentang Tahun 2004-2022, yangmana berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)  telah terjadi 726 kali gempa selama bulan Januari 2022 ini. 

• Layanan Data Seluler dan IPTV Dimatikan selama Nyepi, Masyarakat Diminta Maklum
• Bank Indonesia Siapkan Uang Tunai Rp3,5 Triliun, Sambut Hari Nyepi di Bali
• Pelaku Ritel Lokal Resah, Gappari Bali: Toko Swalayan Berjaringan Nasional Kuasai Pasar

Perlu kiranya pemerintah mulai menyiapkan posko-posko darurat melalui pemberdayaan masyarakat setempat agar proses penanganan bencana alam, terutama akibat gempa bumi bisa lebih efektif dan efisien. Hal ini perlu dilakukan, apabila wilayah bencana tidak dapat diakses secara langsung oleh kendaraan pengangkut bantuan, serta sempitnya jalan penghubung ke lokasi bencana sehingga timbul kemacetan dalam pendistribusiannya.

Barangkali menumbuhkan kembangkan kembali kekuatan modal sosial yang pernah dilakukan oleh masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat menghadapi dan terkena dampak gempa bumi dengan kekuatan 5,9 skala richter pada tanggal 27 Mei 2006 perlu menjadi rujukan bersama. Kekuatan modal sosial ini juga terlihat pada saat gempa bumi menimpa wilayah Pasaman dan Pasaman Barat, masyarakat berbondong-bondong mengirimkan bantuan moril dan materil, pemerintah daerah pun sigap dibantu dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memiliki peralatan dan perlengkapan penampungan bagi warga terdampak selama  pasca gempa dan pemulihan. 

Yang belum tampak saat bencana gempa bumi di Pasaman dan Pasaman Barat itu adalah peran Perguruan Tinggi dalam membantu korban pasca gempa, sebagaimana yang dilakukan oleh civitas akademika di Yogyakarta.

Walaupun begitu, kesadaran, kesabaran dan ketabahan warga terdampak tetap tampak dalam menerima bantuan dari berbagai pihak, tidak tampak mereka berebutan agar segera mendapatkan. Antrian berbaris rapi, mulai dari penerimaan bantuan untuk ditempatkan ke posko logistik sampai ke penyalurannya kepada warga yang menjadi korban. 

Meskipun sejumlah 1.366 unit rumah warga tercatat mengalami kerusakan akibat gempa Pasaman Barat dan kerugian masih dalam perhitungan. Jumlah tersebut berdasarkan laporan sementara dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar, sebagaimana dilansir kantor berita Antara,  pada Hari Senin 28 Februari 2022 yang mengalami kerusakan berat, ringan dan sedang. Bahkan, ditengah kondisi perekonomian yang tidak berjalan normal dimasa pandemi Covid-19, ketegaran dan senyum masih tampak pada raut wajah penduduk sambil terus menjalankan aktifitas sehari-hari.

Mengacu pada kekuatan modal sosial itu dan peran BUMN yang cepat tanggap dalam memberikan dukungan kepada wilayah bencana dan korban terdampak, ditambah kesigapan pemerintah daerah dalam memfasilitasinya, maka sinergi pemangku kepentingan dalam menyelesaikan pembangunan kembali wilayah bencana bisa berjalan optimal. 

Yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemangku kepentingan adalah bagaimana momentum kekuatan modal sosial yang pernah dilakukan saat bencana gempa bumi di Yogyakarta dan diterapkan juga oleh pemangku kepentingan saat gempa bumi di Pasaman dan Pasaman Barat dapat menjadi rujukan bagi wilayah lainnya. Terlebih, wilayah yang terkena bencana merupakan penopang perekonomian daerah yang berkontribusi pada sasaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya sektor pertanian.

Selain itu yang lebih penting adalah, bagaimana memastikan masyarakat dapat beristirahat dengan aman dan nyaman ditengah potensi gempa susulan yang mungkin terjadi. Sebab, selama 4 (empat) hari pasca gempa tersebut telah terjadi 46 kali gempa susulan, termasuk yang berlangsung saat kami berada diokasi dengan kekuatan 4,3 skala richter. Paling tidak penampungan sementara warga di lokasi gempa bumi masih belum layak ditengah musim yang masih pancaroba, diantara panas dan hujan yang akan dihadapi pengungsi. 

Selanjutnya tentu peran dan fungsi BMKG dalam menyusun peta jalan (road map) manajemen kebencanaan, termasuk sistem peringatan dini (early warning system) adalah sangat krusial supaya antisipasi warga dalam menghadapi resiko bencana ditunjang oleh informasi yang valid dan terkini (up date) untuk kesiapsiagaan saat bencana datang. 

Proses pasca gempa bumi tektonik dan vulkanik yang biasanya akan disertai oleh hujan, maka pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus memastikan daerah aliran sungai (DAS) aman bagi warga dan wilayah produktif disekelilingnya melalui pembangunan DAM yang mampu menampung dan menahan air beserta lumpur longsoran dari arah pegunungan.

Last but not least, pembangunan gedung dan perumahan yang "tahan gempa" konstruksinya juga harus diperhatikan pada wilayah yang selama ini potensi gempa agar korban dan kerugian semakin minimal sehingga perekonomian tetap bergerak. Kuncinya sekali adalah modal sosial, dan Yogyakarta serta Sumatera Barat telah memilikinya. (*)

* Defiyan Cori,  Ekonom Konstitusi, mantan Tim Perumus PPK/PNPM, Bappenas-Ditjen PMD- Kemendagri