Pertemuan JFHTF Bahas Strategi Pembiayaan Pencegahan hingga Respon terhadap Pandemi

Jakarta. Balinesia.id - Pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) memiliki nilai penting karena merupakan langkah penting bagi semua member dalam menyusun strategi pembiayaan untuk pencegahan, kesiap-siagaan dan respons terhadap pandemi atau PPR.

Setelah pertemuan kedua 26 Januari 2022, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan RI kembali melanjutkan penyelenggaraan Pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) secara virtual pada tanggal 1 April 2022.

Pada pertemuan ketiga tersebut, bertindak sebagai Co-chair dari Indonesia adalah Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional serta Kunta Wibawa, Sekretaris Jenderal Menteri Kesehatan RI. Dalam hal ini, Indonesia berkoordinasi dengan Italia yang merupakan Co-chair untuk G20 JFHTF dalam melaksanakan pertemuan.

• Innova EV Concept Hadir sebagai Kendaraan Elektrifikasi di IIMS 2022
• Naikkan Pertamax Menjadi Rp12.500 per liter, Pertamina: Masih Jauh dari Nilai Keekonomiannya
• Sukses Kendalikan Covid dan Meningkatnya Penerbangan Jadi Titik Balik Perekonomian Bali

Pertemuan ketiga JFHTF dihadiri oleh seluruh anggota G20, negara undangan, serta organisasi internasional, seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO), Bank Dunia (WB), dan United Nations Environment Programme (UNEP).

Hasil pertemuan ketiga JFHTF akan menjadi bahan masukan bagi Menteri Keuangan dan Kesehatan serta menjadi bahan diskusi dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (2nd FMCBG) yang akan diselenggarakan bersamaan perhelatan Spring Meetings IMF – World Bank Group di Washington D.C. pada bulan April 2022.

Co-chair JFHTF Wempi Saputra, “Pertemuan JFHTF yang ketiga merupakan langkah penting bagi semua member dalam menyusun strategi pembiayaan untuk pencegahan, kesiap-siagaan dan respons terhadap pandemi atau PPR.

• Bulan Ramadan, KSP Moeldoko Optimistis Target Percepatan Vaksinasi Tercapai
• Inflasi Maret 2022 di Bali 0,91 Persen, Minyak Goreng Jadi Pendorong
• Awal Ramadan 3 April, Umat Islam Diharapkan Jalankan Puasa secara Bersama

Wempi mengajak negara anggota G20 untuk bersama-sama berdiskusi secara produktif, karena topik yang akan dibahas sangat penting untuk persiapan para Menteri Keuangan dan Kesehatan dalam melanjutkan diskusinya terkait pembiayan PPR pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang ke-2 di bulan April.

“Pertemuan ke-3 G20 JFHTF hari ini harus dapat memberikan para Menteri umpan balik yang mereka butuhkan untuk menyusun mekanisme keuangan baru, serta bagaimana menerapkannya.” ujar Wempi menambahkan.

Yang juga bertindak sebagai co-chair, Kunta Wibawa, memimpin sesi pertama dalam rapat yang berfokus pada pembahasan laporan dari Bank Dunia dan WHO mengenai kesenjangan pembiayaan PPR dan modalitas untuk membangun fasilitas keuangan.

"Pertemuan hari ini harus dapat menyediakan dan menyiapkan panduan serta bahan diskusi bagi Menteri Keuangan dan Kesehatan dalam modalitas mekanisme keuangan yang baru dan preferensi strukturnya serta  bagaimana kita semua dapat bergerak maju bersama-sama." ujar Kunta.

Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ketiga JFHTF, anggota G20 membahas isu-isu sebagai berikut: (i) kesenjangan pembiayaan dan kebutuhan serta modalitas unyuk membangun fasilitas keuangan; (ii) peluncuran COVID-19 Countermeasures, dan (iii) rencana aksi global untuk “One Health”.

Semua anggota G20 sepakat bahwa ada kesenjangan yang signifikan yang perlu segera diatasi. Para anggota G20 secara umum juga mendukung pembentukan mekanisme keuangan baru yang akan menyediakan sumber pendanaan yang berdedikasi dan berkelanjutan untuk PPR pandemi dan melengkapi lanskap solusi pembiayaan yang ada.

JFHTF akan terus bekerja menyelesaikan modalitas yang akan dilaporkan kepada para Menteri Keuangan dan Kesehatan G20.

JFHFT dibawah G20 bersama dengan sekretariat JFHTF memainkan peran penting dalam mendukung koordinasi kesehatan dan keuangan guna mewujudkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi dan keadaan darurat kesehatan lainnya serta sejalan dengan Peraturan Kesehatan Internasional. ***