Keterlibatan Pemda Penting, Pastikan HET Migor Curah Berjalan di Lapangan

Jakarta, Balinesia.id  - Keterlebibatan pemerintah daerah atau pemda penting dalan melaukan pengawasan untuk memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah berjalan di Lapangan.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan RI Panutan Sulendrakusuma mengatakan, keterlibatan pemda akan membuat pengawasan lebih maksimal dan berjenjang.

"Terlebih saat ini masih ditemukan praktik penjualan minyak goreng curah di atas HET," tukas Panutan Sulendrakusuma dikutip dari keterangan tertulis Rabu (23/3/2022)  .

• KPPU Ungkap Perilaku Persaingan Tidak Sehat Antarpelaku Minyak Goreng di Tiga Provinsi
• Kopi Lelet Rembang Makin Dikenal, Pemerintah Dorong Masyarakat Budidiya Kopi
• MotoGP Mandalika, Menparekraf Sandiaga Sebut Pendapatan 300 UMKM Meningkat hingga Rp1,2 miliar

Kantor Staf Presiden RI menekankan pentingnya  pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah di lapangan.

Ditegaskan kembali, pelibatan pemda menjadi sangat krusial, agar penyaluran minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional bisa berjalan dengan lancar, dan bisa mencegah terjadinya  potensi perubahan harga di pengecer di atas HET.

Pihaknya dalam Rakor, sudah sampaikan pada rakor bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, beberapa hari lalu.

• Bandara Ngurah Rai Layani Penerbangan AirAsia Berhad Rute Kuala Lumpur-Denpasar
• Rhenald Kasali Ingatkan Bahaya 'Pump and dump' Investasi Kripto yang Digandrungi Milenial
• Mendag Akui Kebijakan Stabilkan Harga Migor Belum Bisa Atasi Kelangkaan

Selama ini, keberadaan minyak goreng curah ada di pasar-pasar tradisional, yang jumlahnya mencapai 16 ribu lebih di seluruh Indonesia.

Jika pengawasan kebijakan HET hanya dilakukan pusat tanpa melibatkan pemda, akan semakin sulit untuk mengontrol dan memastikan HET berjalan di lapangan.

Jika Pemda dilibatkan, mereka bisa memerintahkan pengelola pasar untuk ikut mengawasi distribusi dan HET. Hasilnya pemda tinggal melaporkan ke pusat.

"Tentu ini perlu koordinasi dengan Kemendagri juga," jelas Panutan Sulendrakusuma .

Pada rapat koordinasi bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, Senin (21/3) lalu, juga dilaporkan bahwa sudah ada 42 produsen yang mendaftar sebagai pemasok minyak goreng curah dengan HET Rp 14.000. Dengan jumlah tersebut, ujar Panutan, bisa dipastikan ketersediaan minyak goreng curah akan aman. "Itu sudah mencukupi kebutuhan 7 ribu ton per hari," tegasnya.

Saat ini, ucap Panutan, pemerintah terus mendorong dan meyakinkan para produsen lain, untuk ikut menjaga keberlangsungan ketersediaan pasokan minyak goreng curah, dengan mendaftarkan diri ke Kemenperin melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

"Kami (KSP) juga minta pada kementerian terkait untuk mempersingkat waktu pencairan subsidi agar produsen tidak terganggu cash flownya, dan lebih semangat memproduksi curah. Sehingga jumlah produsen yang mendaftar terus bertambah," terangnya lagi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian sangat besar terhadap aksesibilitas baik dari ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng terutama untuk masyarakat menengah kebawah. Presiden mengeluarkan  kebijakan HET Rp 14.000 minyak goreng curah, dan melepas minyak goreng premium dan kemasan ke harga keekonomian.***