Harga BBM Naik, Pemkab Buleleng Siapkan 2 Persen APBD untuk Sektor Transportasi

Buleleng, Balinesia.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyiapkan skema untuk mengatasi inflasi akibat harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik per 3 September 2022. Sebanyak 2 persen anggaran APBD disiapkan untuk mendongkrak sektor transportasi.

Sekda Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd., Senin, 5 September 2022 mengatakan penyiapan anggaran sebesar 2 persen untuk sektor transportasi adalah antisipasi yang dilakukan pihaknya menghadapi ancaman inflasi. Sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM diprediksi akan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“Kami sedang mengkaji, karena Menteri Keuangan baru hari ini mengeluarkan Permenkeu berkaitan dengan penggunaan dana dua persen itu. Jadi, apakah itu dihitung, tadi ada beberapa yang kita baca dipaparannya itu untuk TW4. (Sementara, red) DAU kan sudah berjalan sampai September, kan sekarang yang dihitung dua persen dari TW4. sehingga kita nanti akan mengkalkulasi ada berapa,” katanya.

Baca Juga:

• https://balinesia.id/read/selamatkan-pantai-dan-pesisir-pulau-bali-ribuan-pohon-mangrove-ditanam
• https://balinesia.id/read/kenaikan-harga-bbm-memicu-kemiskinan-di-perkotaan-dan-pedesaan
• https://balinesia.id/read/kawasan-pantai-dan-muara-sungai-mulai-ditata-bertahap

Suyasa menjelaskan, 2 persen anggaran APBD yang digelontor untuk sektor transportasi diharapkan dapat menekan biaya transportasi, ehingga harga sembako di pasaran tidak lagi ditambah biaya transportasi.

“Contoh misalkan, kalau PD (Perusahaan Daerah, red) Swatantra beli bawang merah di Bangli maka yang membiayai angkutnya kita (Pemkab), sehingga tidak lagi membebani biaya transportasi akibat dari BBM naik. Kalau PD Pasar beli cabai di Tabanan, itu biaya angkutnya APBD, jadi jualnya tidak sampai menambah biaya oprasional pengangkutan,” katanya.

Pola sedemikian rupa diharapkan ampuh menekan inflasi daerah. Skema itu pun disebut dapat dieksekusi dengan banyak misalnya, misalnya dengan melakukan pola sewa truk. “Truknya disewa lengkap pakai angkut cabai. Biaya sewa itu kita, jadi ini sangat dibolehkan. Tadi Mendagri juga mengatakan segera bersikap supaya tidak sampai tidak terjawab,” kata dia.

Menurut Suyasa, pengendalian inflasi merupakan tugas bersama. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik untuk mengendalikan inflasi. Menurutnya, kerjasama sangat diperlukan untuk mencapai target.

“Kalau kita memang bisa mengendalikan inflasi dengan bersama-sama dan saling menguatkan satu sama lain, ada kemungkinan tercapai. Tetapi, kalau misalkan tidak bisa serentak tentu akan terkoreksi. Berapa terkoreksinya ya kita harus hitung bersama. Kami tidak bisa sendirian, kami juga melihat Pemprov Bali seperti apa, karena pertumbuhan Pemprov (Bali) juga ditentukan kabupaten/kota masing-masing terakumulasi, begitu juga nasional,” katanya. jpd