Cegah Konflik Atas Nama Agama, Menteri Yaqut Cholil Qoumas Minta Perguruan Tinggi Aktif Bangun Narasi Positif

Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag)

Jakarta, Balinesia.id - Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas meminta para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) terlibat aktif dalam memberikan narasi-narasi positif guna menghindari konflik atas nama agama di tahun ini.

“Libatkan dosen agar aktif membangun wacana yang positif tentang kebangsaan dan toleransi beragama,” jelas putra Kyai kenaman asal Rembang KH Cholil Bisri ini dikutip dari laman Kemenag.go.id, Senin (2/1/2023).

Kemenag akan terus memantau secara rutin agar semua tetap kondusif dan tak memicu konflik.

Kata Yaqut Cholil Qoumas , agama seringkali dijadikan instrumen dalam kontestasi politik. Hal seperti ini harus diantisipasi dini dan jangan dibiarkan agar tidak menjadi benih konflik dan memecah belah keamanan bangsa.

Untuk pihaknya menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag untuk tidak mengeluarkan ujaran kebencian.

"Baik di dunia maya maupun dunia nyata," tegas Yaqut Cholil Qoumas.

Jajarannya untuk menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing.  Pesan penting itu disampaikan berkaitan situasi politik yang diindikasikan akan semakin memanas di tahun 2023.

Para pejabat Kemenag, pusat dan daerah, perlu melakukan Langkah mitigasi dan antisipasi dini.

Tahun 2023 sudah menjadi tahun yang diindikasikan tahun politik yang penuh kerawanan, terutama penggunaan agama sebagi instrument politik.

"Karena itu, saya perintahkan untuk semua agar mengantisipasinya,” ungkapnya pada rapat kordinasi yang diikuti oleh para pejabat Kementerian Agama dari Para Eselon I, Kepala Kanwil Provinsi hingga para Kepala kantor Wilayah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara Hybrid dari Kantor Kemenag Pusat.

Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota agar lebih sering bersilaturahmi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, hingga ke lapisan yang paling bawah.

Mereka diminta lebih sering silaturahmi ke tokoh masyarakat, bupati, gubernur, tokoh agama, pengurus rumah ibadah, kalo perlu ke RT dan RW untuk menghidari politisasi agama.

"Mau tidak mau, situasi politik ke depan Kemenag memiliki peran penting,” tegasnya sembari menambahkan, perlunya konsentrasi penuh untuk meminimalisir praktik politisasi agama. ***

Tags KemenagASNBagikan

Related Stories