Bulog Badung Pastikan Stok Bahan Makanan Aman saat Natal dan Tahun Baru 2022

Badung, Balinesia.id - Stok bahan makanan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru 2022 di Kabupaten Badung Bali dipastikan dalam kondisi aman.

Kepala Gudang Perum Bulog Kabupaten Badung, I Made Witantra menyampaikan itu saat  High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung dalam rangka menjaga stabilitas inflasi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022, Selasa 14 Desember 2021.

Made Witantra menyebutkan jumlah stok bahan makanan di gudang Bulog saat ini masih dalam keadaan yang mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Badung.

• Menko Luhut B. Panjaitan: Indeks Literasi Keuangan Indonesia di Bawah Malaysia
• Dorong Kinerja Ekonomi 2022, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) Dukung Ekspansi Kredit
• OJK Percepat Digitalisasi hingga Optimalisasi Ekosistem dan Literasi Digital

"Cukup untuk sekitar 4–5 bulan kedepan," tandas Made Witantra.

Dalam pertemuan terungkap, tingkat inflasi di Provinsi Bali sebesar 1,87% (yoy) banyak disumbangkan oleh komoditas utama pada sepanjang bulan Januari sampai November tahun 2021 yakni canang sari, minyak goreng, angkatan udara, daging ayam ras hingga daging babi.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernandi Wimanda menyampaikan tingkat inflasi di sebagian besar wilayah di Indonesia berada di bawah sasaran inflasi 3%±1%.

• Kemenkeu Sebut Kebijakan Kenaikan Cukai Hasil Tembakau bagian Reformasi Perpajakan
• KPPIP Rampungkan 124 Proyek Strategis Nasional dengan Nilai Investasi Rp626,1 Triliun
• Aksi Sopir dan Emak-Emak Desak Jalan KM 101 Dibuka

"Secara khusus, tingkat inflasi yang terjadi di Bali sebesar 1,87% (yoy)," ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Selain itu, sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga saat Hari Raya Natal, Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi di Bali sejak 2018 hingga 2021 yang terdiri dari kelompok makanan yaitu daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang merah.

Pada kelompok non makanan yaitu angkutan udara dikarenakan faktor akhir tahun di mana permintaan tiket pesawat cenderung meningkat.

Disampaikan Rizki Ernandi Wimanda, sejumlah rekomendasi langkah optimalisasi program pengendalian inflasi di Kab. Badung, diantaranya pertama melakukan KAD untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit.

Kedua, mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA) untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak, ketiga mendorong penggunaan teknologi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik di bagian hulu maupun hilir.

Keempat, lanjut dia, peningkatan kualitas data, terutama stok neraca pangan pada website SIGAPURA.

Untuk mempermudah pengumpulan data secara periodik, Rizki Ernandi Wimanda menyarankan Pemda  menerbitkan aturan yang mewajibkan distributor utama untuk melaporkan posisi stoknya setiap minggu

Saat memimpin rapat, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa menyampaikan, kestabilan harga barang kebutuhan pokok pada triwulan IV 2021 dapat terjaga, kecuali beberapa komoditas terlihat mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng dan cabai.

Harga minyak goreng masih terpantau naik dalam beberapa minggu terakhir yang dipicu oleh naiknya harga minyak kelapa sawit mentah. Sementara itu, cabai adalah komoditas yang sangat tergantung dengan faktor cuaca sehingga harga sangat fluktuatif terutama di saat curah hujan yang cukup tinggi seperti sekarang.

Dalam rangka menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru 2022, beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan yaitu: (1) kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan pada UMKM.

Kedua lanjut Wayan Adi Arnawa, merancang dan melaksanakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk menajga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,

Ketiga, ketersediaan data informasi pangan yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan dan sebagai dasar dalam pelaksanaan KAD, serta keempat meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (local value chain) dengan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi.  (roh) ***