Semua Aturan PPKM Dicabut, Satgas Covid-19 Minta PHBS Diterapkan

Denpasar, Balinesia.id -Satgas Covid-19 Provinsi Bali mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) meski semua peraturan PPKM dicabuti.

"Terus menjaga imun tubuh dengan melakukan vaksinasinya," ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Renmin dalam keterangan tertulisnya Sabtu(21/1/2023).

Sekalipun tingkat kesehatan masyarakat Bali sudah tergolong membaik dari jumlah kasus penyebaran Covid-19, namun ditegaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin yang juga menjabat selaku Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 agar masyarakat Bali tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun berada.

• Pidana Perpajakan Seret Petinggi Perusahaan Alat Konstruksi di Bali, Negara Alami Kerugian Rp1 Miliar
• Kasus Rabies Tahun 2022 di Bali Tertinggi, Perda No 15 Tahun 2009 Mendesak Ditinjau Ulang
• Unwar Lahirkan 5 Sarjana Teknik, Dekan Dorong Mereka Buka Lapangan Kerja

"Serta terus melaksanakan vaksinasi Covid-19 sesuai anjuran Pemerintah untuk kepentingan dan kesehatan bersama," tuturnya.

Rentin meminta masyarakat tetap waspada dan menjaga kebersihan serta kesehatan diri maupun keluarga untuk kebaikan bersama.

Kendatipun PPKM sudah dihentikan dan semua regulasi yang mengandung sanksi dicabut, tetapi status bencana nasional non alam masih berlaku.

Hal itu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID- 19 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Ditambahkan Rentin, semua Peraturan Daerah, Perkada, dan ketentuan/ kebijakan lain yaang memberi sanksi bagi pelanggaran ketentuan PPKM dimintai  Gubernur Bali Wayan Koser agar dicabut.

Gubernur Wayan  Koster menginstruksikan untuk mencabut semua regulasi terkait PPKM.

Hal ini seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Bali untuk menjaga kesehatan sehubungan dengan membaiknya tingkat kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 lalu.

Sejumlah peraturan yang dicabut adalah amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 terkait dengan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada masa transisi menuju endemi.

Gubernur Bali Wayan Koster melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru.

Lebih lanjut, beberapa ketentuan sanksi yang dimuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2021, antara lain sanksi denda bagi warga yang tidak menggunakan masker dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ***