Prevalensi Stunting 8,9 Persen, Buleleng Tidak Berhenti Lakukan Intervensi

Buleleng, Balinesia.id – Meski angka prevalensi stunting di Kabupaten Bulelang telah berada pada rata-rata 8,9 persen, Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak berpuas diri. Mereka terus melakukan intervensi yang konvergen guna membebaskan Buleleng dari stunting. 

Komitmen tersebut dinyatakan unsur Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Monitoring dan Evaluasi Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas Stunting) Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, Senin, 23 Mei 2022. Kepala Dinas PPKBP3A Kab Buleleng, Ni Made Dwi Priyantini Putri Koriawan, S.E., mengatakan, dalam upaya menekan stunting di Buleleng, pihaknya telah memiliki tim khusus dan regulasi terkait.

“Kami juga melakukan publikasi-publikasi untuk mempercepat penurunan stunting, baik di media elektronik maupun media sosial. Stunting di Kabupaten Buleleng saat ini angkanya 8,9 persen dan menduduki peringkat ketiga terendah di Bali,” katanya. 

Baca Juga:

• https://balinesia.id/read/rata-rata-prevalensi-stunting-tertinggi-keempat-di-bali-satgas-stunting-bali-monev-ke-kabupaten-bangli
• https://balinesia.id/read/dibuka-sejak-5-tahun-lalu-wisata-tukad-cepung-bangkitkan-perekonomian-desa-penida-kelod
• https://balinesia.id/read/kemendag-lebih-aman-bertransaksi-aset-kripto-di-pedagang-terdaftar-bappebti

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Suadnyana, S.H., M. Si yang mewakili Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tim percepatan stunting untuk bersama-sama melakukan upaya intervensi stunting.

“Kami mengajak seluruh tim percepatan penurunan stunting untuk bersama-sama melakukan intervensi dan konvergensi dalam penanganan stunting, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih mengingatkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal pembangunan nasional. SDM yang berkualitas harus dimulai dari keluarga sebagai tempat awal pertumbuhan manusia. “Stunting menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan nasional, yang merupakan kondisi gagal tumbuh kembang pada anak dalam waktu yang lama sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau 1.000 HPK,” kata dia.

Terkait dengan monev yang dilakukan pihaknya, dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dalam aksi cepat penurunan stunting. “Selain itu juga untuk menggali permasalahan dan kondisi daerah dalam penanganan stunting, sehingga tim Satgas Provinsi Bali dapat menganalisa dan memberikan masukan lebih lanjut dalam penanganan stunting di daerah,” kata perempuan yang biasa dipanggil Luhde itu.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi yang konvergen, yakni intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. “Penyelenggaraan intervensi yang konvergen yaitu terintegrasi, terkoordinir, dan bersama-sama untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting,” katanya.

Ia menegaskan bahwa stunting bukan sebuah penyakit, namun suatu kondisi gagal tumbuh yang tidak dapat diobati, tetapi dapat dicegah. Pencegahan dapat dilakukan dari hulu, melalui persiapan sejak remaja, antara lain dengan perilaku hidup bersih dan sehat serta pola makan yang sehat dan seimbang. 

"Jaga sanitasi lingkungan dan juga pola makan, karena stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin. Hal ini karena adanya pola makan dan pola asuh yang salah,” katanya.

Luhde menambahkan bahwa persiapan calon pengantin sangat penting dilakukan. Calon pengantin diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah, antara lain pemeriksaan TB, BB, LiLA, dan kadar HB dan melakukan skrining melalui aplikasi ELSIMIL yang dapat diunduh di playstore. "Hal ini dilakukan untuk memastikan calon pengantin tersebut sudah siap melahirkan dan menghindari resiko terjadinya stunting pada anak yang dikandung,” katanya. jpd