Perwakilan BKKBN Bali Dorong Daerah Gandeng Swasta hingga Aktifan Bapak Asuh TNI untuk Maksimalkan Intervensi Stunting

FGD) Audit Kasus Stunting Semester II Tahun 2022 di Denpasar, 9 November 2022. (Balinesia.id/jpd)

Denpasar, Balinesia.id – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali mendorong kabupaten/kota untuk lebih mengintensifkan upaya intervensi percepatan penurunan stunting. Berbagai pihak bisa dilibatkan, mulai dari pihak swasta hingga bapak asuh stunting di jajaran TNI AD.

Hal tersebut dinyatakan Kepala Perwakilan BKKBN Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih pada Focus Group Discussion (FGD) Audit Kasus Stunting Semester II Tahun 2022 di Denpasar, 9 November 2022 pagi. “Intervensi percepatan kasus stunting dapat dilakukan dengan berbagai metode pembiayaan, misalnya melalui ADD (Alokasi Dana Desa, red), keterlibatan swasta, maupun Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagaimana intruksi Kepala Staf TNI Angkatan Darat,” katanya.

Sukardiasih memandang pendekatan swasta akan efisien digarap, misalnya dengan mengarahkan corporate social responsibility (CSR) ke program tersebut. “Kalau Program Bapak Asuh Anak Stunting itu digarap di jajaran-jajaran TNI Angkatan Darat, hingga ke kodim-kodim. Pola lain yang kreatif juga bisa, misalnya di Bangli TP PKK-nya saya dengar mengadakan arisan yang arisan itu kemudian disalurkan untuk pemenuhan gizi anak,” ucapnya.

Baca Juga:

Terkait dengan audit kasus stunting, ia mengarahkan audit dapat dilakukan menyeluruh hingga ke tingkat desa. “Auditnya tidak hanya dilakukan di desa lokus stunting. Tentunya alokasi anggaran juga kami harapkan dapat disediakan secara mandiri melalui ADD, disamping pemberian dana melalui DAK BOKB (Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana, red),” ucap dia.

Pada sisi lain, Kepala Bidang PPKB Kabupaten Karangasem, I Wayan Arsiawan mengatakan bahwa pihaknya dalam beberapa waktu ke belakang terus mengoptimalkan upaya percepatan penurunan kasus stunting. Optimalisasi yang dilakukannya pun dinilai mulai menunjukkan hasil, antara lain dengan penurunan lokus desa stunting dari 16 lokus menjadi 9 lokus. Penurunan ini diharapkan beriringan dengan kasus penurunan angka prevalensi stunting tahun 2022 yang akan dapat dibaca melalui data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 pada akhir tahun ini.

“Selain telah membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting, red) kabupaten yang dipimpin langsung Bapak Wakil Bupati Karangasem dan membentuk Tim Pendamping Keluarga yang didukung 1.068 orang, kami juga bentuk Tim Audit Stunting yang salah satu fokusnya mengaudit kasus stunting yang berisiko. Kami fokus melakukan intervensi kepada ibu hamil, calon pengantin, juga ibu nipas. Hasilnya saya kira luar biasa, beberapa waktu lalu ada kehamilan yang berisiko, namun bisa lahir tidak stunting,” terang Arsiawan. jpd

Editor: E. Ariana

Related Stories