Percepat Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, KKP Anggarkan Rp113,3 Miliar

Jakarta , Balinesia.id - Guna pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat dalam rangka mendukung program nasional percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan Rp113,3 miliar.

“Ada Rp113 miliar yang dianggarkan untuk mendukung program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Sedangkan untuk stunting, KKP anggarannya sekitar Rp25,5 miliar,” sebut Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 15 Maret.

Ada tiga kategori program dan kegiatan yang kaitannya dengan akses terhadap pekerjaan, seperti pembangunan sarana niaga garam rakyat, pembangunan sarana dan prasana wisata bahari, hingga rehabilitasi kawasan mangrove.

• Gubernur Bali Dukung Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Karya Seni dan Budaya
• Pusat Kosmologi Dunia, Tanah dan Air Suci Pura Pusering Jagat Dikirim ke IKN
• Ari Dwipayana: Solidaritas dan Kolaborasi Atasi Permasalahan Lingkungan

Kemudian program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meliputi bantuan premi asuransi nelayan dan pelatihan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan. Lalu yang ketiga yakni program kerja untuk peningkatan kapasitas UMKM.

"Diantaranya pembangunan kampung nelayan maju, gudang beku portabel, hingga pembangunan kampung perikanan budidaya," sambung Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

Selain program-program ini, perlu juga diinstal kegiatan ekonomi di daerah-daerah potensial, yang nantinya memberi multiplier effect yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja serta penambahan penghasilan masyarakat nelayan.

• BI Minta Pemkab Buleleng Terbitkan Kebijakan Pembayaran Pajak dan Retribusi secara Nontunai
• Veda Ega dan Mario Aji Bersama Pembalap Dunia Ramaikan Parade MotoGP Mandalika
• Wujudkan Sistem Keuangan Digital yang Adil bagi Konsumen

"Ini tantangan dan pelaksanaannya perlu kolaborasi,” tegasnya lagi.

Sementara dalam mempercepa penurunan angka stunting, KKP memiliki program Gemarikan yang tahun ini menargetkan 53.500 kepala keluarga. Dengan rincian 20 persen ibu hamil, 10 persen balita, 40 persen wanita usia subur, serta 30 persen remaja putri usia produktif.

Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, rapat koordinasi digelar sebagai langkah konsolidasi program kerja dan sinkronisasi data yang ada di masing-masing kementerian, sehingga implementasi upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia berjalan optimal.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan estrem di angka 0 persen pada tahun 2024.

"Data KKP dan data BKKBN misalnya terkait stunting yang mana bisa disinkronkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Muhadjir. ***