Menteri Trenggono Minta PII Bantu Percepat Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri Kongres Persatuan Insinyur Indonesia XXII di Bali, Jumat (17/12/2021). (KKP)

Badung, Balinesia.id - Persatuan Insinyur Indonesia PII diharapkan bisa membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

"Saya berharap dalam kongres ini, Persatuan Insinyur Indonesia dapat memberikan solusi terhadap isu-isu aktual kelautan dan perikanan dan mampu mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan antara ekosistem darat dan laut secara berkelanjutan," ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri Kongres Persatuan Insinyur Indonesia XXII di Bali, Jumat (17/12/2021).

Untuk itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono mengajak para insinyur yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk bersama-sama pemerintah menghadirkan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Insinyur memiliki kemampuan dalam merekayasa teknik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dapat mendorong tumbuhnya industri perikanan ramah lingkungan.

Dari hasil kajian, potensi total ekonomi sektor kelautan dan perikanna Indonesia mencapai USD 1.338 miliar per tahun. Sedangkan kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar empat puluh juta orang.

Untuk ekspor perikanan Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 3,5 persen dari pangsa pasar dunia. Potensi lainnya, Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan jalur transportasi perdagangan dunia, dimana barang dan komoditas yang dilalulintaskan setara USD 1.500 triliun per tahun.

Dikatakan Menteri Wahyu Sakti Trenggono, salah satu kunci optimalisasi potensi yang ada adalah dengan mendorong tumbuhnya industri di bidang kelautan dan perikanan di Indonesia yang proses produksi tetap menjaga kelestarian lingkungan.

"Kunci pengelolaan laut ada pada optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara dengan tidak mengabaikan ekologi laut," paparnya.

Ditegaskan, komitmen KKP memberi kemudahan kepada para pelaku usaha mulai dari skala kecil, menengah hingga besar untuk mendorong tumbuhnya industri kelautan dan perikanan tersebut.

Wujudnya dalam bentuk kemudahan perizinan, pinjaman modal, hingga kebijakan yang spesifik seperti Kebijakan Penangkapan Terukur.

"Dengan kemampuan Indonesia mendayagunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif, maka permasalahan kesejahteraan masyarakat yang ada akan terpecahkan," tutupnya. (roh) ***

Editor: Rohmat

Related Stories