Indikasi Kelangkaan BBM Hubungannya dengan Kebakaran Kilang Pertamina

Memang ada ketidakwajaran atas kebakaran kilang milik Pertamina yang terjadi berulang kali dan selalu ditengah hujan. (Balinesia)

Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi

Memang ada ketidakwajaran atas kebakaran kilang milik Pertamina yang terjadi berulang kali dan selalu ditengah hujan. Paling tidak, menurut catatan logis-rasional ada indikasi awal adanya hubungan pernyataan BMKG yang konsisten menyampaikan, bahwa soal kilang terbakar bukan disebabkan oleh PETIR, diantaranya tampak pada hal-hal berikut:

Pertama, Soal restrukturisasi BUMN, khususnya holding-sub holding Pertamina yang salah kebijakan dan tidak komprehensif, terkesan memaksakan kehendak atau semau gue Menteri BUMN Eric Tohir.  

Indikasi ini mulai tampak dengan semakin tidak efektif dan efisiennya operasional BUMN, masing-masing yang dahulu terintegrasi mulai berjalan sendiri-sendiri dan cenderung melakukan mark up kinerja, terutama dalam aspek laporan keuangan!

 

Kedua Semakin berulang permasalahan terhadap peristiwa atau insiden pada BUMN, terkait pengelolaan yang tidak profesional dan antisipatif, contoh kasus pada terjadinya berulang kali kebakaran kilang milik Pertamina diwaktu musim hujan untuk mengambil kamuflase petirnya

Ketiga, Telah mulai terjadi kelangkaan BBM jenis solar yang sebagian juga masih ada kaitannya dengan kebijakan impor dan bauran energi melalui proses produksi FAME/B30 oleh Kementerian ESDM yang tidak berjalan dengan lancar.

Keempat, adanya informasi yang perlu konfirmasi kepada pihak terkait, dalam hal ini jajaran BUMN Pertamina atas kebenaran terhentinya kapal tanker LPG yang mengangkut bahan baku untuk Elpiji sekitar 46.000 Metrik Ton (MT) per kapal, yaitu terdiri dari komponen utama propana (C3H8) dan butana (C4H10) ditengah laut perairan luar negeri, dan ini akan berpotensi terjadinya masalah kelangkaan elpiji di dalam negeri untuk hajat hidup orang banyak.

Kelima, dan kunci dari permasalahan "huru-hara" kinerja BUMN ini, disebabkan oleh kebijakan seleksi dan rekrutmen pimpinan BUMN yang tidak berdasarkan kompetensi,  kapasitas dan kapabilitas personal yang kuat, lebih cenderung ke arah nepotisme!

Semoga Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius dan penuh pada permasalahan ini. (*)

* Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

____________________________________________

Kolom Opini Balinesia.id dihadirkan untuk memberi ruang pada khalayak pembaca. Redaksi menerima tulisan opini dalam bentuk esai populer sepanjang 500-1000 kata yang membicarakan persoalan ekonomi, pariwisata, sosial, budaya, maupun politik, yang dapat dikirim ke email [email protected]. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi.

 

 

Editor: Rohmat
Bagikan

Related Stories