Dugaan Kartel, KPPU: Ada Empat Produsen Kuasai Pasar Minyak Goreng

Jakarta, Balinesia.id - Untuk mencari keterangan dan mencari bukti mengenai dugaan kartel dalam bisnis minyak goreang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai memanggil beberapa produsen minyak goreng dan pihak terkait lainnya.

Menindaklanjuti temuan soal permasalahan lonjakan harga minyak goreng, sehingga KPPU melakukan pemanggilan. Dari tiga panggilan, dua di antaranya dijadwalkan ulang untuk pekan depan.

"Kajian KPPU menyimpulkan bahwa terdapat struktur pasar oligopolistik di sektor minyak goreng karena hampir sebagian besar pasar minyak goreng (CR4 atau concentration ratio 4 perusahaan terbesar) dikuasai oleh empat produsen," tulis Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam keterangan resmi, Sabtu, 5 Februari 2022.

• Diresmikan Presiden Jokowi, Jalan Bypass Bentuk Ruang Pengembangan Kota Balige
• Presiden Jokowi Ingin Infrastruktur Jalan Diintegrasikan Kawasan Wisata
• Bali Catat Inflasi 1,03 Persen di Awal Tahun 2022

Deswin Nur mendapati adanya indikasi kenaikan harga yang serempak dilakukan oleh para pelaku usaha pada akhir tahun lalu. Oleh karena itu, KPPU pun membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022.

Pada awal proses penegakan hukum perkara inisiatif ini, KPPU fokus kepada menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Berikut dengan dugaan pasal-pasal yang dilanggar serta terlapor yang terlibat,” sambung Deswin Nur.

Untuk itu, rencananya, proses pemanggilan dilakukan sejak Jumat, 4 Januari 2022, kepada tiga produsen minyak goreng dan akan dilanjutkan dengan pemanggilan yang lain pada pekan mendatang.

• Hipmi Denpasar Diminta Perkuat Soliditas Cetak Entrepreneur Muda
• Presiden Jokowi: Perbaikan Jalan Produksi Tingkatkan Keuntungan Petani
• KKP dan GEF-6 Kerja Sama Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem

Dalam pertemuan dengan pihak produsen-produsen tersebut, KPPU akan mendalami secara detil berbagai informasi yang berkenaan dengan proses bisnis di industri minyak goreng beserta konstruksi perilaku anti persaingannya, khususnya pada pembentukan harga, validasi isu di pasar, dan aspek lain yang dinilai berhubungan dengan potensi pelanggaran hukum.

Dipastikan jika KPPU menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran, maka status penegakan hukum pun akan ditingkatkan ke proses penyelidikan.

Keseluruhan proses ini tentunya akan sangat dipengaruhi oleh keterangan dan alat bukti yang diperoleh serta kerja sama yang ditunjukkan oleh para pihak.

"KPPU mengiimbau agar para pihak patuh pada proses penegakan hukum yang berjalan,” tulis Deswita Nur. (roh) ***

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 05 Feb 2022