DJP Tegaskan Masa Berlaku Tarif PPh final 0,5 Persen agar WP UMKM Naik Kelas

Jakarta, Balinesia.id  – Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% tersebut adalah agar WP UMKM naik  kelas dan berkembang menjadi WP yang lebih besar.

Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  adalah salah satu kelompok Wajib Pajak yang diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)mNomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang  Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

• Jokowi Promosikan Pancasila dalam Kuliah Umum di Washington DC
• Catat! Ini Rute Transportasi Umum dan Tarif ke GBK untuk Nonton Konser Coldplay
• Waduh, Halodoc PHK Sejumlah Karyawan

Aturan itu sebagaimana  telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di  Bidang PPh, WP tersebut diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5% dari  peredaran bruto usahanya.

Tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang  memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku.

Berdasarkan Pasal 59 PP  55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi.

• Cara Mempercepat Pengisian Daya iPhone 15 yang Lambat
• Kini Kantor Kemenag Bisa Dipakai Jadi Rumah Ibadah Sementara
• 5 Rekomendasi Film yang Trending di Google Selama November 2023

Kemudian, persekutuan komanditer (CV),  firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan  yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas.

"Jangka waktu tersebut terhitung sejak WP terdaftar bagi WP yang terdaftar setelah tahun 2018, atau  sejak tahun 2018 bagi WP yang terdaftar sebelum tahun 2018," tandas Dwi Astuti dalam keterangan tertuls Senin 27 November 2023.

Jadi, misalnya Tuan A sebagai WP Orang Pribadi terdaftar tahun 2015, maka dia bisa 
menggunakan fasilitas tarif PPh final 0,5% mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024," sebutnya.

"Sementara misalnya Tuan B terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 
0,5% mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2026,” jelas Dwi Astuti.

Selain akibat telah berakhirnya masa berlaku tersebut, tarif PPh final 0,5% dapat juga berakhir apabila dalam suatu Tahun Pajak, peredaran bruto WP telah melebihi Rp4,8 miliar atau WP dengan kemauan sendiri memilih untuk melakukan penghitungan normal menggunakan tarif  Pasal 17 UU PPh.

Apabila dalam suatu Tahun Pajak berjalan, peredaran bruto WP telah melebihi Rp4,8 miliar,  WP tersebut tetap dikenai tarif PPh final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.

"Perhitungan normal baru dilakukan pada Tahun Pajak berikutnya,” kata Dwi Astuti menegaskan.

Lebih lanjut, apabila pengenaan tarif PPh final 0,5% telah berakhir, WP wajib membuat  pembukuan untuk dapat menghitung PPh terutang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

Namun demikian, apabila WP tersebut sampai dengan akhir masa berlakunya, masih memiliki  peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, WP tersebut boleh menghitung penghasilan neto 
dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Dengan NPPN, WP perlu mengalikan peredaran bruto dengan norma atau persentase yang telah ditetapkan untuk  setiap jenis usaha atau pekerjaan bebasnya.

Selain itu, lanjut Dwi Astuti, WP tersebut juga wajib membuat pencatatan.

“Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% tersebut adalah agar WP UMKM naik  kelas dan berkembang menjadi WP yang lebih besar.

"Untuk itu, selama jangka waktu tersebut,  kami terus berupaya mendampingi para WP UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya  melalui program kami yang disebut Business Development Service (BDS),” ujar Dwi Astuti.

Selain itu semua, fasilitas bagi WP UMKM bahkan ditambah lagi oleh pemerintah melalui  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
dan Pasal 60 PP 55 Tahun 2022.

Fasilitas tersebut yaitu pembebasan pajak bagi WP UMKM  yang menggunakan tarif PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak. ***