BKKBN Bali: Angka Stunting Dipicu Ketidakpahaman dan Ketidaktepatan Pola Asuh

Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menghadiri FGD Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis 4 Agustus 2022. (Humas Pemprov Bali)

Denpasar, Balinesia.id - Kepala Perwakilan BKKBN Bali Ni Luh Gede Sukardiasih menerangkan angka stunting di Bali lebih disebabkan oleh ketidakpahaman dan kurang tepatnya pola asuh.

Hal itu ditegaskannya saat membuka FGD Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis 4 Agustus 2022.

FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Disebutkan, masing-masing OPD sejatinya telah punya kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan angka stunting namun selama ini masih berjalan sendiri-sendiri.

“Melalui kegiatan FGD ini, kita satukan komitmen dan bersinergi agar program-program itu lebih tepat sasaran,” harapnya.

Ia melanjutkan, faktor ekonomi sudah tidak begitu berpengaruh pada angka stunting di Bali, demikian juga ketersediaan sarana fisik seperti air bersih.

"Saya kira sudah terpenuhi,” katanya menegaskan.

Pihaknya lebih mengarahkan kegiatan penurunan angka stunting pada sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi tak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan media sosial.  

Sejalan dengan itu, TPPS Bali juga menyasar remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu.

Pada kesempatan sama, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menginstruksikan seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bergerak lebih cepat serta meningkatkan koordinasi seluruh OPD, lintas sektor terkait serta pemangku kepentingan.

Ketua TPPS Bali ini menyampaikan, gerak cepat ini dibutuhkan untuk memastikan tercapainya target penurunan angka stunting pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 6,15 persen.

Hasil studi status gizi Indonesia (SSGI), bahwa prevalensi stunting di Provinsi Bali pada tahun 2021 tercatat sebesar 10,9%. Angka ini sudah di bawah rata-rata nasional yang ditentukan sebesar 14%.

Masih berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, terjadi disparitas antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dalam prevalensi angka stunting.

“Prevalensi stunting di Provinsi Bali tertinggi berada di Kabupaten Karangasem sebesar 22,9% dan terendah di Kabupaten Gianyar sebesar 5,1%,” ungkapnya.

Terkait percepatan penurunan angka stunting, ia menyambut baik pelaksanaan FGD yang diharapkan dapat menjadi momentum refleksi sekaligus mampu konsisten menurunkan prevalensi stunting.

Ini bentuk kegiatan konvergensi dalam rangka penyamaan persepsi dan gerak langkah lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali. ***


Related Stories