Baliview
Adi Arnawa: Tingkatkan SDM dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Badung, Balinesia.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengharapkan perangkat daerah, camat, hingga kepala bagian di Kabupaten Badung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu dinyatakan Adi Arnawa ketika membuka Seminar Reformasi Birokrasi ASN dan Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan ASN Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Adaptif, Responsif dan Akuntabel” di Badung, Jumat, 17 Februari 2023.
"Besar harapan kami kedepannya pengelolaan keuangan Pemkab Badung semakin transparan dan akuntabel dengan didukung birokrasi yang adaptif dan responsif menuju masyarakat semakin kuat, untuk pulih lebih cepat," katanya.
- Baca Juga:
- Kandung Pesan Memuliakan Laut, Ini Kisah Pencarian Tirta Pawitra oleh Bima dalam Lontar Nawa Ruci
Ia mengatakan, perubahan regulasi dalam tata kelola keuangan daerah dan reformasi birokrasi mengharuskan semua stakeholder di jajaran pemerintahan daerah untuk lebih adaptif dan responsif serta meningkatkan kapasitas kemampuan dan pengetahuannya. Pemberlakuan PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah menyebabkan perubahan yang sangat fundamental dalam tata kelola keuangan di daerah, terutama dalam hal penggunaan sistem aplikasi berbasis elektronik dalam satu platform yaitu SIPD yang mengharuskan pemerintah daerah untuk terus menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
“Terlebih perubahan regulasi dalam reformasi birokrasi juga sangat dirasakan ASN pemerintah daerah, yang terbaru yaitu dengan telah diberlakukannya Permenpan RB No. 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Dalam Permenpan RB ini telah merubah total kebijakan yang mengatur jabatan fungsional,” katanya.
Baca Juga:
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya seminar ini dalam upaya menyamakan persepsi, memperbarui informasi serta kebijakan yang terus berkembang, juga upaya meningkatkan SDM. Dikatakan, sumber pendapatan daerah ada dua yakni PAD dan dana transfer, keduanya harus dioptimalkan.
“Terkait dengan PAD, ada pajak dan retribusi yang harus betul-betul dikelola dengan baik sehingga pendapatan daerah menjadi maksimal. Menurutnya, ada lima cara meningkatkan PAD,” katanya.
Baca Juga:
Pertama adalah intensifikasi atau mengintensifkan sumber-sumber yang sudah ada. Kedua adalah ekstensifikasi dengan mengelola sumber-sumber yang belum dikelola. Ketiga yakni memanfaatkan digitalisasi guna mengurangi kebocoran pendapatan. Keempat adlaah peningkatan SDM di bidang pajak dan retribusi serta pengawasan, dan kelima melakukan inovasi dan memperbanyak terobosan sebagai solusi semua persoalan.
"SDM dan uang menjadi dua hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu ASN harus tingkatkan pengetahuan, kemampuan serta inovasi," pungkasnya. rls/jpd
