Ekonomi
Kamis, 01 September 2022 19:40 WIB
Penulis:E. Ariana
Editor:E. Ariana
Buleleng, Balinesia.id – Beberapa hari menjabat sebagai Penjabat (PJ) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, mulai merapatkan barisan. Pada Kamis, 1 September 2022 ia mengumpulkan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Buleleng untuk menyamakan persepsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Birokrat asal Desa Kekeran, Busungbiu, Buleleng itu menginginkan seluruh jajarannya untuk bersinergi bersama demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sinergi itu dimulai dengan penyamaan persepsi dalam menjalankan program-program pemerintahan.
Menurutnya, Kabupaten Buleleng selama ini telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dibuktikannya dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak delapan kali beruntun. “Ke depan kualitasnya harus ditingkatkan, sehingga tidak terjadi catatan-catatan. Hal tersebutlah yang harus diminimalisir,” katanya usai rapat yang digelar di Ruang Unit IV Sekretariat Daerah Buleleng.
Baca Juga:
Ia mengatakan, sebagai PJ Bupati Buleleng, ia memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan dan menjalankan program pemerintahan. Salah satunya adalah pengendalian inflasi. “Kalau inflasi kami memang harus buat sistem tata kelola sehingga selalu bisa kita kendalikan. Kami mohon doa restu, bahwa inflasi Buleleng menjadi barometer nasional untuk Bali bersama dengan Denpasar,” katanya.
Menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kamis, 1 September 2022, pada bulan Agustus 2022 Buleleng dan Denpasar sama-sama mengalami deflasi. Bahkan, deflasi Kota Singaraja yang sedalam 1,48 persen dari bulan Juli 2022 tercatat tertinggi ketiga secara nasional. Catatan tersebut juga mengakibatkan angka akumulasi inflasi Buleleng tahun 2022 hingga bulan Agustus telah mencapai 3 persen.
“Ke depan akan terus kita kendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan berhubungan juga dengan kemiskinan,” kata dia.
Di sisi lain, Lihadnyana mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Buleleng sudah bebas dari kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pembayaran bantuan pemotongan bersyarat untuk ternak yang terkena PMK juga telah dibayarkan. Selain itu, ia mengaku akan memikirkan skema untuk mengintensifkan vaksinasi booster.
Harapan lain yang disampaikannya adalah di bidang olahraga. Ia ingin memajukan wisata olahraga Buleleng. Sebagai contoh adalah Lomba Renang Gubernur Cup yang sedang diselenggarakan di Bumi Panji Sakti. Event tersebut disebut mampu mendatangkan banyak pengunjung dan berpengaruh pada okupansi hotel di Kota Singaraja dan sekitarnya.
“Saya juga sedang usulkan cari dana untuk buat tribun. Lalu pengelola bisa membuat kegiatan tahunan. Seperti saat ini, bisa penuh hotel kita. Tentu baik bagi ekonomi,” katanya.
Selanjutnya, Lihadnyana juga memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Buleleng. Ia akan mencoba mengolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan melakukan efisiensi, sehingga anggaran bisa digunakan untuk menningkatkan kesejahteraan ASN yang dirasa masih minim. “Misalkan ATK yang tidak perlu, atau rapat yang terlalu banyak. Bukan meniadakan, tapi dikurangi. Juga program yang tidak memberikan efek langsung, bisa kita tinjau kembali,” kata dia. jpd