Cara yang Seharusnya Dilakukan RI Agar Tak Ketergantungan Impor Bahan Plastik

JAKARTA - Harga kantong plastik yang sebelumnya dibeli pedagang pasar sekitar Rp17.000 per pak kini naik menjadi Rp23.000. Sedotan plastik pun ikut meningkat, dari Rp8.000 menjadi Rp10.000.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada plastik kemasan yang melonjak dari Rp36.000 ke Rp60.000. Bagi pelaku UMKM, lonjakan ini bukan sekadar perubahan harga, melainkan tekanan nyata terhadap biaya produksi dan margin keuntungan.

Lalu, apa penyebabnya? Mengapa harga plastik bisa naik begitu tajam, padahal Indonesia memiliki sumber daya sendiri? Kuncinya terletak pada satu faktor utama: nafta.

BACA JUGA: Harga Plastik Dikhawatirkan Naik, Bolehkah Plastik Dipakai Ulang?

Apa Itu Nafta?

Nafta merupakan cairan turunan minyak bumi yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia. Melalui proses steam cracking, nafta dipecah menjadi etilena, propilena, dan senyawa lainnya yang kemudian diproses menjadi berbagai jenis plastik seperti polietilena (PE) dan polipropilena (PP), dua jenis plastik yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Sekretaris Jenderal Inaplas (Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia), Fajar Budiono, menegaskan bahwa Indonesia hingga kini masih 100% mengimpor nafta, dengan sekitar 70% di antaranya berasal dari kawasan Timur Tengah.

Artinya, Indonesia tidak memiliki kapasitas produksi nafta sendiri. Meskipun negara ini merupakan penghasil minyak bumi, kapasitas kilang dan industri petrokimia hulu belum mampu mengolah minyak mentah domestik menjadi nafta dalam skala yang cukup.

Pemicu Krisis

Penutupan Selat Hormuz akibat konflik geopolitik memicu gangguan besar pada rantai pasok petrokimia global dan berdampak langsung ke Indonesia. Berikut penjelasannya:

• Gangguan pasokan global
  • Penutupan Selat Hormuz menghentikan aliran nafta dari Timur Tengah yang menyumbang sekitar 70% kebutuhan dunia, sehingga industri petrokimia kekurangan bahan baku utama.
• Dampak konflik ke fasilitas produksi
  • Kilang di Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang terdampak konflik turut memperparah kondisi, karena kapasitas produksi dan distribusi ikut terganggu.
• Lonjakan harga nafta
  • Berdasarkan Trading Economics, harga nafta mencapai US$901,9 per ton (10 April 2026), naik lebih dari 50% sejak eskalasi konflik pada akhir Februari 2026.
• Kenaikan harga plastik (PE)
  • Harga polietilena (PE) menyentuh 8.568 yuan per ton (9 April 2026), tertinggi dalam empat tahun terakhir, atau naik sekitar 45% sejak awal 2026.
• Dampak ke industri dalam negeri
  • Menurut Inaplas, 65% konsumsi plastik nasional digunakan untuk kemasan, sehingga gangguan bahan baku langsung menekan sektor:
    • makanan dan minuman
    • FMCG
    • logistik
    • pedagang kaki lima
• Efek berantai ke ekonomi
  • Kenaikan harga bahan baku plastik berpotensi mendorong kenaikan harga produk sehari-hari, karena kemasan menjadi komponen penting dalam distribusi barang.

Baca juga : Setelah Plastik, Harga Bahan Bangunan di Soloraya Ikut Naik

Seberapa Besar Industri Plastik Indonesia?

Secara struktur, industri plastik Indonesia sebenarnya cukup besar. Menurut data Kementerian Perindustrian, terdapat sekitar 892 industri kemasan plastik di Indonesia yang menghasilkan rigid packaging, flexible packaging, thermoforming, dan extrusion, dengan kapasitas terpasang sekitar 2,35 juta ton per tahun dan tingkat utilisasi 70%, sehingga rata-rata produksi mencapai 1,65 juta ton per tahun.

Lebih lanjut, kebutuhan nafta untuk industri petrokimia pada 2024 tercatat sekitar 2,7 juta ton per tahun. Namun pada 2025, seiring masuknya pabrik-pabrik baru, kebutuhan nafta Indonesia diperkirakan sudah mencapai 4,5 juta ton.

Lonjakan kebutuhan ini menggambarkan bahwa industri plastik Indonesia sedang bertumbuh. Tapi justru di sinilah letak paradoksnya. Semakin besar industri, semakin besar pula ketergantungan pada impor bahan baku.

Apakah Produksi Dalam Negeri Sudah Cukup?

Jawaban singkatnya: belum. Jauh dari cukup. Produsen dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50–60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional. 

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Heru Kustanto, menyatakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian industri plastik. Hal ini mengingat kapasitas produksi dalam negeri masih belum cukup memenuhi kebutuhan domestik.

Data defisit jangka panjangnya pun mencengangkan. Mengutip data industri petrokimia nasional, Indonesia terus dibayangi defisit selama lima tahun terakhir. Berikut datanya:

• 2020: Defisit petrokimia sebesar 7,32 juta ton dengan nilai US$7,1 miliar
• 2021: Meningkat menjadi 8,10 juta ton senilai US$10,8 miliar
• 2022: Sedikit turun ke 7,75 juta ton, namun nilai naik menjadi US$11 miliar
• 2023: Kembali naik menjadi 8,50 juta ton dengan nilai US$9,5 miliar
• 2024: Melonjak tajam menjadi 10,5 juta ton senilai US$11 miliar

Sementara itu data kondisi industri plastik nasional menunjukan kondisi sebagai berikut:

• Kebutuhan nasional bahan baku plastik: 4.879 ribu ton per tahun (KTA)
• Pasokan domestik: 2.957 KTA
• Kesenjangan (gap): 1.922 KTA
• Nilai impor polimer (PE & PP) 2024: US$2,9 miliar

Lebih dari 70% kebutuhan bahan baku industri nasional mencakup sektor kimia, petrokimia, dan manufaktur berbasis material dipenuhi dari luar negeri. 

Ketika pasokan global terganggu, industri domestik langsung menghadapi risiko keterlambatan bahan baku, penurunan kapasitas produksi, serta peningkatan biaya input.

Baca juga : Plastik ‘Ganti Harga’, Bakul Online dan Es Teh Jumbo di Solo Nelangsa

Apa yang Sedang Dilakukan Industri dan Pemerintah?

Gangguan pasokan nafta mendorong Inaplas menyatakan produsen plastik kini mulai mencampur material daur ulang dengan bahan baku murni untuk menjaga keberlangsungan produksi. 

Porsi biaya bahan baku pada kemasan fleksibel bisa mencapai 50-70% dari total biaya produksi, sehingga kenaikan harga bahan baku minimal 80 persen dapat meningkatkan biaya kemasan sekitar 40%.

Inaplas juga mulai mencari sumber alternatif nafta dari Afrika, Asia Tengah, dan Amerika. Namun, jika pengiriman dari Timur Tengah hanya butuh 10–15 hari, maka dari sumber alternatif di luar kawasan tersebut memerlukan waktu minimal 50 hari yang otomatis mengubah seluruh struktur rantai pasok dan menambah beban biaya logistik.

Industri juga mempertimbangkan kondensat dan LPG sebagai substitusi nafta. Namun, penggunaan propana dari LPG masih terkendala regulasi bea masuk, sehingga pelaku industri mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan agar alternatif ini bisa dimanfaatkan secara kompetitif.

Pemerintah tengah membahas usulan dari industri plastik yang meminta pembebasan bea masuk untuk bahan baku, sebagai salah satu upaya meredam kenaikan harga.

Mengapa Ini Masalah Struktural?

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian, Wiwik Pudjiastuti, menegaskan bahwa kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat. Namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya, sehingga penguatan struktur industri hulu menjadi urgensi nasional.

Sejak lama, Indonesia belum memiliki kapasitas kilang minyak yang terintegrasi dengan industri petrokimia hulu untuk menghasilkan nafta secara mandiri. 

Alhasil, setiap guncangan geopolitik global dari konflik Timur Tengah hingga fluktuasi kurs rupiah langsung menekan industri plastik domestik, dan ujungnya dirasakan oleh pedagang di pasar tradisional dan konsumen akhir.

Lonjakan harga plastik yang sedang terjadi merupakan cermin dari kerentanan struktural industri Indonesia: besar di hilir, rapuh di hulu. Selama Indonesia belum memiliki industri petrokimia hulu yang mandiri dan terintegrasi, setiap guncangan rantai pasok global akan selalu berdampak langsung ke kantong pedagang, pelaku UMKM, dan konsumen.

Solusi jangka pendeknya adalah diversifikasi sumber impor dan pelonggaran bea masuk bahan baku. Tapi solusi jangka panjangnya hanya satu: membangun industri petrokimia hulu dalam negeri yang sesungguhnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 23 Apr 2026