JUSTINA.png

Petugas berjaga di dekat uang tunai saat penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung.  Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Kejagung Uang Korupsi CPO - Panji 5.jpg

Kerugian Korupsi Rp330,9 T, Mengapa Aset yang Kembali Cuma 4,84%?

Kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp330,9 triliun pada 2024, tetapi aset yang pulih hanya 4,84%, simak urgensi RUU Perampasan Aset.

Rp330,9 T Kerugian Korupsi, Cuma 4 Persen Balik ke Negara

balinesia

dpr ri.jpeg

Kenali Illicit Enrichment, Klausul Vital yang Hilang di RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung 15 Desember 2026. Koalisi masyarakat sipil menyoroti hilangnya illicit enrichment dan draf yang belum terbuka.

Illicit Enrichment, Klausul Vital yang Hilang di RUU Perampasan Aset

Karyawan beraktivitas dengan latar layar monitor pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 8 September 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

IHSG Ditutup Menguat-1.jpg

Dampak RUU Perampasan Aset Jika Disahkan, Apa Pengaruhnya bagi Ekonomi?

DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan Desember 2026. Bagaimana pengaruhnya terhadap IHSG dan rupiah?

Meneropong Dampak Pengesahan RUU Perampasan Aset Bagi Ekonomi

ICW antikorupsi.org.id.jpeg

Soal RUU Perampasan Aset, Apakah RI Kekurangan Senjata Lawan Korupsi?

RUU Perampasan Aset kembali didesak warga Pati. Indonesia sebenarnya sudah punya sejumlah instrumen hukum untuk mengejar aset korupsi. Apa yang masih kurang?

RUU Perampasan Aset, Apakah RI Kekurangan Senjata Lawan Korupsi?

Kejagung Uang Korupsi CPO - Panji 1.jpg

Apa Itu RUU Perampasan Aset yang Jadi Tuntutan Demo 27 Agustus?

RUU Perampasan Aset menjadi tuntutan demo 27 Agustus. Simak potensi pemulihan kerugian negara dan mekanisme asset recovery.

Soal RUU Perampasan Aset yang Jadi Tuntutan Demo 27 Agustus

Ilustrasi Gedung DPR RI di Senayan Jakarta. (dpr.go.id)

Ilustrasi Gedung DPR RI di Senayan Jakarta.

Prabowo Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset, Ini 5 Keuntungan Utamanya

RUU ini memungkinkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi melalui perampasan aset dari pelaku, sehingga memberikan peluang bagi pemerintah untuk meminimalisir kerugian yang selama ini belum terpulihkan.