Irtama BKKBN Puji Keterlibatan Desa Adat Perangi Stunting

Denpasar, Balinesia.id - Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Irtama BKKBN), Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev, memuji peran serta desa adat dalam upaya pengentasan stunting di Bali. 

Dwikora di sela-sela sambutannya ketika membuka Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Bali yang digelar Perwakilan BKKBN Bali di Denpasar, Selasa, 1 November 2022 memandang keterlibatan desa adat dalam upaya memerangi stunting telah menuai hasil yang positif dan efektif. Ia pun meyakinai kolaborasi sedemikian rupalah yang membuat  prevalensi stunting di Bali menjadi yang paling rendah secara nasional dengan prevalensi stunting sebesar 10,9 persen.

Baca Juga:

• https://balinesia.id/read/berawal-dari-hobi-naik-gunung-bermuara-buka-usaha-sewa-tenda
• https://balinesia.id/read/kompetisi-demoday-pertamuda-seed-and-scale-2022-pertamina-siapkan-dana-pembinaan-rp-100-juta
• https://balinesia.id/read/bali-finef-tingkatkan-literasi-dan-inklusi-keuangan-masyarakat

“Adat di Bali sangat mendukung untuk program pemerintah, salah satunya program penurunan stunting,” katanya di hadapan Kepala Perwakilan BKKBN Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih dan Kepala Bapeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, serta peserta lainnya dari seluruh Bali.

Meskipun demikian, Dwikora mengingatkan agar Bali tidak terlena dengan berbagai peluang dan kekuatan yang dimilikinya. Sebab, di balik capaian yang baik itu masih ada sejumlah celah yang memungkinkan “merenggut” segala capaian tersebut. Salah satu yang disoroti adalah belum adanya regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam hal penanganan stunting.

“Jangan terlena dengan kekuatan yang ada. Harus kita identifikasi kekuatan yang ada, sebagai cerminan di TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting, red) Provinsi Bali karena di Bali belum punya pergub terkait percepatan stunting. Juga perlu perwali atau perbup yang belum mengacu pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Stunting,” kata dia.

Sementara itu, ketua TPPS Provinsi Bali yang dalam kesempatan tersebut diwakili Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian cara untuk mengentaskan stunting hingga ke persentase terendah. Dalam dua tahun ke depan, yakni pada tahun 2024 pihaknya pun menarget angka stunting Bali bisa ditekan ke kisaran 6,15 persen.

“Intervensi yang konvergen merupakan kunci keberhasilan penurunan stunting. Oleh karena itu, rekonsiliasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman untuk program pengentasan stunting dari provinsi hingga tingkat desa,” kata Ika. jpd