Hari Raya Galungan dan Kuningan, TPID Diminta Antisipasi Lonjakan Harga

Rapat dipimpin Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Artha dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimandi, serta diikuti oleh anggota TPID Kabupaten Bangli. (BI Bali)

Bangli, Balinesia.id -  Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan pada November 2021, seluruh anggota TPID diminta untuk melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok.

Hal itu terungkap saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bangli dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan Selasa 26 Oktober 2021.

Rapat dipimpin Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Artha dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimandi, serta diikuti oleh anggota TPID Kabupaten Bangli.

Terkait persiapan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi pada bulan perayaan Galungan dan Kuningan sejak 2018 hingga semester I 2021.

Dari kelompok makanan yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, daging babi, cabai rawit dan cabai merah. Sementara dari kelompok non makanan yaitu emas perhiasan dan canang sari.

Bank Indonesia merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat program pengendalian inflasi di Kabupaten Bangli, diantaranya: (i) melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD), baik dengan kabupaten lain intra provinsi maupun antar provinsi untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan yang masih defisit (kebutuhan lebih besar dibanding produksi),

Kemudian (ii) mendorong pemanfaatan situs SIGAPURA untuk edukasi belanja bijak; dan (iii) digitalisasi UMKM pangan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan sesuai arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021.

Di samping itu, Bank Indonesia juga mengapresiasi pencapaian TPID Bangli yang telah menjadi nominasi TPID berprestasi kabupaten/kota non IHK pada TPID Award 2021.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021, seluruh TPID diharapkan fokus membangun digitalisasi UMKM pangan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian dan memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan pada November 2021, seluruh anggota TPID diminta untuk melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok.

“Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan tidak hanya terbatas pada program pemantauan harga di pasar secara berkala, serta pelaksanaan Pasar Gotong-royong serta Pasar Tani menjelang hari raya saja,” ungkap Rizki Wimandi.

Implementasi Kerjasama Antar Daerah yang telah ditandatangani dengan Kabupaten Banyuwangi, Tabanan dan Lombok Barat juga harus dioptimalkan. Di samping itu, seluruh anggota TPID juga dihimbau agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat untuk bijak dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan.

Rizki mengapresiasi kehadiran Bupati Bangli selaku pemimpin rapat. Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di mana kehadiran Bupati/Wakil Bupati dalam rapat TPID sebagai wujud komitmen Kepala Daerah atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah, serta akan mendapat penilaian yang tinggi pada aspek proses dalam penilaian TPID Award.

Tingkat inflasi di Provinsi Bali masih stabil dan rendah dengan capaian per September 2021 sebesar 0,10% (mtm) atau 1,40% (yoy). Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi sepanjang Januari-September 2021 diantaranya daging babi, canang sari, minyak goreng, cabai rawit dan cabai merah.

Dari Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA), harga komoditas pangan yang terpantau menunjukkan kenaikkan harga di Kabupaten Bangli pada minggu III Oktober 2021 antara lain cabai merah, cabai rawit, daging babi dan minyak goreng.

Bupati Bangli menginstruksikan agar seluruh program pengendalian inflasi daerah difokuskan pada 4 (empat) pilar utama atau 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. (roh)


Related Stories