Dewan Pers: Pemberitaan Bertanggung Jawab Terkonfirmasi Kebenarannnya dengan Prinsip Jurnalistik

Jakarta, Balinesia.id -Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, mengingatkan pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang baik.

"Jadi kalau cuma bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab banyak nanti yang akan dirugikan apalagi menjelang pemilu," ujar Ninuk Rahayu  dalam keterangannya selepas pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Ninuk Rahayu menyampikan juga kesiapan Presiden Jokowi menghadiri Hari Pers Nasional saat menerima kedatangan anggota ini Dewan Pers periode 2022-2025 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 Februari 2023. 

• “Nyaba-Jero” Memuliakan Laut di Bali
• 40 Cakep Lontar Koleksi Puri Sunia Carangsari Dikonservasi
• Ibukotakini.com Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Panti Asuhan di Kalimantan Utara

Ninuk Rahayu menyampaikan pesan Kepala Negara agar kalangan pers selain kebebasan pers tak kalah pentingnya adalah pemberitaan yang bertanggung jawab.

Pesan penting disampaikan Presiden Jokowi, jangan hanya bicara kebebasan pers, tetapi yang terpenting adalah pemberitaan yang bertanggung jawab.

Ditegaskan kembali, Presiden Jokowi pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan etika jurnalistik.

Dewan Pers juga menyampaikan sejumlah program kerja besar Dewan Pers kepada Kepala Negara.

Program-program tersebut meliputi pendataan ratifikasi pers, pengaduan dan penegakan etika pers, serta peningkatan kapabilitas wartawan.

Pihaknya menyampaikan kepada  Presiden Jokowi, hal-hal yang sudah dicapai dan PR-PR yang masih dimiliki karena jumlah pengaduan terus meningkat, tetapi ada beberapa upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan, difasilitasi Dewan Pers dan tentu salah satunya adalah dukungan dari pemerintah.

Di samping itu, Dewan Pers juga menyampaikan soal kemajuan dalam penanganan kasus-kasus insan pers.

Menurut Ninik, saat ini telah ada nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Kata dia, sekarang ini posisinya sedang terus disosialisasikan agar mereka sampai di tingkat paling bawah memahami bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pers.

"Walaupun ada kasus-kasus yang berdimensi pidana memang menjadi ranah Kepolisian," imbuhnya.
 

"Ini adalah kehadiran langsung setelah dua tahun masa pandemi, setelah sebelumnya kehadiran secara _online_," ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya dan para anggota Dewan Pers yakni Arif Zulkifli, Yadi Hendriana, Totok Suryanto, Atmaji Sapto Anggoro, Asmono Wikan, serta Paulus Tri Agung Kristianto.***