Buleleng Terapan Teknologi Pascapanen untuk Kendalikan Inflasi

Buleleng, Balinesia.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melirik sektor pertanian sebagai upaya mengendalikan inflasi. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan mengadopsi teknologi pascapanen.

Hal tersebut dinyatakan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, usai High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu, 18 Januari 2022.

“Dalam jangka pendek akan dilakukan operasi pasar dan kerja sama antardaerah seperti yang telah dilakukan. Untuk jangka panjang, pola produksi dari komoditas akan diatur, termasuk seluruh proses dalam manajemen produksi sehingga pola panen dan pola produksi bisa dimantapkan,” katanya.

Lebih jauh, pihaknya juga akan meningkatkan manajemen rantai pasok. Pola distribusi diatur sehingga tidak terlalu banyak yang terlibat. Dua perusahaan daerah yaitu Perumda Pasar Argha Nayottama dan Perumda Swatantra ditugaskan sebagai penyerap komoditas pangan. 

Baca Juga:

• Dukung UMKM, Menteri Trenggono Pastikan PBJ KKP Gunakan Produk Dalam Negeri
• Garap KEK Sanur, BUMN Kembangkan sebagai Pusat Wisata Kesehatan dan Pariwisata
• Kontemplasi Covid-19, Bayu A.M. Temukan Teknik Lukis Pecut Lidi

Melalui upaya tersebut pihaknya berharap rantai pasok bisa diperpendek, hilirisasi pada komoditas hortikultura sebagai komponen bergejolak penyumbang inflasi akan lebih dimaksimalkan. “Salah satunya dengan adopsi teknologi pasca panen produk hortikultura. Jangan lupa sebagai komponen bergejolak, hortikultura itu mudah rusak, maka harus ada adopsi teknologi pascapanen hortikultura, sehingga umur simpan mereka bisa lebih panjang. Seperti itu yang akan kita lakukan,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan digitalisasi daerah, Lihadnyana mengungkapkan perluasan digitalisasi khususnya pada pendapatan dan keuangan daerah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah sudah dikelola dengan baik. Juga sudah digunakan dengan akuntabel.

“Sehingga, dengan memperluas dan mempercepat digitalisasi daerah apalagi transaksi digital, lambat laun kedepan masyarakat akan menjadi percaya dan yakin untuk membayar pajak. Serta uang pajak ini sudah dikelola dengan baik,” katanya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyebutkan HLM TPID dan TP2DD Kabupaten Buleleng digelar sebagai upaya mengendalikan inflasi pada bulan Januari 2023. Sesuai dengan pidato Presiden RI Joko Widodo, di 2023 inflasi masih akan menekan, termasuk di Provinsi Bali.

Berbagai masalah masih menjadi penyumbang inflasi di Bali. Salah satunya adalah adalah harga komoditas cabai.  “Kemudian ada tomat, daging ayam ras. Kita pisah dulu antar komoditas. Kalau yang bisa kita beli dari Bali kita beli. Bangli dan Tabanan kan pusatnya ya. Kalau kita tidak punya, baru kita lakukan kerjasama antar daerah di luar Bali. dan Buleleng sudah coba kerjasama dengan Jawa Timur. Internal dulu untuk menjaga inflasi di Januari 2023 ini,” katanya. jpd