Aset NFT Dipajaki, Aspakarindo: Jangan Sampai Investor Kripto Trading di Luar Negeri

Jakarta, Balinesia.id  - Sebaiknya pengenaan pajak Aset digital non-fungible token (NFT) jangan dibuat terlalu menyulitkan para trader dan investor karena industri ini masih baru serta jangan sampai mereka cenderung melakukan trading di luar negeri

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang juga COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda menyampaikan itu menyusul rencana Aset digital non-fungible token (NFT) akan menjadi salah satu sumber pajak baru yang akan ditarik oleh pemerintah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan NFT nantinya merupakan aset yang wajib dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pajak.

• AZF Siapkan Program Kampus Merdeka Startup Campus, Cetak Entrepreneur Muda digital
• Bandara Ngurah Rai Layani 3,7 Juta Penumpang Domestik Sepanjang Tahun 2021
• Audiensi ke OJK, Nasabah Minta Fasilitas Hukum Kebijakan Kredit BPR Lestari

Atas hal itu, Teguh Kurniawan Harmanda mengungkapkan, pemberian pada aset kripto dan pajak adalah hal yang baik karena dapat mengembangkan industri aset kripto dan dapat berkontribusi pada perekonomian negara.

Meski demikian, sebaiknya pengenaan pajak ini jangan dibuat terlalu menyulitkan para trader dan investor karena industri ini masih terbilang sangat baru.

"Jangan sampai para investor kripto atau pemilik NFT cenderung untuk melakukan trading di luar negeri yang malah mengakibatkan opportunity lost bagi Indonesia,” ujar Teguh, dalam keterangan resmi dikutip dari TrenAsia.com, pada Sabtu, 8 Januari 2022.

• Mengenal Lebih Dekat Motor Sport Adventure Touring New CB150X
• Unwar Ingin Berperan Wujudkan Pertanian Organik di Bali
• Film Spirit Dolls Banyak Diproduksi Berbagai Negara, Simak Rekomendasi untuk Akhir Pekan Anda

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan NFT nantinya merupakan aset yang wajib dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang juga COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda mengungkapkan, pemberian pada aset kripto dan pajak adalah hal yang baik karena dapat mengembangkan industri aset kripto dan dapat berkontribusi pada perekonomian negara.

Namun demikian, kata dia, sebaiknya pengenaan pajak ini jangan dibuat terlalu menyulitkan para trader dan investor karena industri ini masih terbilang sangat baru. 

"Jangan sampai para investor kripto atau pemilik NFT cenderung untuk melakukan trading di luar negeri yang malah mengakibatkan opportunity lost bagi Indonesia,” ujar Teguh, dalam keterangan resmi kepada TrenAsia.com, pada Sabtu, 8 Januari 2022.

Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan pengenaan pajak atas kripto akan paralel dengan rencana pembentukan bursa yang menaungi aset kripto. Penarikan ini dilakukan secara otomotatis dari investor melalui platfrom perdagangan kripto.

Teguh Kurniawan Harmandamenambahkan, sebaiknya pengenaan pajak pada aset kripto dapat dilakukan dengan konsep yang sama terhadap bursa efek.

Menurut dia, Aspakrindo telah mengajukan proposal ke Bappebti terkait pph final sebesar 0,05% yaitu setengah dari PPh Final di capital market. Angka ini jauh lebih kecil dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan PPh Final dengan tarif yaitu sebesar 0,1%.

Perkembangan NFT di Indonesia

Sektor NFT lokal sendiri saat ini sedang bergeliat. Di Indonesia, NFT tengah digandrungi masyarakat, seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap investasi kripto.

Tokocrypto bahkan menghadirkan platform marketplace NFT, TokoMall pada 2021. TokoMall menjadi pelopor pasar NFT di Indonesia yang memberikan konsep unik dengan menjembatani dunia digital dengan realita.

Meski belum ada data potensi ekonomi dari NFT untuk Indonesia, tapi berkaca data secara global dari DappRadar, disebutkan bawah pada kuartal III-2021, penjualan NFT mencapai US$10,7 miliar atau berkisar Rp152 triliun di seluruh dunia.

Angka ini naik tajam dari US$1,3 miliar atau Rp18,5 triliun pada kuartal II-2021 dan kuartal I sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 17 triliun.

Beberapa projek NFT lokal juga sudah bisa mencuri perhatian masyarakat global. Namun sayangnya, belum ada marketplace yang bisa merajai industri NFT layaknya
e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya.

Dikatakan Kurniawan Harmandaakan, menjadi peluang yang sangat besar jika terdapat satu marketplace yang bisa memperluas karya-karya NFT anak bangsa.

"Di Indonesia sendiri aset digital NFT masih tergolong baru, belum ada data lengkap mengenai tren pertumbuhannya. Meski begitu, dilihat dari pasar semakin mature, dengan banyaknya marketplace NFT yang bermunculan salah satunya TokoMall by Tokocrypto," imbuhnya. (roh) ***

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Merina pada 09 Jan 2022