Saat Konversi Kompor LPG ke Listrik, Siapkah Infrastruktur PLN?

JAKARTA – Pemerintah kembali mendorong rencana besar di sektor energi, yaitu pengalihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik. Program yang diusulkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini ditujukan untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara.

Meski demikian, kebijakan ini memunculkan pertanyaan, apakah peralihan dari kompor gas ke listrik benar-benar dapat menjadi solusi efisiensi energi nasional, atau justru menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat serta sistem kelistrikan di Indonesia.

Usulan ini muncul karena sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor. Setiap tahun, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar Rp120 triliun untuk impor LPG. 

Dengan kondisi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini, angka tersebut bahkan meningkat menjadi di atas Rp130 triliun. Di sisi lain, beban subsidi LPG juga terus membengkak dan kini telah mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun.

“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” ungkap  ujar Bahlil kepada awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Berapa Anggaran Program Konversi Kompor Listrik?

Untuk merealisasikan program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027. Anggaran itu masuk dalam pagu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan telah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).

Pemerintah masih belum memastikan jumlah rumah tangga yang akan mendapatkan kompor listrik. Menurut Bahlil, kepastian jumlah unit yang disiapkan baru dapat diumumkan pada Agustus 2026.

Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan kompor listrik dengan kapasitas di bawah 900 VA sebagai tahap awal agar bisa digunakan masyarakat di daerah dan pedesaan.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” tambah Bahlil.

Tantangan Konversi 

Meski menawarkan potensi penghematan devisa, program konversi LPG ke listrik menghadapi sejumlah tantangan besar.

1. Infrastruktur dan Daya Listrik Rumah Tangga

Beberapa tantangan utama meliputi:

• Kompor listrik jenis induksi umumnya membutuhkan daya sekitar 2.200 VA hingga 3.300 VA atau lebih.
• Sebagian besar pelanggan PLN golongan 450 VA dan 900 VA, yang didominasi masyarakat berpenghasilan rendah, dinilai belum mampu menopang kebutuhan daya kompor listrik.
• Kekhawatiran masyarakat terhadap pemadaman listrik juga menjadi perhatian, karena ketika listrik padam masyarakat tidak memiliki cadangan energi untuk memasak.
• Kesiapan jaringan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi tantangan besar dalam implementasi program.

2. Tantangan Biaya Ekonomi Masyarakat

Dari sisi ekonomi, terdapat sejumlah persoalan:

• Biaya penggunaan listrik belum tentu lebih murah bagi seluruh kelompok masyarakat.
• Masyarakat membutuhkan biaya awal untuk membeli atau mengganti peralatan memasak berbasis listrik.
• Perbedaan tarif antara pelanggan listrik subsidi dan nonsubsidi menjadi faktor yang harus diperhitungkan pemerintah.

3. Implementasi Tidak Bisa Dilakukan Secara Instan

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohamad Faisal, menilai program ini perlu dilakukan secara bertahap dan diawali dengan proyek percontohan atau pilot project.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

• Konversi membutuhkan proses panjang mulai dari penganggaran, pengadaan alat, hingga distribusi.
• Pemerintah perlu melakukan uji coba terlebih dahulu agar dapat mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
• Perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi memasak baru membutuhkan waktu.
• Sosialisasi yang matang menjadi faktor penting agar kegagalan komunikasi seperti program sebelumnya tidak terulang.

Apakah Konversi LPG ke Listrik Hanya Memindahkan Masalah?

Selain persoalan teknis, terdapat juga tantangan dari sisi lingkungan dan sistem energi nasional. Saat ini, sistem kelistrikan Indonesia masih didominasi oleh batu bara dengan porsi sekitar 64,87% dalam bauran pembangkitan listrik nasional.

Artinya, jika listrik yang digunakan untuk memasak masih berasal dari pembangkit berbahan bakar batu bara, konversi LPG ke listrik berpotensi hanya memindahkan beban energi dari subsidi LPG ke biaya produksi listrik dan beban PLN.

Karena itu, kompor listrik belum otomatis menjadi solusi lingkungan selama bauran energi nasional masih sangat bergantung pada energi fosil.

Secara konsep, program konversi kompor gas ke listrik menawarkan peluang besar untuk menekan impor LPG yang mencapai 80%, mengurangi pengeluaran devisa lebih dari Rp130 triliun, serta menekan beban subsidi LPG yang mencapai Rp80 triliun.

Namun, pelaksanaan program tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah harus memastikan kesiapan jaringan listrik, kemampuan daya rumah tangga, biaya bagi masyarakat, hingga strategi sosialisasi.

Untuk saat ini, program konversi LPG ke kompor listrik masih berupa rencana yang menunggu pembahasan RAPBN 2027 dan persetujuan DPR, sehingga keberhasilannya akan sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan infrastruktur energi nasional.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 23 Jun 2026