Feature
Ungkap Profil dan Rekam Jejak Ekonomi Destry Damayanti, Calon Gubernur BI
JAKARTA – Destry Damayanti kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengusulkannya sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Pengajuan tersebut menempatkan sosok yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI itu dalam sorotan menjelang proses pergantian pimpinan bank sentral.
Di kalangan ekonom, investor, dan pelaku industri keuangan, nama Destry sebenarnya sudah cukup dikenal. Ia memiliki pengalaman panjang di dunia ekonomi dan keuangan, mulai dari perbankan, riset dan analisis ekonomi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga berkarier di Bank Indonesia.
Berbagai pengalaman tersebut turut membentuk rekam jejak Destry yang berkaitan erat dengan kebijakan moneter, stabilitas sektor keuangan, serta pengelolaan ekonomi makro. Lantas, seperti apa perjalanan karier Destry Damayanti di dunia ekonomi dan pandangan kebijakan yang selama ini menjadi bagian dari kiprahnya?
BACA JUGA: Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Apa Arti Penunjukan Destry Damayanti?
Karier Sektor Ekonomi
Destry Damayanti merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Cornell University, New York, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dalam Regional Science.
Latar belakang akademik tersebut melengkapi pengalaman panjangnya di sektor perbankan, pasar modal, regulator, hingga bank sentral.
Destry mengawali karier profesionalnya di Citibank Indonesia pada 1997 hingga 2000. Pengalaman di bank multinasional tersebut menjadi fondasi awal pemahamannya mengenai industri perbankan, sistem keuangan global, serta dinamika pasar internasional.
Pengalaman tersebut menjadi bekal penting ketika Indonesia memasuki masa pemulihan pascakrisis finansial Asia.
Dari Diplomat Ekonomi hingga Akademisi
Pada 2000–2003, Destry dipercaya menjadi Senior Economic Adviser di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Dalam posisi tersebut, ia memberikan analisis mengenai kondisi ekonomi Indonesia sekaligus mendukung hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Inggris.
Ia kemudian berkiprah di dunia akademik sebagai peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada periode 2005–2006. Pengalaman akademik tersebut memperkuat pendekatan berbasis riset dalam melihat persoalan ekonomi nasional.
Baca juga : Rupiah Melemah, Pasar Tunggu Kepastian Gubernur BI dan Inflasi AS
Chief Economist yang Banyak Didengar Pasar
Nama Destry mulai dikenal luas ketika dipercaya sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005–2011. Sebagai chief economist, ia rutin memberikan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, hingga prospek pasar modal.
Analisisnya banyak menjadi rujukan pelaku pasar maupun investor dalam membaca arah ekonomi nasional.
Kariernya kemudian berlanjut sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011–2015. Di posisi tersebut, ia bertanggung jawab menyusun proyeksi ekonomi makro serta memberikan rekomendasi terhadap perkembangan ekonomi domestik maupun global.
Masuk ke Sektor Publik
Pada 2014–2015, Destry dipercaya memimpin Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN. Setelah itu, ia diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015–2019.
Di LPS, Destry ikut berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan melalui kebijakan penjaminan simpanan serta penguatan stabilitas sistem keuangan nasional.
Pengalaman tersebut memperluas perspektifnya, tidak hanya dari sisi pasar keuangan, tetapi juga dari sisi regulator.
Baca juga : Pembukaan LQ45 Hari Ini: CPIN dan ANTM Naik, CUAN Turun
Menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
Karier Destry mencapai babak baru ketika diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 dan resmi dilantik pada 7 Agustus 2019.
Ia kemudian kembali dipercaya untuk periode kedua 2024–2029 melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024.
Dalam posisi tersebut, Destry menjadi salah satu tokoh utama dalam penyusunan kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, hingga penguatan sistem keuangan nasional.
Sejak Juli 2026, ia juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.
Kebijakan Ekonomi yang Melekat pada Destry Damayanti
Meski keputusan di Bank Indonesia diambil secara kolektif melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG), sejumlah kebijakan yang konsisten disampaikan Destry menunjukkan arah pemikirannya dalam mengelola ekonomi nasional.
1. Menjaga Stabilitas Rupiah
Destry berulang kali menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah merupakan prioritas utama Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas tersebut, BI memanfaatkan berbagai instrumen seperti,
- intervensi pasar spot;
- Non-Deliverable Forward (NDF);
- Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF);
- operasi moneter untuk menjaga likuiditas pasar.
Menurutnya, stabilitas rupiah menjadi fondasi penting dalam menjaga inflasi, kepercayaan investor, dan stabilitas ekonomi nasional.
2. Kebijakan Makroprudensial Pro-Pertumbuhan
Selain fokus terhadap stabilitas moneter, Destry juga mendukung keberlanjutan kebijakan makroprudensial yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui berbagai instrumen makroprudensial, Bank Indonesia berupaya menjaga agar penyaluran kredit tetap tumbuh sehingga aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan di tengah ketidakpastian global.
3. Memperkuat Sinergi Fiskal dan Moneter
Destry juga menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia semakin penting. Meski demikian, ia menegaskan bahwa koordinasi tersebut tidak boleh mengurangi independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Sinergi tersebut dijalankan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi.
4. Menjaga Proses Pengambilan Keputusan yang Kolektif
Berbeda dengan persepsi sebagian masyarakat, kebijakan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh satu orang. Destry berulang kali menegaskan bahwa seluruh keputusan strategis diputuskan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang bersifat kolektif kolegial.
Karena itu, arah kebijakan BI lebih mengedepankan kesinambungan dibanding perubahan yang drastis.
Baca juga : Peta Asuransi Kesehatan Swasta Vs BPJS, Siapa Lebih Dominan?
Jika nantinya resmi menjabat sebagai Gubernur BI, Destry akan menghadapi sejumlah tantangan besar. Pertama, menjaga independensi Bank Indonesia di tengah kebutuhan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kedua, menentukan arah kebijakan suku bunga acuan (BI-Rate). Sejumlah ekonom memperkirakan BI-Rate berpotensi bertahan di level 5,75% hingga akhir 2026 untuk menjaga stabilitas rupiah.
Ketiga, mengelola likuiditas perbankan, termasuk dampak penempatan dan penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah terhadap sistem perbankan nasional.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 11 Aug 2026
