Strategi Pencegahan Korupsi Provinsi Bali Terbaik Nasional

DENPASAR – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Bali berhasil meraih predikat terbaik Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK Tahun 2020. Dengan capaian 87,5 persen, Pemprov Bali berhasil unggul dari Pemprov Jawa Barat dan Kepulauan Riau.

Capaian Stranas PK itu diumumkan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia Tahun 2020 yang dielar secara daring dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jakarta Rabu (16/12/2020).

Terkait capaian tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Jumat (18/12/2020), menerangkan bahwa capaian tersebut merupakan bukti konkret komitmen jajarannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Dijelaskan, secara garis besar Stranas PK dibagi dalam tiga fokus yaitu perijinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi. Tiga fokus itu kemudian dijabarkan dalam 13 aksi dan 27 sub aksi.

Mengacu pada fokus Stranas PK, Pemprov Bali telah melaksanakan 2 aksi dan 3 sub aksi. Dua aksi tersebut yaitu peningkatan profesional dan modernisasi pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan dua sub aksi yaitu pembentukan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan implementasi e-katalog.

“PBJ memang menjadi salah satu fokus perhatian Pemprov Bali, (sementara) UKPBJ menerapkan sistem pangadaan secara online yang terjamin transparansinya karena tidak ada lagi kontak langsung antara rekanan dengan pejabat pengadaan,” katanya

Bahkan, lanjutnya, untuk pengadaan barang dan jasa yang nilanya Rp 50 juta ke bawah, Pemprov Bali telah memanfaatkan e-marketplace. Atas inovasi itu, UKPBJ Pemprov Bali baru-baru ini juga meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Aksi kedua dalam Stranas PK yang telah dilaksanakan Pemprov Bali adalah penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui percepatan sistem merit,” terangnya.