Soroti Pendidikan Bali, Dewa Palguna: Modal Kita Sumber Daya Manusia

Denpasar, Balinesia-id – Isu terkait pengembalian SMA/SMK Bali Mandara menjadi sekolah regular oleh Provinsi Bali mendapat atensi keras dari masyarakat. Berbagai organisasi di Bali pun kemudian membantuk Forum Komunikasi Pedidikan Bali (FKPB) untuk memperjuangkan nasib SMA yang telah ada sejak pemerintahan Gubernur Made Mangku Pastika.

Untuk merumuskan pemikiran terkait dengan simpang-siurnya isu tersebut, FKPB kemudian menggelar dialog publik bertajuk "Mau Dibawa Kemana Pendidikan Bali". Dialog digaler Minggu, 29 Mei 2022 di Rumah Kebangsaan dan Kebhinekaan Satyam Eva Jayate, Denpasar. 

Dialog tersebut menghadirkan beberapa tokoh, seperti Dr. IDewa Gede Palguna,  S.H., M.H. Gede Pasek Suardika,  Dr. Gede Suardana, beberapa alumni SMA /SMK Bali Mandara, dan beberapa aktivis pendidikan. Unsur pemerintah seperti Gubernur Bali, Wayan Koster, Kadisdikpora Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta, dan Koordinator Kelompok Ahli Gubernur yang juga Rektor Unhi Denpasar, Prof.Dr. I Made Damriyasa sejatinya turut diundang dalam diskusi tersebut, sayangnya tidak kunjung hadir hingga acara berakhir.

Baca Juga:

• https://balinesia.id/read/bupati-nyoman-suwirta-ajak-warga-muslim-tingkatkan-kualitas-diri
• https://balinesia.id/read/gelombang-phk-massal-landa-perusahaan-startup-tanah-air
• https://balinesia.id/read/src-berkomitmen-bawa-perubahan-transformasi-dan-digitalisasi-umkm-toko-kelontong-indonesia-di-hut-ke-14

Mantan Hakim MK, Dewa Palguna dalam dialog tersebut mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu hak asasi manusia yang termuat di dalam kontitusi Indonesia UUD NRI 1945. "Dengan diaturnya pendidikan di dalam kontitusi dan beberapa aturan hukum di bawahnya, Negara bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia, paling tidak pada pendidikan dasar," katanya.

Dewa Palguna juga mengatakan dengan kreteria 21 kemiskinan untuk masuk SMA Bali Mandara. Menurutnya, ke-21 kriteria itu sejatinya sudah tidak bisa ditawar lagi. "Itu 21 kreteria kemiskinan, saya lima saja sudah tidak kebayang, 21 itu berat sekali. Harusnya prestasi Bali Mandara itu dijadikan brand smart oleh sekolah lain. Dalam beberapa diskusi saya juga pernah katakan cara yang paling mudah untuk hancurkan negara, tidak perlu kirim tantara, tidak perlu hancurkan negara itu. Hancurkan sistem pendidikanya selesai semua," katanya. 

Dewa Palguna berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemerintah, sebab menurutnya Bali tengah membutuhkan “roh” SMA Bali mandara.  “Modal kita kan SDM, kita tidak punya kekayaan alam, modal kita adalah kreativitas dan kecerdasan. Tapi, ketika kecerdasan ini terbunuh dan yang membunuh adalah sistem, dan sistem yang terbunuh adalah akibat kebijakan, saya tidak tau lagi masa depan pendidikan di Bali akan seperti apa," katanya

Pembiacara lainnya, Gede Suardana mengatakan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Bali, terutama dengan data-data yang menjadi acuan pemberhentian boarding school di SMA/SMK Bali Mandara. "Dalam pengambilan kebijakan tentunya perlu peran kehadiran masyarakat, dengan kebijakan ini perlu data yang primer dan valid untuk menentukan kebijakan kepada SMA Bali Mandara," katanya

Sejalan dengan itu, politisi Pasek Suardika mengatakan bahwa Bali mengandalkan SDM dalam perkembangannya. Oleh karena itu, pengembangan SDM dinilai sebagai keniscayaan bagi masyarakat Bali. "Bali ini kecil, SDA kita tidak punya, hanya SDM yang menjadi modal dan itu perlu dikembangkan. SMA Bali Mandara adalah jalan sortcut untuk membantu siswa yang miskin bersekolah," kata dia. 

Beberapa alumni SMA Bali Mandara juga memberikan kesaksian bahwa mereka sangat berterimakasih  dan bersyukur terhadap kesempatan pendidikan yang diberikan. Mereka berharap program tersebut bisa berlanjut dan masyarakat dapat melihat program tersebut secara tulus. oka