PHRI Bangli: Ciptakan Pariwisata Bangli yang “Murah”

BANGLI – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Bangli, I Ketut Mardjana, berharap pembangunan pariwisata menjadi prioritas bupati-wakil bupati terpilih.

Menurutnya, “Bangli Era Baru” dalam sektor pariwisata sebagaimana yang dijargonkan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta-Wayan Diar, yang menjadi peraih suara dominan dalam Pilkada Bangli 2020 harus dimulai dengan upaya menciptakan pariwisata Bangli yang “murah”.

“Pemerintah harus menjadi regulator dan fasilitator mewujudkan pariwisata Bangli yang ‘murah’, sehingga meningkatkan kembali minat wisatawan ke Bangli,” katanya saat ditemui di Toya Devasya, Toyabungkah, Batur, Kintamani, belum lama ini.

Definisi murah yang dimaksud adalah pariwisata yang terjangkau bagi berbagai kalangan, namun tetap berkualitas. Tidak ada lagi retribusi “tak layak” yang selama ini sering mencoreng pariwisata Bangli.

“Pemerintah punya andil memutus retribusi yang selama ini banyak dikeluhkan dan dianggap tak layak oleh masyarakat,” kritiknya.

Ia menilai, selama ini retribusi pariwisata Bangli sangat memberatkan pelancong. Biaya retribusi dinilai tidak sepadan dengan fasilitas yang didapat.

“Bayangkan, orang berbekal Rp50 ribu, tapi sudah dipotong Rp25 ribu untuk retribusi tanpa mendapat fasilitas apa pun. Apa yang bisa mereka perbuat? Sehingga, banyak dari mereka yang akhirnya beralih ke tempat wisata lain, karena pariwisata kita ‘mahal’, meski objeknya sangat indah,” kata sosok yang sempat duduk sebagai Dirut PT Pos Indonesia ini.

Fasilitas kepariwisataan juga diharap dapat digarap dengan serius ke depan. Fasilitas utama yang diharapkan ada yakni jalan, air bersih, listrik, dan teknologi digital.

Menurutnya, saat ini banyak objek wisata yang sangat potensial dikembangkan masih memiliki akses yang buruk, bahkan tidak ada akses kendaraan. Air bersih juga masih menjadi kendala yang sangat terasa, khususnya bagi kawasan di Kintamani.

“Listrik juga, masih sering voltasenya turun mendadak. Termasuk teknologi digital. Jangankan layanan data, di beberapa tempat indah di Kintamani misalnya, sinyal telepon saja masih sangat susah,” kata pelaku pariwisata asal Batur ini.

Ia menambahkan, jaringan teknologi juga akan berpeluang memecahkan persoalan pajak yang berpengaruh pada pendapatan daerah. Menurutnya, sudah saatnya teknologi pajak digital diterapkan, sehingga sistem penerimaan semakin akuntabel dan transparan.