Baliview
Pengawasan Masih Lemah, Evaluasi Pengelolaan Kawasan Suci Perlu Dilakukan
Bangli, Balinesia.id – Organisasi keagamaan di Bangli bereaksi pascamengemukanya sebuah video berkonten asusila yang diduga direkam di kawasan Gunung Batur. Kasus ini terjadi lantaran dinilai masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan kawasan suci sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaikinya ke depan.
Dewan Pimpinan Kabupaten Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Bangli (DPK Peradah Indonesia Bangli) berpandangan bahwa kasus itu sejatinya hanya pengulangan kasus-kasus penodaan kesucian dan kesakralan kawasan suci sejenis yang sempat mengemuka di Bali.
“Kejadian ini sebetulnya bukan yang pertama terjadi di Bali, tapi hanya pengulangan-pengulangan yang menunjukkan manajemen pengawasan kita yang masih lemah pada kawasan-kawasan suci,” kata Ketua DPK Peradah Indonesia Bangli, I Ketut Eriadi Ariana (Jero Penyarikan Duuran Batur), Kamis (22/4/2021).
Pihaknya menilai, kasus tersebut sejatinya sama halnya dengan kasus wisatawan asing yang menaiki palinggih di kompleks Pura Besakih dan Pura Batukaru, maupun kasus wisatawan yang mempermainkan air suci di Ubud.
“Memang kasusnya sedikit berbeda, karena kasus ini mencakup wilayah yang lebih luas, bukan di sekitar pura, tapi pada sebuah kawasan yang dianggap suci. Maka, kami menilai latar bekalang masalahnya sama, kurangnya penyediaan informasi, pengawasan, serta tidak ada pemetaan yang jelas terhadap kawasan suci yang dikelola sebagai tempat wisata,” jelasnya.
Pemuda yang kebetulan berasal dari Desa Batur, Kintamani ini menilai kekurangan informasi yang disediakan pengelola pada akhirnya sering dijadikan alasan berkelit oleh oknum yang berlaku demikian. “Setelah mengemuka ke publik dan mereka ditemukan, mereka biasanya mengaku tidak tahu tentang nilai kesucian yang dimiliki kawasan suci itu,” katanya sembari menyatakan apresiasi terhadap Polres Bangli yang bertindak sigap terhadap kasus tersebut.
Oleh karena itu, DPK Peradah Indonesia Bangli mengusulkan agar para pengelola kawasan wisata membekali pemanfaatan kawasan-kawasan wisata, terlebih yang merupakan kawasan suci dengan informasi-informasi yang diperlukan.
“Bisa dibuat dalam bentuk papan informasi, brosur, dan juga pengawasan langsung oleh pengelola demi menjaga kawasan. Bagian mana kawasan yang tergolong profan, mana kawasan yang tergolong sakral,” terangnya.
Selanjutnya, pihaknya juga memandang pengawasan kawasan wisata yang masih lemas, utamanya di Kaldera Batur yang memiliki bentang kewilayahan yang luas. Sebagai contoh, ketika bukit di Pura Pasar Agung terbakar dan kemudian viral di media sosial, wisatawan yang berkunjung ke sana bisa dengan bebas melakukan aktivitas. Mereka bisa membuang sampah plastik seenaknya, bahkan mereka dibiarkan membuka jalur pendakian baru dari bukit yang terbakar, yang menimbulkan erosi.
“Kami juga sempat menyarankan penjadwalan waktu pendakian Gunung Batur, sehingga ada waktu-waktu yang memang bisa dan tidak bisa digunakan mendaki Gunung Batur. Selain memudahkan pengawasan, waktu non-kunjungan akan memberikan ekosistem gunung beristirahat memulihkan diri,” kata Jero Penyarikan Duuran.
Saat ini, pihaknya menyadari ada sejumlah tantangan terhadap pengelolaan kawasan tersebut. Hal yang paling mencolok adalah terkait otoritas penanggungjawab dan berhak atas pengelolaan tersebut. Menurut analisa pihaknya, selama ini tata kelola wisata di Kaldera Batur masih rancu dan tidak terintegrasi antara otoritas satu dengan yang lainnya.
“Kalau kita lihat aturan main yang benar, semestinya wisatawan asing yang mendaki itu kan dipandu. Pertanyaannya, saat kejadian pemandu itu di mana? Bagaimana ia bisa masuk? Dari jalur mana? Apakah mereka mendaki saat pendakian ditutup? Jika demikian, apa bisa kemudian kita nyatakan ia mendaki secara illegal? Ini yang menjadi PR kita bersama ke depan, termasuk harapan kami kepada pemerintah agar pengelolaan jadi tegas dan benderang,” ujarnya.
Pandangan senada juga dinyatakan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bangli, I Nyoman Sukra. Terhadap munculnya konten tidak pantas yang diduga diproduksi di Gunung Batur itu, pihaknya memandang perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pendakian dan segala hal yang terkait Gunung Batur.
“Melalui evaluasi ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, antara pendakian dan penjagaan sisi kesucian kawasan Gunung Batur,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga berhadap ada kejelasan tentang pengelolaan kawasan, sehingga segalka hal yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan. “Memang perlu diperhatikan tentang fasilitas-fasilitas untuk pendakian, ada batasan yang jelas demi keamanan, kesucian, kebersihan dan sebagainya,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebuah video asusila yang diduga direkam di kawasan Gunung Batur diketahui terunggah pada salah satu situs porno di internet. Dari hasil observasi yang dilakukan Polres Bangli, lokasi itu pun telah identik dengan kawasan Pura Pasar Agung Batur.
Kejadian ini juga memantik reaksi masyarakat sekitar. Lantaran dipandang menodai kesucian Gunung Batur, prajuru Desa Adat Batur nantinya akan merencanakan pembersihan kawasan secara niskala. jpd