Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk Kapal Perikanan Sejalan Prinsip Ekonomi Biru

Jakarta, Balinesia.id - Pemanfaatan tenaga listrik untuk kapal perikanan ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru, dan inovasi tersebut bersifat ramah lingkungan dan cukup efektif mengurangi emisi.

Denmark menjadi salah satu benchmark Indonesia dalam pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi laut.

Pengalaman Denmark dalam membangun kapal bertenaga listrik berpotensi untuk dikerjasamakan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

• Kebijakan Korporasi Tidak Tepat Memperburuk Kinerja dan Membangkrutkan BUMN
• Benua Netral Iklim 2050, Komoditas Ekpor ke Eropa Harus Lebih berkelanjutan
• Keterkaitan Luhut Terhadap Test PCR dan Lab GSI

"Khususnya pengembangan tenaga listrik untuk kapal perikanan dan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, lebih efisien, dan hemat energi," ujar Menteri Trenggono dalam pertemuan di Gedung Mina Bahari IV, kantor pusat KKP ini sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Trenggono ke Denmark pada 27 hingga 28 Oktober 2021.

Program kerja sama  Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pembangunan kapal berbasis teknologi ramah lingkungan

Trenggono menyampaikan tiga inisiasi program kepada Duta Besar Denmark HE Mr. Lars Bo Larsen untuk memperkuat kerja sama sektor kelautan dan perikanan.

Pihaknya optimis hal ini menjadi titik awal fruitful collaboration antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Pemerintah Denmark di masa mendatang.

Tiga inisiasi program kerja sama yang disampaikan tersebut yakni pembangunan kapal berbasis teknologi ramah lingkungan dalam bentuk kapal pengawas, lalu kapal penyedia transportasi antar pulau dan pengembangan pelabuhan perikanan yang bersih dan higienis.

Trenggono mengapresiasi perkembangan kerja sama maritim Indonesia-Denmark yang menyepakati pelaksanaan tiga kegiatan, yaitu Marine Spatial Planning (MSP), Green Maritime Practices, dan Training and Safety of Fishing Vessel and Seafarers.

Menurutnya,  Indonesia dan Denmark ini memiliki karakter yang sama yaitu negara maritim dengan banyak pulau yang memerlukan konektivitas laut.

Pihaknya menyambut baik rencana penyelenggaraan Technical Webinar “Sharing Best Practices on Marine Spatial Planning (MSP)” pada tanggal 14 Desember 2021 antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Danish Maritime Authority (DMA), dan mengharapkan dari Webinar tersebut dapat dirumuskan kegiatan konkret kerja sama antara kedua pihak.

Webinar MSP yang akan dilaksanakan secara daring tersebut bertujuan untuk saling berbagi pengalaman, pembelajaran dan hal teknis terkait Marine Spatial Planning.  

Pengembangan kerja sama MSP diusulkan meliputi Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang MSP, seperti integrasi perencanaan ruang darat dan laut, integrasi blue economy ke dalam MSP; Pengembangan tools pemantauan pemanfaatan ruang laut dan pengembangan MSP 3 dimensi; dan Kolaborasi pengembangan pilot project MSP di Indonesia.

KKP menyambut baik jika Pemerintah Denmark dapat memberikan dukungan hibah untuk studi komprehensif terkait pengembangan investasi perikanan dan tantangan logistik terkait rantai dingin produk perikanan di Indonesia.

"Sekaligus memfasilitasi penjajakan terhadap calon investornya (dapat berupa kunjungan misi dagang/investor Denmark ke Indonesia," ujar Menteri Trenggono.

Dubes Lars Bo Larsen menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh inisiasi program dan poin-poin yang akan dibahas dalam Webinar MSP 14 Desember nanti.

“Kami akan mendukung penuh Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, apalagi berkaitan dengan penerapan ekonomi biru, mengedepankan kesehatan laut," terang Dubes Lars. (roh)