NTP Bali Masih di Bawah 100, Pemerintah Harus Berpihak pada Petani Produsen

Lahan pertanian di kawasan Tegalalang, Gianyar. (Balinesia.id)

Denpasar, Balinesia.id - Meski Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali pada Juli 2021 tercatat naik 0,21 persen, nilainya masih di bawah 100 tepatnya 92,58. Terhadap hal itu, pemerintah diharap lebih berpihak pada petani produsen.

Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. I Wayan Windia, S.U., mengatakan, sepanjang NTP masih di bawah 100, artinya pendapatan petani lebih rendah dari pengeluarannya. Petani produsen masih belum sejahtera.

"Dalam kondisi seperti ini, petani akan jatuh ke pelukan pengijon dan tengkulak. Petani akan menjadi bagian dari kemiskinan struktural, petani akan terus menjadi kerak kemiskinan," kata kepada Balinesia.id, Jumat, 6 Agustus 2021.

Menurutnya, selama ini pemerintah masih tidak memihak petani produsen dalam kebijakannya. Jika terus demikian, maka selamanya akan seperti itu, NTP di bawah 100, petani produsen tak sejahtera.

"Ini adalah pilihan pemerintah. Pemerintah memilih memihak kepada konsumen dalam kebijakan pembangunannya, sehingga petani produsen dibiarkan tertekan," kata Windia.

Ia yang juga Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar ini mengajukan solusi. Ia berharap kebijakan pemerintah harus lebih besar pada sektor pertanian. Di Bali, yang paling nyata adalah memperkuat subak agar mampu mengembangkan kegiatan ekonominya.

"Misalnya setiap subak dibangun koperasi tani. Sebagaimana dahulu di setiap desa adat ada kebijakan pembangunan LPD. Sehingga, kalau koperasi tani di subak kuat, maka ia akan dapat melayani kepentingan subak," katanya.

Konsep koperasi tani sama dengan prinsip koperasi pada umumnya, yakni dengan menjadikan anggota subak anggota koperasi. Pengurus koperasi nantinya akan bertanggung jawab kepada pekaseh subak. Koperasi ini nantinya akan memenuhi kebutuhan pertanian anggotanya.

Selain menggerakkan anggotanya, koperasi ini nantinya juga bisa mengakses bantuan-bantuan pemerintah yang digelontor ke kelompok tani atau subak. "Pembinaannya bisa diminta dari BPTP (Balai Penerapan Teknologi Pertanian, red). Kasus baiknya ada di Subak Guama, Tabanan. Kita bisa belajar ke subak itu," kata Windia.

Selain itu, Windia juga menyatakan apresiasinya terkait wacana pengalokasian 5 persen APBD Bali kepada pertanian. Alokasi anggaran diyakini dapat memperjuangkan kesejahteraan petani menjadi lebih baik.

"Saat ini sudah ada lampu hijau dari Ketua Komisi II DPRD Bali, Krens Budi, bahwa untuk sektor pertanian akan dialokasikan anggaran 5 persen dari APBD Bali. Ini hal yang baik, kita tunggu saja," katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi bali pada bulan Juli 2021 kembali mencatat kenaikan NTP Bali sebesar 0,21 persen dari sebulan sebelumnya. Kenaikan NTP Bali pada tampak pada subsektor hortikultura yang naik sebesar 1,02 persen, kemudian subsektor perikanan naik 0,66 persen, subsektor peternakan naik 0,46 persen, dan subsektor tanaman pangan naik 0,02 persen. Hanya sunsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun sedalam 0,57 persen. jpd

Editor: E. Ariana
Bagikan

Related Stories