Moeldoko Sebut Ada Mafia Logistik, Stop Lewat Stranas PK

Jakarta,Balinesia.id  - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengakui masih ada mafia logistik dan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas Pk akan menghentikan praktek ilegal tersebut.

Karenaya, dia meminta semua pihak bekerja untuk memastikan perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan, termasuk salah satunya mencegah pelaku usaha terbebani dengan praktik korupsi mafia logistik.

Moeldoko pun menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di pelabuhan sebagai etalase Indonesia dan pintu masuk utama perdagangan internasional ekspor-impor.

Diingatkan, apabila tidak efektif dan efisien, apalagi koruptif, pelabuhan dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

"Ujungnya, masyarakat dirugikan karena mendapat barang yang lebih mahal,” kata Moeldoko dalam Webinar Stranas PK, Kamis (27/10/2022).

Lanjit dia, sebenarnya kurang tepat kalau orang katakan ada mafia pelabuhan yang menyebabkan tidak efektif dan koruptif, yang tepat adalah mafia logistik karena semua bermain dari hulu sampai hilir. Ini harus kita stop, lewat Stranas PK,” imbuhnya.

Laporan Bank Dunia tahun 2018, menyebutkan biaya logistik Indonesia yang sangat tinggi mencapai sekitar 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Tingginya biaya logistik ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tumpang tindih menjadi celah terjadinya praktik suap, pungli dan korupsi.

Karenanya, melalui kerja tim Stranas PK, beberapa aksi reformasi pelabuhan yang telah diterapkan diantaranya digitalisasi tata kelola pelabuhan melalui penggunaan aplikasi Phinisi yang datanya ter-interoperabilitas ke sistem INAPORTNET.

Kemudian juga perbaikan sistem _trucking_, _single billing_, dan bongkar muat untuk mempercepat waktu sandar (port stay) dan _cargo stay_ juga telah dilakukan.

Menurutnya,  aksi-aksi perbaikan tata kelola di 14 pelabuhan sudah berjalan dengan baik.

KSP mendapat laporan bahwa port stay di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon dan Tanjung Priok turun dari 3 hari menjadi 1 hari, selain itu proses bongkar muat yang kapasitas semula hanya 8-10 TEUs/crane per jam, menjadi 35-40 TEUs/crane per jam,” imbuh Moeldoko.

Capaian ini mendukung arahan Presiden di dalam Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik.

Berbagai penyederhanaan prosedur untuk reformasi pelabuhan lanjut Moeldoko harus terus berjalan dengan memanfaatkan sistem teknologi yang terintegrasi dan handal.

Selain itu, penguatan pengawasan dan layanan aduan pungli di pelabuhan harus diperkuat dan responsif, sehingga celah korupsi bisa ditekan sampai pada tahap minimal.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018, Stranas PK merupakan instrumen bagi K/L dan pemerintah daerah dalam melakukan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Tim Stranas PK terdiri atas KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.  ***