Minus Kepengurusan di Kabupaten Bangli, PKN Bali Optimistis Lolos Verifikasi

Denpasar, Balinesia.id - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) optimistis bisa lolos verifikasi sebagai partai politik peserta Pemilu 2024. Di Bali, kepengurusan partai yang dideklarasikan tanggal 28 Oktober 2021 ini telah bercokol di delapan kabupaten/kota. Hanya di Kabupaten Bangli yang belum terbentuk kepengurusan.

Hal tersebut dinyatakan Ketua Pimpinan Daerah PKN Bali, I Putu Indra Mandhala Putra sesaat setelah melaksanakan audiensi dengan KPU Bali, Kamis, 3 Februari 2022 di Denpasar. "Kepengurusan PKN di Bali telah mencapai 70 persen, hanya di Kabupaten Bangli yang belum terbentuk kepengurusan," katanya mengatakan tengah bekerja membentuk kepengurusan hingga tingkat kecamatan.

Sebagai pendatang baru di kancah politik nasional, partai yang dinahkodai putra Bali, Gede Pasek Suardika tak menampik Pemilu 2024 penuh dengan tantangan. Untuk bisa sukses di Pemilu 2024, PKN harus melewati tiga etape yaitu, terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, verifikasi faktual sebagai peserta pemilu, dan lolos parlemen melewati Parlementary Threshold atau ambang batas minimal 4 persen.

“Syukur dalam waktu cepat kami telah lewati etape awal. Sekarang fokus di etape verifikasi faktual,” katanya didampingi Sekretaris Pimda PKM Bali, Kadek Cita Ardana Yudi dan pengurus Pimda PKN Bali lainnya.

Sementara, terkait dengan audiensi ke KPU Provisni Bali yang dilakukan, Indra Mandhala mengatakan audiensi tersebut dilakukan dengan tujuan menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan keberadaan PKN di Provinsi Bali kepada KPU.

Terhadap hal tersebut, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyambut baik kedatangan Pimda PKN Provinsi Bali. Pihaknya pun menyatakan sangat terbuka menerima audiensi dari pengurus-pengurus partai untuk berdiskusi dalam konteks positif.

Sampai hari itu, pihaknya mengaku telah menerima sekitar 5-7 pengurus parpol. "Pertemuan-pertemuan ini sangat bagus sebagai saran akita untuk kenal. Jadi kita bisa tahu pengurusnya siapa, kantornya di mana sehingga besok lebih mudah komunikasi. Jadi KPU bisa dekat dengan parpol,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Pimnas PKN, Gede Pasek Suardika menyebut, audiensi Pimda Bali menyusul pertemuan Pimnas dengan KPU RI di Jakarta akhir Januari 2022 lalu. GPS menegaskan, pertemuann partai besutannya dengan KPU baik di pusat maupun daerah adalah bagian dari etape perjuangan pasca-pengesahan dari Kemenkumham. “Kami ingin lolos Pemilu, sehingga perlu berkonsultasi dengan penyelenggara pemilu untuk menghindari miskomunikasi,” katanya.

"Setelah resmi berbadan hukum, PKN ingin mendapatkan penjelasan yang langsung dari KPU tentang teknis dan mekanisme Pemilu 2024 mendatang. Walau tahapan yang singkat dan berat, kami berikhtiar untuk bisa memenuhi persyaratan ikut Pemilu," imbuh GPS. pnd/jpd