KSP Moeldoko : Program Penurunan Stunting Jangan Hanya Habiskan Anggaran

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko mengingatkan program penurunan stunting lebih fokus dan tepat sasaran bukan hanya menghabiskan anggaran.

Peringatan Moeldoko disampaikan mengutip Presiden Joko Widodo soal program penurunan stunting.

Presiden Joko Widodo meminta program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran, bukan sekedar seremonial dengan bagi-bagi Pemberian Makanan Tambahan (PTM) dan gizi yang selalu dilakukan pada akhir tahun.

"Ini butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya,” ujar Moeldoko dikutip dari keterangan tertulis.

Moeldoko menyampaikan hal itu, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait percepatan penurunan stunting, Selasa (11/1/2021).

Kata Moeldoko, sesuai arahan Presiden Jokowi, laju penurunan stunting per tahun minimal 3 persen.

Tentu saja, lanjut Meoldoko, hal itu butuh langkah yang fokus, tepat sasaran, dan terpadu, bukan seremonial untuk menghabiskan anggaran seperti sebelum-sebelumnya.

Program percepatan penurunan stunting akan dilakukan secara terpadu, yakni di bawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BKKBN, dengan anggaran belanja sebesar Rp 50 Trilun.

Langkah ini diambil karena sebelumnya percepatan penurunan stunting melibatkan 19 kementerian/lembaga.

Hal itulah , lanjut Moeldoko, yang dinilai Presiden Jokowi tidak efektif sehingga ke depan lebih disederhanakan..

Percepatan penurunan stunting harus memanfaatkan program Satu Data Indonesia agar intervensi pada daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi bisa tepat sasaran.

"Jika ini dilakukan maksimal, target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 dapat tercapai,” sambung mantan Panglima TNI 2013-2015

Pada Ratas yang digelar secara daring, Moeldoko juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penurunan stunting secara nasional.

Diantaranya, perlunya dukungan pemerintah pusat berupa pendampingan teknis, barang, dan dana setidaknya untuk 3 provinsi dengan stunting tertinggi, yakni NTT, Sulbar, dan Aceh. 

Untuk itu, KSP meminta Presiden Jokowi memimpin Gerakan Nasional Posyandu Aktif, sebagai garda terdepan cegah stunting. 

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, tahun 2021 angka stunting secara nasional turun sebesar 3,3 persen per tahun, yakni dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 24,4 persen pada 2021.

Penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena masih di atas standar WHO yakni 20 persen. (roh) ***