KSP Moeldoko Minta Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan dan Partisipatif

Jakarta, Balinesia.id- Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengingatkan pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

“Dana desa yang merupakan APBN harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik. Penggunaannya harus terbuka dan mengakomodir kebutuhan warga, bukan keinginan kepala desanya,” terang Moeldoko saat menjadi narasumber webinar bersama Universitas Terbuka (UT) Serang dan Ikatan Alumni (IKA) UT, Kamis 9 September 2021.

Pengelolaan Dana Desa sering terkendala Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu, seorang Kepala Desa harus mampu menjadi motivator, fasilitator, dan mobilisator, agar penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan tepat guna, terlebih saat menghadapi dampak-dampak pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

Dikatakan,sesuai arahan Presiden, desa merupakan entitas terdepan dalam konteks pembangunan dan ketahanan nasional. Menghadapi dampak Pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, desa berperan sangat besar untuk ikut memulihkan kondisi, baik kesehatan maupun ekonomi.

"Maka pengelolaan dana desa harus bisa tepat sasaran dan tepat guna,” sambung Moeldoko.

Selain pengelolaan dana desa, Kepala Desa harus bisa menjadikan potensi desa memiliki nilai jual di pasar dunia. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan desa yang makmur dan berkeadilan bisa direalisasikan.

“Potensi itu jangan berhenti hanya sebagai potensi saja. Tapi bagaimana kepala desa bisa menunjukkan dan menjualnya. Seperti di Yogya, ada sebuah desa yang sudah bisa ekspor hasil kerajinan, lewat e-commerce,” papar Moeldoko.

Melalui Webinar bertema “Peran IKA UT Membangun Bangsa, Mengawal Pilkades Bersih dan Bermartabat“, Moeldoko juga Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Terbuka (UT), mengajak seluruh elemen mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pikades) yang Jujur, Adil, Bersih, dan Bermartabat.

Diakuinya, tidak mudah untuk menghilangkan politik uang, kecurangan, atau strategi bobotoh dalam pilkades. Tapi paling tidak budaya itu bisa dihindari sedikit-demi sedikit. (roh)