Kemendikbudristek Godok Usulan Pemda untuk DAK Fisik Capai Rp90, 2 Triliun

Presiden Jokowi berdialog dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di Istana Negara, Jakarta. ((Foto: BPMI Setpres/Lukas))

Jakarta, Balinesia.id - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerima usulan pemerintah daerah untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 sebesar Rp90,2 triliun

Nilai usulan yang telah disampaikan oleh pemda untuk DAK Fisik Tahun 2022 dengan target sebanyak 50.777 satuan pendidikan.

Kemendikbudristek memfokuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 bidang pendidikan untuk mendukung tiga kebijakan, yaitu peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan pendidikan, pemberian bantuan kepada pemerintah daerah (pemda) melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas.

Tahun 2022 penggunaan DAK Fisik akan mengutamakan dua hal, pertama adalah pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu program digitalisasi sekolah, yang di tahun-tahun mendatang akan menjadi infrastruktur dasar bagi peserta didik dan guru dalam pembelajaran.

"Yang kedua adalah pembangunan prasarana terutama sekolah yang tidak memadai dan banyak mengalami kerusakan,” ujar Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa 31 Agustus 2021.

Dari jumlah tersebut, nilai usulan yang diterima dan sesuai kriteria adalah Rp19,38 triliun dengan target sebanyak 69.128 satuan pendidikan.

Sedangkan nilai yang masih didiskusikan (sesuai kriteria namun masih perlu konfirmasi dengan pemda) sebanyak Rp47,12 triliun.

Nadiem menyampaikan, dalam penyediaan sarana pendidikan khususnya bidang TIK diwajibkan menggunakan e-katalog, kecuali jika terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan.

Selain itu, untuk rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan harus melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan hingga pelaksanaan. 

Pemenuhan TIK dan rehabilitasi prasarana sekolah dilakukan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Nadiem menyampaikan, terdapat beberapa kriteria yang dapat diajukan untuk mendapat DAK Fisik Tahun 2022.

“Pada jenjang PAUD, satuan pendidikan yang mendapat DAK Fisik adalah Taman Kanak-kanak (TK) dengan akreditasi A dan B serta minimal jumlah peserta didik selain daerah afirmasi sebanyak 24 orang,” sebutnya dilansir dari laman Setkab.go.id Rabu 1 September 2021.

Sedangkan pada jenjang SD, SMP, dan SMK, DAK fisik dapat diperoleh untuk seluruh jenis satuan pendidikan dengan semua tingkat akreditasi, serta minimal jumlah peserta didik selain daerah afirmasi sebanyak 60 orang.

Untuk jenjang SMA, DAK Fisik dapat diberikan bagi semua jenis satuan pendidikan dan akreditasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Selain itu, Satuan pendidikan diwajibkan mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selama dua tahun, dan jumlah peserta didiknya (selain daerah afirmasi) minimal 60 orang.

Satuan pendidikan yang menerima DAK Fisik juga memiliki kondisi ruang belajar minimal rusak sedang. Sedangkan untuk pembangunan ruang kelas baru akan difokuskan pada daerah-daerah tertentu.

Lebih lanjut Mendikbudristek juga menjelaskan mengenai beberapa kriteria teknis dalam pengajuan bantuan DAK Fisik untuk peralatan dan prasarana. Untuk mendapatkan bantuan TIK, sekolah belum memiliki komputer minimal 15 unit dan harus memiliki akses listrik dan internet.

Selain itu, sekolah juga tidak menerima bantuan TIK dari Kemendikbudristek maupun DAK Fisik pada tahun 2020 dan 2021. “Kita ingin fokus pada sekolah-sekolah yang belum punya inisiatif pengadaan TIK dari tahun sebelumnya supaya tidak tumpang tindih,” jelasnya. (roh)
 


Related Stories