Ini Kebijakan Xi Jinping dalam Berantas Korupsi: Hukum Mati Eks Kepala Bank of China

JAKARTA – Mantan Kepala Bank of China, Liu Liange, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Jinan, Provinsi Shandong, pada Selasa, 26 November 2024, setelah dinyatakan bersalah atas kasus suap serta pemberian pinjaman ilegal.

Menurut laporan Reuters, pelaksanaan hukuman mati tersebut ditangguhkan selama dua tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut Liu tidak melakukan pelanggaran tambahan, hukumannya berpotensi dikurangi. Sebaliknya, jika ia kembali melakukan tindak kriminal, hukuman mati tetap akan diberlakukan.

Apabila Liu menunjukkan perilaku baik selama masa penangguhan, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Selain itu, hukuman seumur hidup tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk dikurangi berdasarkan perilakunya selama masa tahanan.

• BRI Hadirkan Private Signature Outlet di Surabaya untuk Layanan Wealth Management Eksklusif
• Deretan Gunung Tertinggi Dunia, Ada Carstensz Pyramid Papua!
• Daftar Pabrik yang Tutup Setahun Terakhir, Ribuan Pekerja Terdampak!

Selain itu, Liu dijatuhi hukuman pencabutan hak politik seumur hidup, seluruh harta pribadinya disita, serta seluruh keuntungan ilegal yang diperolehnya harus dikembalikan dan diserahkan kepada kas negara, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah.

Liu memiliki pengalaman di berbagai lembaga perbankan dan keuangan sebelum diangkat sebagai ketua Bank of China pada 2019. Sebelumnya, ia pernah bekerja di beberapa institusi, termasuk People’s Bank of China dan Export-Import Bank of China. Pada Oktober 2023, Partai Komunis China memecatnya dengan tuduhan keterlibatan dalam aktivitas ilegal serta penerimaan suap.

Pengadilan mengungkapkan, antara tahun 2010 hingga 2023, Liu menyalahgunakan jabatannya untuk membantu promosi banyak pihak. Dia juga memberikan keuntungan kepada individu dan departemen tertentu dalam berbagai aspek, termasuk pembiayaan pinjaman, kerja sama proyek, serta pengaturan sumber daya manusia.

Pengadilan di Kota Jinan, Provinsi Shandong, China timur, dalam putusannya menyatakan Liu terbukti menerima suap senilai lebih dari 121 juta yuan.

Pengadilan menemukan bahwa Liu memanfaatkan berbagai jabatannya di Bank Ekspor-Impor China dan Bank of China untuk membantu pihak lain dalam hal pembiayaan pinjaman, kerja sama proyek, serta pengaturan personel—dengan imbalan suap yang diterima secara ilegal.

Selain itu, Liu diketahui dengan sengaja memfasilitasi pemberian pinjaman senilai lebih dari 3,32 miliar yuan kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat, melanggar peraturan hukum yang berlaku. Akibatnya, terjadi kerugian pokok lebih dari 190,7 juta yuan, menurut pengadilan.

Sejak menjabat pada 2012, Presiden China Xi Jinping telah melancarkan kampanye antikorupsi besar-besaran yang mengakibatkan lebih dari satu juta pejabat dihukum, termasuk dua mantan Menteri Pertahanan dan puluhan perwira tinggi militer.

Dalam beberapa bulan terakhir, lembaga pengawas antikorupsi China telah melakukan operasi pemberantasan korupsi di sektor keuangan, yang menjerat sejumlah tokoh terkemuka, termasuk Liu dan mantan wakil gubernur bank sentral, Fan Yifei. Fan dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan dua tahun pada Oktober lalu karena kasus suap.

Dilansir dari english.scio.gov.cn, Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC, Presiden China, dan Ketua Komisi Militer Pusat, menganggap korupsi sebagai “kanker yang mengancam vitalitas dan kapabilitas” partai berkuasa Marxis terbesar di dunia.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan perjuangan politik utama yang tidak boleh dan tidak bisa dikalahkan oleh Partai.

Di bawah kepemimpinannya, kemenangan besar telah diraih dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan hasil yang sepenuhnya terkonsolidasi.

Selama 10 tahun terakhir di era baru, upaya antikorupsi yang terus-menerus telah berhasil menghilangkan ancaman serius dalam Partai, negara, dan militer, serta memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Partai dan rakyat selalu digunakan untuk kepentingan rakyat.

Sikap Tegas

Dalam pidatonya pada sesi pleno ketiga Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) Partai Komunis China (CPC) ke-20 pada Senin, Xi menekankan pentingnya mempertahankan sikap tegas terhadap korupsi. Ia menegaskan, di tengah situasi yang masih serius dan kompleks, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh dihentikan, dilemahkan, atau dikompromikan.

Hanya 15 hari setelah berakhirnya Kongres Nasional ke-18 CPC pada November 2012, Xi memperkenalkan visi untuk mencapai kebangkitan besar bangsa China, yang dikenal sebagai “Mimpi China.” Aspirasi ini mencerminkan impian terdalam bangsa China dalam sejarah modern, dan CPC memikul tanggung jawab besar dalam mewujudkannya.

Saat itu, Partai menghadapi berbagai ancaman serius, seperti kurangnya motivasi, ketidakmampuan, keterputusan dengan rakyat, serta korupsi dan pelanggaran lainnya. Di antara masalah-masalah tersebut, korupsi menjadi ancaman paling berbahaya.

Xi sepenuhnya memahami situasi tersebut. Menurutnya, jika korupsi dibiarkan menyebar, pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran suatu partai dan runtuhnya pemerintahan. Dalam kondisi seperti itu, pencapaian tujuan di era baru akan menjadi sulit dibayangkan, apalagi diwujudkan.

• Downgrade Saham RI Iringi Peresmian Danantara
• Danantara Buka Lowongan, Seleksi Dilakukan Profesional Dalam dan Luar Negeri
• Jadi Petinggi Danantara, Inilah Kasus Hukum yang Menghantui Dony Oskaria

Kurang dari 20 hari setelah menjabat sebagai pemimpin tertinggi Partai, Xi memimpin perumusan keputusan delapan poin kepemimpinan pusat Partai untuk meningkatkan kedisiplinan. Kebijakan ini secara efektif mengakhiri praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti jamuan makan berlebihan, pengeluaran boros, dan berbagai bentuk pemborosan lainnya.

Tak lama setelah inisiatif tersebut diterapkan, Li Chuncheng, mantan wakil sekretaris Komite Provinsi Sichuan CPC, mulai diselidiki atas dugaan korupsi. Langkah ini dianggap oleh banyak pihak sebagai awal dari perlawanan terhadap korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selama dekade berikutnya, pejabat korup telah dihukum, mulai dari tokoh berpengaruh seperti Zhou Yongkang, Bo Xilai, Sun Zhengcai, dan Ling Jihua, hingga pejabat tinggi di kementerian, perusahaan milik negara, serta pejabat penting di tingkat provinsi dan kota. Selain itu, pejabat di tingkat kabupaten dan kecamatan juga tidak luput dari tindakan hukum.

Norma-norma politik tidak tertulis, seperti anggapan bahwa “individu berkuasa kebal hukum,” sebagaimana digambarkan oleh beberapa media Barat, telah terbantahkan melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh Partai.

Kampanye pemberantasan korupsi yang luas di China mencakup semua sektor, termasuk militer. Guo Boxiong dan Xu Caihou menjadi dua tokoh militer paling berpengaruh yang jatuh dalam perang melawan korupsi.

Setelah Kongres Nasional PTK ke-20 pada 2022, upaya pemberantasan korupsi di China terus berlanjut tanpa tanda-tanda melambat. Dalam tiga kuartal pertama tahun 2023, badan inspeksi disiplin dan pengawas di seluruh negeri telah menyelidiki 54 pejabat yang terdaftar dan diawasi oleh Komite Sentral PKC, serta 2.480 pejabat setingkat departemen dan biro, serta 20.000 pejabat di tingkat kabupaten dan divisi.

Tantangan Besar

Perang melawan korupsi dalam skala sebesar ini tentu membawa tantangan dan risiko yang besar. “Kami telah mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, kami tetap teguh dalam komitmen terhadap misi dan tujuan Partai, serta memenuhi harapan rakyat,” ujar Xi.

Keteguhan Xi dalam memerangi korupsi sudah terlihat sejak awal karier politiknya.

Lebih dari 30 tahun yang lalu, saat menjabat sebagai ketua Partai di Prefektur Ningde, Fujian, Xi menemukan bahwa ribuan pejabat di wilayah itu secara ilegal menggunakan tanah untuk membangun rumah pribadi. Mengatasi pelanggaran ini tidak akan mudah tanpa menyinggung banyak pihak.

Dalam sesi pleno keenam Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis China (CPC CCDI) ke-18 pada Januari 2016, Xi menegaskan kembali bahwa perjuangan Partai melawan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu, berkelanjutan, dan tidak didorong oleh perebutan kekuasaan.

“PKC tidak beroperasi dalam ruang hampa, jadi mau tidak mau ia menghadapi berbagai masalah. Korupsi adalah masalah yang terus-menerus terjadi,” katanya kepada Wall Street Journal. Ia melanjutkan dengan mengatakan rakyat membenci korupsi lebih dari apa pun, dan tindakan diperlukan untuk meredakan kekhawatiran mereka.

Pelanggaran dan korupsi di depan pintu rumah rakyat merupakan hal yang paling kuat dirasakan dan dibenci.

Dengan memikirkan rakyat, Xi sambil bersikap keras terhadap pejabat tinggi yang korup, juga menuntut hukuman berat bagi para koruptor di tingkat akar rumput. Hal ini memungkinkan rakyat untuk benar-benar memahami aspirasi dan misi awal Partai dalam menjalankan pemerintahan sendiri secara penuh dan ketat.

Dalam kampanye antikorupsi, Xi selalu menggunakan bahasa yang lugas untuk berkomunikasi dengan publik. Ia telah memberikan dukungan dan dorongan kepada anggota tim inspeksi pusat, dengan menekankan, tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya, siapa pun yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban dan ditindak.

“Saya yakin langit tidak akan runtuh.” Ia berulang kali menekankan perlunya menyerang “harimau” segera setelah mereka menampakkan diri dan mengusir “lalat” yang menyebabkan kekacauan.

Bagaimana dengan Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

Dilansir dari ICW, Pidato Prabowo Subianto saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 menyoroti komitmen dalam membangun sistem antikorupsi serta pemberantasan korupsi. Namun, pidato yang penuh semangat tersebut tampak hanya sekadar slogan yang berlawanan dengan susunan Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.

ICW mempertanyakan komitmen antikorupsi tersebut, terutama karena pemilihan menteri dan wakil menteri lebih menitikberatkan pada kepentingan politik akomodatif, tanpa memperhatikan rekam jejak, integritas, dan kompetensi.

Adapun, beberapa bulan yang lalu Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk memberi kesempatan bagi para koruptor untuk bertobat. Ia mengatakan para koruptor yang bersedia mengembalikan uang atau mengganti kerugian negara akan diberikan pengampunan oleh pemerintah, serta identitas mereka tidak akan dipublikasikan.

“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu, 18 Desember 2024.

Menanggapi itu Mahfud Md mengatakan, ‘Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menyuburkan korupsi, ikut serta, ya. Pasal 55 KUHP itu,” kata Mahfud di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 21 Desember 2024.

• Respons JP Morgan Soal Peluncuran Danantara, Positif atau Negatif?
• Janji Baru Pemerintah: Buruh Sritex akan Kerja Lagi dalam 2 Pekan
• Sinergikan Kekuatan dengan Perbankan dan Agen, Agung Podomoro Gelar Podomoro Harmony Award

Ia menegaskan korupsi adalah tindakan yang dilarang. Jika seseorang terlibat atau membiarkan praktik korupsi terjadi, hal tersebut dapat merusak sistem hukum. Mahfud mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menghadapi masalah ini.

Mahfud menambahkan, sebagai presiden, Prabowo memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, ia menekankan pentingnya untuk tidak kelewat keliru mengenai hal itu.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 03 Mar 2025