Cegah Peredaran Narkoba, Pasar Barang Haram Itu Harus Dipersempit

Denpasar- Peredaran narkoba sudah marambah mahasiswa bahkan sampai anak SD termasuk wilayah peredarannya sampai ke desa-desa. Karena itu, untuk mencegahnya maka pasarnya juga harus bisa dipersempit.

"Kalau pasarnya masih, maka narkoba tetap ada,” ujar Ketua Umum BERSAMA (Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama) Mayjen Pol. (Purn) IGM Putra Astaman dalam acara temu wirasa dengan pengurus DPD BERSAMA Bali, Minggu (3/11/2019) malam di Bali Rama Hotel Jalan Hayam Wuruk Denpasar.

Rapat membahas agenda persiapan Workshop Internasional IFNGO/ Federasi Internasional Organisasi Non Pemerintah ke-24 yang akan berlangsung di Jakarta, 26-29 November 2019.

Hadir dalam rapat, Ketua DPD BERSAMA Bali Dr. I Gede Wardana,serta pengurus lainnya di antaranya Rektor UNR Dr. AdiTanaya, mantan Ketua PWI Bali Bagus Ngurah Rai, pakar Pertanian Unud Prof. Wayan Windia serta sejumlah tokoh lainnya.

Putra Astaman mengatakan peredaran narkoba ini sudah sangat membahayakan sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba. Mantan Deputi Kapolri Bidang Operasi ini menyebutkan data tahun 2016, ada 2 persen rakyat Indonesia yang terpapar narkoba, dimana 15 ribu warga mati setiap tahun atau 41 orang mati setiap harinya karena narkoba.

Ditambahkan Indonesia merupakan pasar narkoba terbesar Asia. Pasarnya tiap tahun terus meningkat.

“Demand-nya tak pernah turun,” tegas Putra Astaman.

Untuk menekan peredaran narkoba ini, pihaknya juga sudah membangun strategi dengan komunitas serta membangun laskar, mitra laskar bahkan sudah dilakukan pelatihan laskar. Tapi itu saja tidak cukup, harus ada pembinaan agar laskar ini berfungsi maksimal.

“Pembinaan ini yang harus terus kita gencarkan. Kita juga harus berikrar tidak kena narkoba seumur hidup,” tambahnya.

Astaman mengakui masih kendala dalam memerangi narkoba ini. Seperti keterpaduan antara polisi dengan BNN yang belum maksimal. Tes urine yang dinilai sangat efektif untuk mengetahui perkembangan narkoba juga masih terbatas. Sebab untuk tes sekali tes biayanya Rp175 ribu/orang.

“Jadi tes itu baru di kalangan ASN, padahal kita juga inginkan di luar itu seperti kalangan mahasiswa, satpam, dll,” tegasnya. Tes urine ini untuk membuktikan apa terkena atau tidak. “Jadi kalau ingin meyakinkan kampus bersih narkoba, maka semua mahasiswa harus dites urine. Juga perusahaan, desa juga harus bersih. Jadi action untuk itu harus ada,” tegasnya. (mat)