Catat! 6 Emiten Ini Berpotensi Terdampak Kemenko Hilirisasi, Ada ANTM-BUMI

JAKARTA –Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dengan mempercayakan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator. Dalam penugasan tersebut, Bahlil tetap merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bahlil resmi dilantik untuk posisi tersebut pada Kamis, 1 Oktober 2026. Dengan hadirnya kementerian koordinator baru, agenda hilirisasi sumber daya alam dan percepatan transisi energi kini dikonsolidasikan dalam satu koordinasi.

Pembentukan Kemenko tersebut diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang Hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil dalam keterangannya.

Bagi pasar modal, kebijakan ini relevan karena hilirisasi berkaitan langsung dengan sektor pertambangan, pengolahan mineral, energi, industri baterai, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan. Dengan demikian, sejumlah emiten yang mempunyai eksposur terhadap rantai industri tersebut berpotensi ikut menjadi perhatian investor.

Bahlil mengatakan sekitar 90% dari total investasi berada di sektor ESDM. Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menempatkan koordinasi hilirisasi dan transisi energi dalam satu struktur.

Baca juga : Medkes Dorong Pengembangan Brand Kosmetik yang Siap Masuk Pasar

Hilirisasi Dan Emiten RI

Hilirisasi merupakan kebijakan yang mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebelum komoditas dijual ke pasar. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas rantai industri domestik.

Dalam konteks pasar modal, perubahan kebijakan hilirisasi dapat memengaruhi emiten melalui beberapa jalur. Perubahan tersebut antara lain dapat berkaitan dengan pembangunan smelter, kebutuhan bahan baku, investasi fasilitas pengolahan, permintaan energi, infrastruktur, hingga peluang masuk ke rantai pasok kendaraan listrik.

Namun, pembentukan Kemenko baru tidak otomatis membuat seluruh saham tambang mengalami perubahan kinerja. Dampaknya akan bergantung pada kebijakan teknis, realisasi investasi, kapasitas produksi, harga komoditas, biaya pembangunan fasilitas, serta kepastian regulasi.

Posisi Kemenko juga berbeda dengan kementerian teknis. Bahlil menjelaskan Kemenko berfungsi melakukan koordinasi, sedangkan kementerian teknis tetap menjalankan fungsi teknis masing-masing. 

Baca juga : Pembukaan LQ45 Hari Ini: ASII dan ANTM Terbang, HRTA Tiarap

Dilansir TrenAsia dari berbagai sumber, berikut sederet emiten yang berpotensi terpengaruh agenda hilirisasi pemerintah.

1. Aneka Tambang (ANTM)

PT Aneka Tambang Tbk dengan kode saham ANTM menjadi salah satu emiten yang mempunyai keterkaitan dengan agenda hilirisasi mineral, khususnya nikel dan bauksit.

Nikel menjadi komoditas penting dalam kebijakan hilirisasi karena Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya bijih nikel, tetapi juga tengah membangun rantai pengolahan hingga material yang dapat digunakan dalam ekosistem baterai kendaraan listrik.

Bagi ANTM, relevansi kebijakan hilirisasi terletak pada pengembangan bisnis dari komoditas tambang menuju produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Karena itu, perkembangan proyek pengolahan nikel dan keterhubungannya dengan industri baterai menjadi salah satu hal yang dapat diperhatikan pasar.

2. Vale Indonesia (INCO)

Emiten lain yang mempunyai eksposur kuat terhadap hilirisasi nikel adalah PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

PT Vale saat ini mengembangkan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Sulawesi Tenggara. Proyek tersebut mencakup pertambangan bijih nikel dan fasilitas pengolahan menggunakan teknologi High-Pressure Acid Leach atau HPAL.

Fasilitas HPAL di Pomalaa dikembangkan PT Kolaka Nickel Indonesia, perusahaan patungan PT Vale dengan Zhejiang Huayou Cobalt dan Ford Motor. Fasilitas tersebut dirancang menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), yang merupakan bahan antara untuk baterai kendaraan listrik. Kapasitas yang diproyeksikan mencapai sekitar 120.000 ton nikel dan 15.000 ton kobalt yang terkandung dalam MHP per tahun, dengan investasi blok Pomalaa mencapai US$4,5 miliar.

Pada 2026, proyek tersebut juga memasuki tahap yang lebih maju. PT Vale mencatat penjualan perdana bijih nikel dari IGP Pomalaa pada Maret 2026 sebagai bagian dari transisi proyek menuju fase operasional.

3. Bukit Asam (PTBA)

Agenda hilirisasi tidak hanya menyasar nikel. Batu bara juga menjadi bagian dari pengembangan produk bernilai tambah, salah satunya melalui proyek dimethyl ether (DME).

PT Bukit Asam Tbk atau PTBA sedang menyiapkan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Pada April 2026, perusahaan menyatakan proyek tersebut masih dalam tahap pematangan, termasuk pembahasan pendanaan dan keekonomian, dengan target groundbreaking pada 2026.

PTBA juga menyebut pengembangan hilirisasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah batu bara dan membuka sumber pertumbuhan baru.

Karena itu, kebijakan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi dapat menjadi relevan bagi PTBA terutama dari sisi kepastian proyek hilirisasi, dukungan kebijakan, kebutuhan energi, serta pengembangan industri turunannya.

Baca juga : Jakarta, Belajar Pengalaman 5 Negara Ini Sebelum Rilis Obligasi

4. Indo Tambangraya Megah (ITMG)

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga mulai memperluas portofolionya di luar batu bara.

Pada Juli 2025, ITMG mengakuisisi 585 juta saham PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE), setara dengan kepemilikan 9,62%. NICE merupakan perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Pada September 2026, ITMG kembali membuka peluang untuk memperkuat ekspansi ke komoditas seperti nikel dan bauksit.

ITMG juga mengembangkan bisnis energi terbarukan. Hingga kuartal II 2026, kapasitas kumulatif proyek PLTS yang telah dikontrak mencapai 152 MWp, sedangkan kapasitas yang sudah beroperasi mencapai 86 MWp.

5. Bumi Resources (BUMI)

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga melakukan diversifikasi ke mineral selain batu bara.

Perseroan memperluas portofolionya melalui aset tembaga dan emas. BUMI antara lain mengakuisisi Wolfram Limited di Australia yang memiliki aset tembaga serta produk sampingan emas dan perak. Perusahaan juga mempunyai eksposur terhadap Jubilee Metals yang memiliki aset emas.

Diversifikasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tambang batu bara juga mulai mencari sumber pertumbuhan dari komoditas mineral lain. Meski demikian, keterkaitan BUMI dengan Kemenko Hilirisasi perlu dilihat lebih spesifik berdasarkan proyek pengolahan dan rantai nilai yang dikembangkan perusahaan, bukan hanya berdasarkan kepemilikan aset tambang.

6. Indika Energy (INDY)

PT Indika Energy Tbk (INDY) juga sedang memperbesar porsi bisnis non-batu bara sebagai bagian dari diversifikasi.

Dalam RUPST 2026, perusahaan menegaskan pengembangan portofolio non-batu bara, termasuk proyek emas Awak Mas. Pada semester I 2026, sekitar 99,1% dari total belanja modal perseroan dialokasikan untuk bisnis non-batu bara, terutama pengembangan proyek tersebut.

Indika juga mengembangkan elektrifikasi di kegiatan pertambangan. Pada September 2026, 18 truk tambang listrik dan tiga stasiun penukaran baterai mulai beroperasi di tambang Kideco di Kalimantan Timur.

Pembentukan Kemenko Hilirisasi membuat INDY memiliki hubungan dengan tema transisi energi melalui elektrifikasi operasi tambang, selain diversifikasi menuju bisnis mineral dan non-batu bara.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 05 Oct 2026