Air Jadi Bisnis atau Layanan Publik? Belajar dari Kasus Thames Water

JAKARTA – Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meski demikian, selama lebih dari 30 tahun Inggris memilih menyerahkan pengelolaan layanan air kepada perusahaan swasta dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi, menarik investasi, serta memperbaiki kualitas layanan.

Namun, pendekatan tersebut kini menghadapi ujian besar. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mendorong pengambilalihan Thames Water, perusahaan penyedia air terbesar di negara itu, setelah dinilai gagal memberikan layanan publik yang memadai akibat beban utang yang menumpuk dan berbagai kritik terkait pencemaran sungai.

Burnham bahkan menilai kepemilikan publik merupakan solusi terbaik bagi perusahaan tersebut. Kasus Thames Water memunculkan kembali perdebatan klasik dalam ekonomi.

Apakah air layak diperlakukan sebagai komoditas bisnis, atau justru harus diposisikan sebagai layanan publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika keuntungan?

Pertanyaan yang sama, dalam bentuk berbeda, juga dihadapi Indonesia melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau kini banyak berganti nama menjadi Perumda Air Minum.

BACA JUGA: 7 Ide Bisnis Cocok Buat KPopers, Hobi Tetap Jalan, Cuan Datang!

Dari Thatcher ke Burnham

Ketika Margaret Thatcher memprivatisasi industri air Inggris pada 1989, pemerintah meyakini sektor swasta akan membawa efisiensi yang sulit dicapai negara. Saat itu seluruh perusahaan air di Inggris dan Wales dijual kepada investor swasta.

Privatisasi menghasilkan investasi besar pada dekade awal. Infrastruktur diperbarui, kualitas air meningkat, dan standar lingkungan membaik dibanding era sebelumnya. Namun tiga dekade kemudian, kritik bermunculan.

Thames Water kini melayani sekitar 16 juta pelanggan atau hampir seperempat penduduk Inggris, tetapi perusahaan dibebani utang sekitar £20 miliar. 

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan juga menjadi sasaran kritik regulator dan publik akibat kebocoran jaringan, pembuangan limbah ke sungai, serta lambatnya investasi pada infrastruktur yang menua.

Reuters melaporkan Burnham menilai Inggris telah "menyerahkan kendali atas kebutuhan pokok" seperti air, energi, transportasi, dan perumahan sejak era privatisasi 1980-an.

“Jika pemerintah tidak memiliki kontrol terhadap pengeluaran hal-hal yang esensial, bagaimana kita bisa mengontrol inflasi, pengeluaran publik, dan ekonomi yang lain?,” ujar Burnham, dikutip dari Euronext, Rabu 22 Juli 2026.

Mengapa Air Berbeda?

Air berbeda dengan telepon seluler, makanan, atau pakaian. Dalam ilmu ekonomi, layanan air dikategorikan sebagai natural monopoly. Membangun jaringan pipa membutuhkan investasi sangat besar. 

Setelah jaringan terbentuk, hampir tidak mungkin beberapa perusahaan membangun pipa paralel di jalan yang sama hanya untuk menciptakan persaingan.

Karena itu, masyarakat pada dasarnya tidak memiliki pilihan penyedia layanan seperti ketika memilih operator telekomunikasi. Pilihan kebijakannya biasanya hanya dua:

• dikelola negara; atau
• dikelola swasta tetapi diatur sangat ketat oleh regulator.

Persoalan muncul ketika perusahaan swasta menghadapi tekanan untuk terus meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham, sementara infrastruktur air membutuhkan investasi jangka panjang dengan tingkat pengembalian yang relatif rendah.

Kasus Thames Water menjadi contoh nyata bagaimana keseimbangan itu dapat terganggu.

Air adalah Hak Asasi Manusia

Perdebatan mengenai air juga tidak berhenti pada aspek ekonomi. Pada 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 64/292 yang mengakui akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi sebagai hak asasi manusia.

Artinya, air tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar yang harus tersedia bagi seluruh masyarakat. Di sinilah muncul dilema.

Bagaimana memastikan layanan air tetap terjangkau bagi masyarakat, tetapi di sisi lain perusahaan memiliki dana cukup untuk membangun jaringan baru, memperbaiki pipa bocor, dan menjaga kualitas lingkungan?

Indonesia Hadapi Persoalan Berbeda

Berbeda dengan Inggris, Indonesia tidak pernah melakukan privatisasi penuh terhadap layanan air minum. Mayoritas layanan perpipaan masih dikelola oleh pemerintah daerah melalui Perumda Air Minum.

Namun bukan berarti tantangannya lebih ringan. Data Kementerian PUPR menunjukkan tingkat layanan air perpipaan nasional masih jauh dari universal. 

Di banyak daerah, masyarakat masih bergantung pada sumur, air tanah, atau sumber air alternatif. Sementara itu, tingkat non-revenue water (NRW) atau kehilangan air—baik akibat kebocoran teknis maupun kehilangan komersial—di banyak Perumda Air Minum masih berada di kisaran yang tinggi.

Hal ini mengurangi efisiensi operasional dan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi. Selain itu, banyak pemerintah daerah juga menghadapi dilema dalam menetapkan tarif.

Tarif yang terlalu rendah membantu menjaga keterjangkauan masyarakat, tetapi sering kali tidak cukup untuk menutup biaya operasi dan investasi. Akibatnya, peremajaan jaringan pipa berjalan lambat.

Persoalan Indonesia bukan dominasi investor swasta seperti di Inggris. Persoalannya justru bagaimana membangun perusahaan air daerah yang sehat secara finansial tanpa kehilangan fungsi pelayanan publik.

Nasionalisasi Bukan Obat Mujarab

Burnham memang mendorong kepemilikan publik atas Thames Water. Namun nasionalisasi sendiri bukan solusi otomatis. Pengambilalihan oleh negara tetap membutuhkan pembiayaan besar.

Reuters melaporkan kreditur Thames Water bahkan telah menawarkan skema golden share, yakni memberikan pemerintah hak veto atas keputusan strategis perusahaan sebagai alternatif agar nasionalisasi penuh tidak dilakukan. 

Mereka juga menawarkan restrukturisasi utang dan investasi baru demi menghindari pengambilalihan negara. Perdebatan ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan semata-mata siapa pemilik perusahaan.

Yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola (governance), regulasi, transparansi, dan investasi dijalankan.

Pelajaran untuk Indonesia

Kasus Thames Water memberikan pelajaran penting bagi Indonesia.

Pertama, layanan air memiliki karakter berbeda dibanding sektor bisnis biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Kedua, kepemilikan—baik negara maupun swasta—tidak menjamin kualitas layanan apabila tata kelola buruk.

Ketiga, investasi jangka panjang pada infrastruktur tidak boleh dikorbankan demi target keuntungan jangka pendek ataupun kepentingan politik sesaat.

Dari studi Thames Water, Indonesia perlu konsisten mendorong perusahaan air yang sehat, transparan, mampu memperluas layanan, sekaligus menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

Di tengah perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya kebutuhan air bersih, tantangan itu kemungkinan akan menjadi salah satu agenda ekonomi paling penting dalam dekade mendatang.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Chrisna Chanis Cara pada 22 Jul 2026