4 Tantangan Besar Menanti Usai Kristomei Sianturi Resmi Jadi Kepala BNPB

JAKARTA – Letjen TNI Kristomei Sianturi kini telah resmi menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI tersebut resmi menjabat posisi baru itu saat kasus dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana mencuat, hanya dua hari sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Kristomei di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore, 15 Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026. Ia menggantikan Letjen TNI Suharyanto, yang memimpin BNPB sejak 17 November 2021. Sebelum dilantik, Kristomei menjabat Panglima Kodam XXI/Radin Inten. Penunjukan tersebut sekaligus mengantarkannya menyandang pangkat Letnan Jenderal.

Penunjukan itu berlangsung mendadak. Kristomei mengaku baru menerima informasi penugasan pada pagi hari dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, ia menyebut dirinya sebagai tentara yang siap menerima perintah.

Latar Belakang: Dari Taruna Nusantara ke Akmil

Kristomei lahir di Kotabumi, Lampung Utara, pada 6 Mei 1976. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara periode 1991–1994 dan Akademi Militer 1997 dari kecabangan Infanteri. Ia juga meraih gelar magister Manajemen Pertahanan dari Universitas Pertahanan pada 2012.

Sebelum memilih jalur militer, Kristomei mengaku pernah bercita-cita menjadi sarjana teknik di Institut Teknologi Bandung. Namun, kesempatan memperoleh beasiswa penuh di SMA Taruna Nusantara membuatnya memilih jalur pendidikan militer.

Rekam pendidikan militernya mencakup pendidikan intelijen di Amerika Serikat pada 2003, Kursus Operasi Gabungan TNI pada 2018, serta pendidikan Sekolah Staf dan Komando TNI pada 2019. Ia juga meraih penghargaan karya tulis terbaik Seskoad pada 2012.

Baca juga : ⁠Kopra Mobile Dukung Mobilitas Bisnis Nasabah yang Kian Dinamis

Karier: Infanteri, Teritorial, lalu Juru Bicara

Kristomei pernah menjabat Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328/Dirgahayu pada 2010–2012. Ia kemudian memimpin Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak pada 2013–2014 dan menjabat Komandan Kodim 0424/Tanggamus pada 2014–2016.

Pada 2020–2022, ia bertugas sebagai Asisten Operasi Kasdam I/Bukit Barisan, kemudian menjadi Komandan Resimen Induk Daerah Militer Iskandar Muda pada 2022.

Pengalaman komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan karier Kristomei. Ia pernah menjabat Kepala Penerangan Kodam Jaya pada 2017–2019.

Pada Oktober 2023, ia diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), disertai promosi ke pangkat bintang satu. Selanjutnya, pada Maret 2025, ia dipercaya menjabat Kepala Pusat Penerangan TNI.

Kristomei juga pernah menjadi Komandan Resimen Taruna Akademi Militer pada Juli 2024 dan Wakil Gubernur Akademi Militer pada Desember 2024. Ia memperoleh pangkat Mayor Jenderal pada Mei 2025, kemudian menjabat Pangdam XXI/Radin Inten pada Agustus 2025. Kodam tersebut membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2025, total kekayaan Kristomei tercatat sekitar Rp2,14 miliar. Harta tersebut terdiri atas aset tanah dan kas, tanpa utang yang dilaporkan.

BNPB Baru Diguncang OTT KPK

Pelantikan Kristomei berlangsung di tengah perkara dugaan korupsi dana siap pakai bencana. Kasus tersebut terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan pada Selasa, 13 Oktober 2026.

KPK awalnya mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, yang kemudian dipulangkan. KPK menetapkan lima tersangka, yakni Bima Setiawan, adik sekaligus tenaga ahli Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan sekaligus pejabat pembuat komitmen; serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan dari pihak swasta.

Baca juga : Tiga PR Berat Menanti Dirut Baru PLN Suroso Isnandar

Dalam perkara tersebut, KPK menyita uang sekitar Rp3,3 miliar. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana bencana dalam pengadaan.

Hingga informasi ini disusun, Suharyanto belum berstatus tersangka. KPK juga belum memastikan lokasi bencana maupun kegiatan tertentu yang terkait dengan perkara tersebut. Seluruh tersangka masih berstatus sebagai pihak yang diduga terlibat dan belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan.

Berikut sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian Kristomei berdasarkan keterangan pejabat dan pihak terkait.

1. Membenahi internal tanpa mengganggu proses hukum

Kristomei menyatakan kesiapannya melakukan konsolidasi internal BNPB. Ia menegaskan bahwa pejabat yang harus diganti karena proses hukum akan diganti sesuai kebutuhan.

Ia juga menyatakan BNPB tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di KPK. Tantangannya adalah memastikan pembenahan organisasi berlangsung tanpa mengganggu pelayanan darurat dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

2. Mengembalikan kepercayaan terhadap tata kelola dana bencana

Komisi VIII DPR meminta kepala BNPB yang baru memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan, serta membenahi pengendalian anggaran untuk menutup celah penyimpangan.

KPK turut mengungkap dugaan pengondisian dana darurat dalam perkara tersebut. Dana siap pakai dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. Karena itu, pengawasan perlu diperkuat tanpa memperlambat pencairan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

Baca juga : Asthara Skyfront City Hadirkan Show Unit Terbaru

3. Menguji akurasi data kebakaran hutan dan lahan

Persoalan lain yang membutuhkan perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Laporan BNPB dalam rapat terbatas sebelumnya menyebut luas kebakaran sekitar 613 hektare per 12 Oktober 2026.

Kristomei berencana memverifikasi data tersebut menggunakan informasi dari sistem pemantauan SiPongi dan pantauan satelit NASA. Ia juga menyatakan akan turun langsung ke lokasi. Langkah tersebut menjadi ujian awal bagi komitmennya terhadap penggunaan data yang akurat dalam penanganan bencana.

4. Memperkuat komunikasi krisis yang terbuka

Pengalaman Kristomei di bidang penerangan militer menjadi salah satu bekal untuk memperkuat komunikasi publik BNPB. Namun, kemampuan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui kinerja nyata.

Kecepatan dan keterbukaan penyampaian data kebencanaan akan menjadi salah satu tolok ukur. Selain itu, BNPB perlu menjelaskan perkembangan perkara korupsi secara transparan tanpa mencampuradukkan proses hukum dengan informasi operasional penanganan bencana.

Komunikasi yang akurat juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap informasi korban, kebutuhan darurat, dan penyaluran bantuan.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 16 Oct 2026