Menolak Lupa, Ini Blunder Sri Mulyani Sebelum Dicopot Prabowo, dari Tunjangan DPR hingga Pajak

JAKARTA – Selama ini, nama Sri Mulyani Indrawati kerap dikaitkan dengan kredibilitas dan disiplin fiskal. Namun, menjelang pencopotannya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet pada 8 September 2025, rekam jejaknya sebagai Menteri Keuangan justru dinodai oleh sejumlah blunder dan kontroversi yang menimbulkan gejolak politik maupun ekonomi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak mengundurkan diri maupun sekadar dicopot. Ia menyebut keputusan Prabowo untuk memberhentikan Sri Mulyani dilatarbelakangi berbagai pertimbangan.

“Atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” katanya di Istana.

Sebelum hengkangnya Sri Mulyani juga dibumbui dari aksi demonstrasi nasional, polemik tunjangan DPR, hingga keraguan investor internasional, berikut deretan kontroversi Sri Mulyani yang menjadi sorotan sebelum kursinya bergeser.

• Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Ternyata Punya 11 Rumah, Ini Daftarnya

1. Pajak-Zakat

Rabu, 13 Agustus 2025, Sri Mulyani mengatakan pembayaran pajak sama dengan menunaikan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk zakat dan wakaf dalam ajaran Agama Islam. Menurut dia, terdapat hak orang yang tidak mampu di setiap harta yang dimiliki seseorang. 

Sri Mulyani menyebut, membayar pajak atau mengeluarkan harta untuk zakat dan wakaf berarti menjalankan prinsip keadilan.

“Dalam setiap rezeki dan harta yang kami dapatkan, ada hak orang lain. Caranya hak orang lain diberikan melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah secara daring. 

• Baca juga: 50 Orang Kaya Setara 50 Juta Rakyat, Pajak Kekayaan Harus Segera Diterapkan

2. Kontroversi Tunjangan DPR

Blunder paling memicu ledakan publik adalah kebijakan peningkatan tunjangan DPR hingga Rp50 juta per bulan, hampir sepuluh kali lipat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.

Meski kebijakan ini disebut bagian dari kesepakatan pemerintah dan parlemen, Sri Mulyani dianggap gagal menahan langkah tersebut. Publik menilai Menkeu seharusnya bisa lebih vokal menolak, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan.

3. Gaji Guru dan Dosen

Sri Mulyani mengatakan persoalan gaji tenaga pendidik yang rendah menjadi tantangan bagi keuangan negara. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, yang disiarkan YouTube Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis, 7 Agustus 2025. 

Mantan bendahara negara itu menuturkan masalah gaji guru dan dosen yang rendah menimbulkan pertanyaan. “Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?” ucap Sri Mulyani.

• Baca juga: Setumpuk PR Prabowo di Bidang Pendidikan: dari Gaji Guru hingga Kurikulum yang Terus Berganti

4. Guncangan Pasar dan Investor

Sri Mulyani selama bertahun-tahun menjadi figur kepercayaan investor global. Namun, menjelang pencopotannya, pasar mulai goyah. Rumor reshuffle yang beredar membuat IHSG berfluktuasi dan rupiah melemah.

Investor cemas kebijakan fiskal Indonesia akan kehilangan konsistensi begitu dirinya pergi. Kritik semakin tajam ketika pemerintah dianggap lebih mengedepankan kompromi politik ketimbang disiplin fiskal yang selama ini ia kawal ketat.

5. Kritik atas Transparansi Belanja Negara

Blunder lain adalah lemahnya transparansi penggunaan anggaran negara, terutama untuk proyek infrastruktur jumbo dan subsidi energi. Sejumlah ekonom menilai beban fiskal justru makin berat, namun manfaat ke masyarakat tak terasa merata. Narasi “uang rakyat tidak kembali ke rakyat” kian menguat, dan publik menuding Menkeu gagal memastikan anggaran benar-benar efektif.

6.Gelombang Demo dan Perusakan Rumah

Dua pekan sebelum pencopotannya, Indonesia diguncang aksi demonstrasi besar-besaran menuntut sistem perpajakan yang lebih adil. Ribuan massa turun ke jalan, sebagian di antaranya menyasar simbol-simbol kekuasaan fiskal.

Rumah Sri Mulyani bahkan sempat mengalami perusakan, menjadikan dirinya pusat kemarahan publik atas kebijakan fiskal yang dinilai tidak berpihak.

Akhir dari Era Sri Mulyani

Deretan kontroversi ini akhirnya menutup era panjang Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Meski masih dihormati sebagai teknokrat dengan reputasi internasional, blunder-blunder tersebut mencoreng citra reformis yang dulu melekat.

Pergantian ini sekaligus menandai babak baru arah pengelolaan APBN, di mana kepercayaan publik harus dipulihkan setelah gejolak sosial-ekonomi yang melanda.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Debrinata Rizky pada 09 Sep 2025