Menolak Lupa: Daftar Bencana Besar di RI dan Dampaknya pada Ekonomi

JAKARTA – Bencana alam berskala besar tidak hanya meninggalkan korban jiwa dan kerusakan pada berbagai fasilitas, tetapi juga dapat menimbulkan beban ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Dampaknya bahkan bisa meluas ke berbagai sektor ketika kegiatan produksi dan usaha harus terhenti akibat bencana.

Kerusakan jalan dan infrastruktur, terhambatnya kegiatan bisnis, terganggunya rantai pasok, hingga penurunan produktivitas masyarakat dapat menambah kerugian ekonomi secara signifikan. 

Dengan kata lain, biaya yang muncul akibat bencana tidak hanya berasal dari kerusakan fisik yang terlihat, tetapi juga dari aktivitas ekonomi yang ikut terganggu. 

Risiko tersebut menjadi semakin penting diperhatikan karena Indonesia berada di kawasan Pacific Ring of Fire dan memiliki tingkat paparan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, serta bencana hidrometeorologi lainnya.

Pengalaman dari sejumlah bencana besar menunjukkan dampak ekonomi umumnya paling berat dirasakan di tingkat daerah. Namun, bencana dengan skala sangat besar juga dapat memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Tsunami Aceh 2004, Kerugian Ekonomi Capai US$5 Miliar

Tsunami Aceh pada 2004 menjadi salah satu bencana dengan dampak ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

Berdasarkan perhitungan World Bank dan Pemerintah Indonesia dalam Indonesia: Preliminary Damage and Loss Assessment – The December 26, 2004 Natural Disaster, bencana tersebut menyebabkan sekitar 130.000 orang meninggal dunia. 

Kerugian ekonomi langsung diperkirakan mencapai sekitar US$5 miliar sekitar Rp88,31 triliun mengacu kurs 7 September 2026 di posisi Rp17.661 per Dolar AS, atau setara dengan 97% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh pada saat itu.

Dampaknya bahkan terasa pada perekonomian nasional. Sejumlah kajian memperkirakan tsunami Aceh memberikan tekanan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia pada 2005 sekitar 0,1-0,4 poin persentase.

Namun, proses pemulihan Aceh mendapatkan dukungan internasional dalam skala besar. Bantuan internasional yang terkumpul mencapai sekitar US$7,7 miliar atau sekitar Rp136,00 triliun, lebih besar dibandingkan nilai kerugian langsung yang ditimbulkan bencana.

Besarnya dukungan pendanaan, pembangunan kembali infrastruktur, serta perbaikan tata ruang menjadi faktor penting dalam proses pemulihan ekonomi Aceh.

Baca juga : Kenaikan Permintaan Lahan Data Center jadi Angin Segar DMAS

Gempa dan Tsunami Palu 2018

Bencana besar kembali terjadi pada 2018 ketika gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi melanda Sulawesi Tengah, terutama wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.

Korban jiwa akibat rangkaian bencana tersebut mencapai lebih dari 4.400 orang. Menurut perhitungan World Bank, kerusakan fisik langsung diperkirakan mencapai lebih dari US$500 juta atau sekitar Rp8,83 triliun, sementara total kerugian ekonomi mencapai sekitar US$1,3 miliar atau sekitar Rp22,96 triliun.

Nilai tersebut setara dengan sekitar 13,7% PDRB Sulawesi Tengah. Besarnya kerugian menunjukkan bagaimana bencana dalam waktu singkat dapat menghilangkan sebagian besar kapasitas ekonomi suatu daerah.

Meski demikian, pemulihan ekonomi tidak berlangsung sama di seluruh wilayah terdampak. Kota Palu menunjukkan kemampuan adaptasi ekonomi yang relatif baik, terutama melalui sektor perdagangan dan jasa.

Program pemulihan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional dengan pendekatan Build Back Better, yaitu membangun kembali wilayah terdampak dengan kondisi yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana di masa depan.

Baca juga : Rupiah Kembali Melemah, Harga Minyak jadi Beban

Gempa Lombok Ganggu Pariwisata NTB

Gempa Lombok pada 2018 juga memberikan tekanan besar terhadap perekonomian daerah, terutama karena pariwisata menjadi salah satu penopang utama ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ribuan rumah, fasilitas umum, tempat ibadah, dan berbagai bangunan lainnya mengalami kerusakan. Aktivitas pariwisata juga terganggu selama periode pemulihan.

Gangguan tersebut kemudian menciptakan efek berantai terhadap hotel, restoran, transportasi, perdagangan, serta UMKM yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

Pemulihan tidak hanya membutuhkan pembangunan kembali rumah warga, tetapi juga perbaikan infrastruktur publik, fasilitas air bersih, dan berbagai fasilitas pendukung kegiatan ekonomi.

Banjir dan Longsor Sumatera 2025 Tambah Beban Rekonstruksi

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 juga memberikan tekanan besar terhadap perekonomian daerah.

Di tiga provinsi terdampak, tercatat sekitar 98.942 unit rumah dan 4.922 sekolah mengalami kerusakan berat. Nilai kerusakan dan kerugian langsung diperkirakan mencapai sekitar Rp16,83 triliun.

Sementara itu, kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi diperkirakan jauh lebih besar. Estimasi awal biaya pemulihan mencapai sekitar Rp51,82 triliun, sedangkan kebutuhan perbaikan infrastruktur jangka panjang disebut dapat meningkat hingga lebih dari Rp77 triliun. Angka tersebut menunjukkan perbedaan penting antara kerugian akibat bencana dan biaya pemulihan.

Kerugian menggambarkan nilai aset, aktivitas ekonomi, dan pendapatan yang hilang atau rusak akibat bencana. Sementara biaya pemulihan mencakup kebutuhan untuk membangun kembali rumah, sekolah, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, jaringan air, serta infrastruktur lainnya.

Baca juga : Harga Emas Nyaris Stagnan, Pasar Tahan Napas Jelang 19 September

Ketahanan Ekonomi Menjadi Kunci Pemulihan

Dari berbagai pengalaman tersebut, ketahanan ekonomi atau economic resilience menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan seberapa cepat sebuah daerah dapat bangkit setelah bencana.

Daerah dengan infrastruktur yang lebih baik, diversifikasi ekonomi, akses pembiayaan, kapasitas pemerintahan, serta jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki lebih banyak pilihan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi setelah bencana.

Sebaliknya, daerah yang hanya bergantung pada satu sektor ekonomi dapat menghadapi risiko lebih besar ketika sektor tersebut mengalami gangguan.

Pemulihan ekonomi juga tidak cukup hanya dengan membangun kembali aset yang rusak. Pemerintah perlu memastikan pembangunan kembali mampu mengurangi risiko bencana berikutnya.

Konsep Build Back Better menjadi relevan karena pembangunan pascabencana dapat sekaligus digunakan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur, tata ruang, sistem peringatan dini, dan ketahanan masyarakat.

Pengalaman Indonesia memperlihatkan bahwa bencana besar memang dapat memberikan guncangan ekonomi yang signifikan, tetapi tidak selalu menyebabkan perekonomian berhenti dalam jangka panjang.

Baca juga : Mengenali 5 Penyebab Pekerja Rentan Perundungan di Kantor

Kemampuan ekonomi untuk bangkit sangat bergantung pada skala kerusakan, kapasitas fiskal pemerintah, dukungan pembiayaan, kecepatan pembangunan infrastruktur, serta kemampuan masyarakat dan pelaku usaha untuk beradaptasi.

Tantangan terbesar justru muncul setelah fase tanggap darurat berakhir. Pada tahap tersebut, pemerintah harus menghadapi kebutuhan rekonstruksi bernilai besar sekaligus memulihkan pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, biaya bencana bagi Indonesia tidak berhenti pada nilai bangunan yang rusak. Gangguan terhadap produktivitas, perdagangan, pariwisata, UMKM, tenaga kerja, dan rantai pasok dapat menciptakan beban ekonomi yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 08 Sep 2026