JUSTINA.png

logo-baru-kementerian-bumn

Ternyata Ini Alasan BUMN Indonesia Hobi Beranak-pinak

Struktur BUMN Indonesia disebut bisa mencapai tujuh lapisan perusahaan. Pemerintah kini memangkas entitas untuk mengurangi overhead dan transaksi antarperusahaan.

Kenapa BUMN Indonesia Hobi Beranak-pinak?

balinesia

Ilustrasi mahasiswa.

7 Cara Jitu Menghemat Uang Saat Kuliah Biar Kamu Bisa Menabung Lebih Banyak!

Simak cara yang bisa kamu praktikkan untuk menghemat banyak uang saat kuliah. Selamat mencoba!

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali menggelar Mandiri Lelang Festival 2026 sebagai upaya optimalisasi aset sekaligus membuka akses investasi bagi masyarakat.

WhatsApp Image 2026-05-05 at 17.48.48.jpeg

Memprediksi Fundamental BMRI di Tengah Isu Boikot Bank Mandiri

Di tengah isu boikot, fundamental Bank Mandiri sebenrnya masih kuat dengan laba tumbuh 24,36%. Simak kinerja dan risiko BMRI selengkapnya.

Meneropong Fundamental BMRI di Tengah Isu Boikot

ICW antikorupsi.org.id.jpeg

Soal RUU Perampasan Aset, Apakah RI Kekurangan Senjata Lawan Korupsi?

RUU Perampasan Aset kembali didesak warga Pati. Indonesia sebenarnya sudah punya sejumlah instrumen hukum untuk mengejar aset korupsi. Apa yang masih kurang?

RUU Perampasan Aset, Apakah RI Kekurangan Senjata Lawan Korupsi?

Petugas berjaga di dekat uang tunai saat penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung.  Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Kejagung Uang Korupsi CPO - Panji 1.jpg

Apa Itu RUU Perampasan Aset yang Jadi Tuntutan Demo 27 Agustus?

RUU Perampasan Aset menjadi tuntutan demo 27 Agustus. Simak potensi pemulihan kerugian negara dan mekanisme asset recovery.

Soal RUU Perampasan Aset yang Jadi Tuntutan Demo 27 Agustus

<p>Ilustrasi aplikasi pesan WhatsApp, Facebook, Telegram / Pixabay</p>


internet-3113279_1920

Daftar Perusahaan yang Tolak Beri Data Pelanggan Meski Ditekan Aparat

Sejauh mana perusahaan harus mematuhi permintaan pemerintah? Raksasa teknologi global  WhatsApp, Apple, Telegram, dan Google pernah menentang permintaan pemerintah