Rupiah Tembus Rp17.000, Benarkah Sekarang Situasinya Mirip 1998?

JAKARTA – Media sosial belakangan dipenuhi komentar dari generasi muda yang menunjukkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi saat ini. Banyak yang bahkan membandingkannya dengan krisis moneter 1998. Kekhawatiran tersebut muncul setelah nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami gejolak dan sempat menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS pada Senin pagi, 9 Maret 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa pernyataan dari berbagai pihak ikut memengaruhi sentimen pasar. Arus informasi yang berkembang di ruang publik tersebut dinilai turut menambah tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah pada awal pekan ini.

"Rupiah 17.000, IHSG anjlok, karena sebagian teman-teman ekonom bilang, katanya kita sudah resesi, seperti 1998 lagi dan itulah, daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kita jaga mati-matian dan boro-boro krisis," ucapnya kepada awak media di Jakarta, pada Senin, 9 Maret 2026. 

• Baca Juga: IHSG Hari Ini 9 Maret 2026 Ditutup Anjlok 3,27 Persen

Purbaya meminta para investor di pasar keuangan untuk tetap tenang menghadapi gejolak global. "Jangankan krisis. Resesi aja belum. Melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan," tegasnya. 

Rekor Kelam Rupiah di Pasar

Berdasarkan data pasar pagi ini, pergerakan nilai tukar rupiah dibuka melemah sebesar 0,45% ke posisi Rp17.001 per Dolar AS. Mata uang nasional tersebut akhirnya ditutup membaik pada level Rp16.949 per Dolar AS menjelang akhir sesi perdagangan hari Senin.

• Baca Juga: Minyak Melonjak dan Rupiah Melemah Picu Tekanan Pengeluaran

Angka ini melampaui rekor pandemi 2020 serta krisis 1998. Namun, pemerintah telah memetakan risikonya. "Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan [mitigasinya] di 2008-2009. Ketika global jatuh, kita tumbuh bagus kan. 2020, kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas," jelasnya.

Sebagai perbandingan, pada krisis Asia 1997–1998, rupiah jatuh sangat cepat dari sekitar Rp2.400 per dolar pada pertengahan 1997 menjadi sekitar Rp17.000 pada awal 1998. Saat itu Bank Indonesia memiliki ruang intervensi yang jauh lebih terbatas, baik dari sisi cadangan devisa, kerangka kebijakan moneter, maupun independensi kelembagaan dibandingkan kondisi saat ini.

Kini, pergerakan drastis arus modal keluar direspons dengan kerangka penanganan yang jauh lebih matang melalui sinergi kebijakan ganda. Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen moneternya untuk menstabilkan pasar valuta asing secara langsung, sementara pemerintah menopang dari sisi fiskal untuk menjaga daya beli.

• Baca Juga: Beragam Respons Negara ASEAN Hadapi Bom Waktu Krisis Energi

Harga Minyak Dunia Meroket

Bersamaan dengan pelemahan rupiah, harga minyak mentah Brent meroket 23,9% menjadi 116,1 Dolar AS per barel. Jenis West Texas Intermediate juga ikut melambung tajam hingga 25,2% menuju level 116,1 Dolar AS per barel pada sesi pembukaan perdagangan hari Senin.

Lonjakan harga komoditas energi tersebut membawa risiko besar bagi kas negara tahun ini. Kementerian Keuangan mencatat bahwa setiap kenaikan harga patokan minyak sebesar 1 Dolar AS berpotensi besar untuk menambah defisit anggaran fiskal pemerintah hingga mencapai angka Rp6,8 triliun.

Meski beban berisiko membengkak melampaui asumsi 70 Dolar AS per barel, pemerintah memilih menahan harga. "Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian, menaikkan harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya," ungkap Purbaya.

Evaluasi Anggaran Pemerintah

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa otoritas fiskal tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa menghadapi gejolak pasar ini. Namun, evaluasi akan segera dilakukan. "Nanti kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," tambahnya saat menanggapi ancaman lonjakan defisit di kas negara.

Pemerintah saat ini terus mengkaji efektivitas penyaluran tersebut di lapangan. "Banyak juga masyarakat yang membayar dengan harga subsidi. Jadi, kita lihat apakah itu bagus atau jelek ke ekonomi. Tapi sekarang belum saatnya ambil keputusan, karena uangnya [anggaran] masih cukup," tutup Purbaya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Alvin Bagaskara pada 10 Mar 2026