Menguak Alasan Mengapa Indonesia Sulit Lepas dari Listrik Batu Bara

Senin, 22 Juni 2026 09:24 WIB

Menguak Alasan Mengapa Indonesia Sulit Lepas dari Listrik Batu Bara (Greenpeace)

JAKARTA – Batu bara hingga kini masih memegang peran utama dalam sistem kelistrikan nasional. Di tengah tren global menuju energi bersih dan semakin terjangkaunya teknologi tenaga surya, mayoritas pasokan listrik Indonesia pada 2026 masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa Indonesia belum sepenuhnya beralih ke energi terbarukan meski teknologi seperti tenaga surya terus berkembang pesat?

Alasannya cukup kompleks. Ketergantungan terhadap batu bara merupakan hasil dari investasi infrastruktur PLTU yang telah dibangun selama puluhan tahun, tingginya kebutuhan listrik nasional, upaya menjaga tarif listrik tetap terjangkau, serta besarnya kontribusi industri batu bara terhadap perekonomian dan ekspor Indonesia.

Mengapa Indonesia Masih Mengandalkan Batu Bara?

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia dengan cadangan yang melimpah. Selama beberapa dekade, pemerintah membangun sistem kelistrikan nasional dengan batu bara sebagai sumber energi utama karena dianggap mampu menyediakan listrik dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif murah.

Hingga 2026, lebih dari 60% pembangkit listrik nasional masih bergantung pada batu bara. Dalam bauran energi nasional, porsi batu bara bahkan mencapai 66,71% pada 2025 dan masih berada di level 64,87% hingga April 2026.

Angka tersebut masih jauh di atas target pemerintah yang ingin menurunkan kontribusi batu bara menjadi 62,94% pada akhir 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia belum dapat meninggalkan batu bara secara tiba-tiba. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan efisiensi biaya dan perlindungan terhadap harga listrik masyarakat.

“Saya putuskan, saya bilang batu bara jalan aja dulu. Ini bicara tentang survival mode. Kita bicara tentang efisiensi. Jangan kita korbankan rakyat kita dengan harga listrik yang besar,” jelas Bahlil, dikutip Jumat, 19 Juni 2026.

Menurut Bahlil, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa juga kembali meningkatkan penggunaan batu bara untuk menjaga keamanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Kebutuhan Batu Bara Besar, Tapi Pasokan Masih Jadi Tantangan

Ketergantungan pada batu bara membuat kebutuhan pasokan untuk pembangkit listrik nasional terus meningkat.

Pada 2026, PLN membutuhkan sekitar 154 juta ton batu bara untuk mengoperasikan seluruh pembangkit listrik tenaga uapnya. Namun, kontrak pasokan yang berhasil diamankan baru sekitar 134 juta ton, sehingga masih terdapat potensi kekurangan sekitar 18–20 juta ton batu bara.

Kebutuhan tersebut meningkat dibanding tren beberapa tahun sebelumnya. Pada 2025, konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik tercatat sebesar 78,41 juta ton, naik sekitar 17,6% dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan paradoks energi Indonesia, negara yang menjadi salah satu produsen batu bara terbesar dunia justru tetap menghadapi tantangan dalam menjamin pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.

Pada 2025, produksi batu bara Indonesia mencapai sekitar 790 juta ton. Namun, jumlah produksi yang besar tersebut tidak sepenuhnya tersedia untuk pasar domestik.

Sebanyak 514 juta ton atau sekitar 65,1% produksi nasional diekspor, sementara hanya sekitar 32% yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Masalah utama berasal dari perbedaan harga antara pasar domestik dan ekspor. Melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), pemerintah menetapkan harga batu bara untuk pembangkit listrik PLN sebesar US$70 per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) mencapai sekitar US$121,83 per ton.

Selisih harga yang besar membuat pasar ekspor lebih menarik bagi sebagian produsen karena memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan menjual batu bara ke PLN.

Selain persoalan harga, PLN juga menghadapi tantangan kualitas batu bara. Pembangkit listrik banyak membutuhkan batu bara dengan nilai kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg, sementara cadangan dengan spesifikasi tersebut semakin terbatas.

Target Produksi Batu Bara 2026 Justru Diturunkan

Di tengah kebutuhan domestik yang besar, pemerintah menurunkan target produksi batu bara nasional pada 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Target tersebut turun sekitar 24% dibandingkan realisasi produksi 2025 sebesar 790 juta ton.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengendalikan pasokan agar tidak terjadi kelebihan suplai di pasar global. Namun, penurunan target produksi juga memunculkan kekhawatiran terhadap kecukupan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, terutama bagi sektor kelistrikan.

Data bauran energi menunjukkan bahwa batu bara masih mendominasi sistem kelistrikan nasional, meskipun energi baru dan terbarukan (EBT) mulai mengalami peningkatan.

Tahun 2025:

Batu bara: 66,71%
Gas bumi: 14,31%
EBT: 16,31%
BBM: 2,67%

Sementara hingga April 2026:

Batu bara: 64,87%
Gas bumi: 13,86%
EBT: 17,89%
BBM: 3,38%

Kenaikan porsi EBT tersebut bahkan melampaui target pemerintah tahun 2026 sebesar 16,46%. Total produksi listrik nasional pada periode pelaporan tersebut mencapai sekitar 165,51 terawatt hour (TWh).

Ketimpangan transisi energi terlihat jelas jika membandingkan wilayah Jawa-Bali dengan Sumatra.

Sistem Jawa-Bali menjadi pusat konsumsi listrik nasional dengan kebutuhan mencapai 87,43 TWh. Namun, wilayah ini masih sangat bergantung pada batu bara dengan porsi mencapai 70,99%, sedangkan energi terbarukan hanya berkontribusi sekitar 10,01%.

Sebaliknya, Sumatra menunjukkan perkembangan yang lebih hijau. Dari total produksi listrik sebesar 32,42 TWh, kontribusi energi terbarukan telah mencapai 41,76%, sementara batu bara berada di angka 38,40%. Data tersebut menunjukkan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan dengan kecepatan yang berbeda antarwilayah.