Meneropong Tanda-Tanda Jelang Krisis Moneter 1998, Akankah Terulang?

JAKARTA - IHSG tercatat melemah ke level sekitar 6.000, sementara nilai tukar rupiah ikut tertekan hingga mendekati Rp17.700 per dolar AS. Di saat yang sama, pada awal masa pemerintahan Prabowo Subianto, investor asing juga dilaporkan melakukan penarikan dana dari pasar keuangan Indonesia secara cukup masif.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan bagi masyarakat Indonesia, apakah situasi tersebut memiliki pola yang mirip dengan kondisi menjelang krisis moneter 1998, yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Soeharto?

Tanda-tanda runtuhnya Orde Baru muncul sejak pertengahan 1997. Krisis moneter melanda Asia Tenggara, dan Indonesia terkena dampak paling parah. 

BACA JUGA: Menolak Lupa 5 'Penyakit' KUD Era Soeharto, KDMP Perlu Belajar!

Rupiah jatuh bebas, inflasi melonjak, dan ekonomi yang selama ini tumbuh stabil tiba-tiba lumpuh. Namun lebih dari sekadar krisis ekonomi, amarah rakyat mengakar dari ketidakadilan struktural: korupsi merajalela, nepotisme menjadi norma, dan suara masyarakat ditekan.

Perekonomian mengalami pelarian modal asing yang menyebabkan rupiah jatuh dari Rp2.600 per dolar pada Agustus 1997 menjadi lebih dari Rp14.800 per dolar pada Januari 1998. 

Perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pinjaman dalam mata uang dolar AS berjuang untuk melunasi utang ini dengan pendapatan rupiah mereka, dan banyak yang bangkrut.

Inflasi mencapai angka 77% pada tahun 1998, menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak dan daya beli masyarakat anjlok. Banyak pabrik gulung tikar dan jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Penutupan 16 bank pada November 1997 memicu kepanikan dan fenomena bank runs, memperburuk kondisi perbankan nasional. Kondisi tersebut jadi gambaran jelang krisis ekonomi 1998. 

Baca juga : IHSG Anjlok 26 Persen YTD, Bursa Paling Buruk di Dunia

Perbandingan 1998 vs 2026

Sekarang mari kita lihat kondisi 2026, angka demi angka,

Nilai Tukar Rupiah

• 1998: Rupiah kolaps dari Rp2.600 menjadi Rp14.800 per dolar dalam enam bulan depresiasi hampir 470 persen. Ini bukan pelemahan biasa, ini kehancuran.
• 2026: Rupiah sempat menyentuh Rp17.346 per dolar AS pada akhir April 2026 yang dikatakan sebagai salah satu posisi terlemah dalam sejarah ekonomi Indonesia. Pada Januari 2026 kurs berada di kisaran Rp16.675 per dolar AS. Melemah, ya tapi dalam orbit yang jauh berbeda dengan 1998. Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah telah dinilai rendah (undervalued) dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan terus melakukan stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF luar negeri maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Inflasi

• 1998: Inflasi meledak ke angka 77 persen harga sembako tidak terjangkau, rakyat antre di depan toko yang sudah kosong.
• 2026: Inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 2,41%, masih berada dalam kisaran target pemerintah di level plus minus 3%. Jauh dari kondisi hiperinflasi. Namun para ekonom sudah memperingatkan bahwa ancaman El Niño dan volatilitas harga pangan bisa mendorong angka ini naik signifikan di semester II.

Pertumbuhan Ekonomi

• 1998: Ekonomi nasional terkontraksi hingga minus 13,13 persen resesi terdalam dalam sejarah modern Indonesia. Indonesia pernah memiliki pengalaman kejatuhan rupiah hingga Rp17.000/US$ diikuti dengan kontraksi ekonomi Indonesia yang terpuruk sepanjang sejarah yakni terjadi pada 1998 sebesar -13,13% yoy.
• 2026: Pada triwulan I 2026 ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,61 persen. Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20, ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen.

Kondisi Perbankan

• 1998: 16 bank ditutup sekaligus, memicu kepanikan massal, antrian penarikan dana, dan sistem keuangan yang nyaris lumpuh total.
• 2026: Sistem perbankan Indonesia relatif sehat dengan pengawasan OJK yang jauh lebih ketat dibanding era Orde Baru. Tidak ada sinyal bank runs atau krisis likuiditas sistemik.

Cadangan Devisa

• 1998: Cadangan devisa terkuras habis karena dipakai untuk mempertahankan kurs tetap yang tidak realistis, hingga Indonesia terpaksa meminta bantuan IMF senilai 43 miliar dolar AS.
• 2026: Cadangan devisa relatif solid. Depresiasi nilai tukar mencerminkan kombinasi arus keluar modal dari pasar negara berkembang akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian geopolitik global — bukan karena kesalahan kebijakan kurs seperti 1997.

Rating Lembaga Keuangan Global

• 1998: IMF masuk dengan syarat-syarat keras, Indonesia dinyatakan dalam krisis sistemik, dan kepercayaan investor internasional hancur.
• 2026: Fitch Ratings dan Moody's Investors Service sama-sama merevisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif. Tapi penting dicatat, Moody's tetap mempertahankan rating Indonesia di Baa2, artinya Indonesia masih tergolong di kelompok investment grade. Ini peringatan, bukan vonis.

Defisit Anggaran Negara

• 1998: APBN kolaps total, utang luar negeri tidak terkendali, dan pemerintah kehilangan kemampuan fiskal untuk mengelola krisis.
• 2026: Realisasi defisit APBN 2025 mencatatkan angka 2,92% dari PDB, hampir mendekati batas aman yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara yakni 3%. Penerimaan pajak 2025 hanya mencapai 87% dari target yang ditetapkan. Ini lampu kuning belum merah, tapi tidak bisa diabaikan.

Tekanan Rakyat di Jalan

• 1998: Gelombang demonstrasi masif dari mahasiswa dan rakyat, kerusuhan Mei 1998 yang memakan korban jiwa, dan militer yang akhirnya menarik dukungan dari Soeharto.
• 2026: Belum ada gelombang gerakan sosial berskala nasional yang mengancam legitimasi pemerintahan. Koalisi politik Prabowo di DPR masih solid.

Baca juga : Masih Merah, IHSG Hari Ini Dibuka Turun 0,5 Persen

Yang Perlu Diwaspadai

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perbandingan situasi sekarang dengan krisis 1998 tidak tepat karena latar belakang ekonomi dan kondisi sosial politik sangat berbeda. 

"Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan 'instability social-politic' terjadi setelah setahun kita resesi," jelas Purbaya setelah acara penyerahan sejumlah pesawat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.

Secara data makro, pernyataan Menkeu itu tidak salah. Tapi ada satu pelajaran dari 1998 yang tidak boleh dilupakan.

Di balik kemajuan era Soeharto, struktur ekonomi Indonesia sangat rentan, ketergantungan terhadap utang luar negeri tinggi, sektor perbankan lemah, praktik KKN merajalela, dan ketimpangan sosial melebar dan ketika badai krisis finansial Asia datang pada pertengahan 1997, fondasi ekonomi Indonesia tidak mampu bertahan.

Kerentanan struktural tidak selalu terlihat dari luar. Ia menumpuk diam-diam, lalu meledak saat ada badai eksternal yang cukup besar.

Di balik pertumbuhan PDB yang baik, tekanan nilai tukar mencerminkan persepsi risiko dari investor terhadap prospek ekonomi, terutama kondisi fiskal Indonesia. 

Rupiah yang melemah dapat meningkatkan beban utang luar negeri berdenominasi dolar, mendorong inflasi impor, dan mempersempit ruang gerak kebijakan moneter Bank Indonesia.

Insight

Kondisi 2026 relatif berbeda dengan 1998. Skala krisisnya tidak sebanding. Inflasi 2,41% vs 77%. Pertumbuhan 5,61% vs minus 13%. Rupiah Rp17.346 vs Rp14.800 dari posisi Rp2.600. Sistem perbankan yang jauh lebih kokoh, tidak ada IMF masuk, tidak ada kerusuhan di jalan.

Tapi yang ada kesamaannya adalah pola awal kerentanan, tekanan fiskal yang belum terkendali, kepercayaan investor yang mulai goyah, dan ketidakpastian arah kebijakan. 

Soeharto tidak jatuh dalam semalam, krisis 1998 adalah akumulasi bertahun-tahun yang meledak ketika badai eksternal datang.

Indonesia 2026 masih punya fundamental yang cukup untuk bertahan. Yang menjadi pertanyaan sesungguhnya bukan apakah ini sudah seperti 1998, melainkan apakah kita sedang membangun fondasi yang lebih kuat, atau hanya menunda masalah yang sama?

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.id oleh Muhammad Imam Hatami pada 22 May 2026